Feeds:
Pos
Komentar

Sekretariat : Jl. Kusuma Negara 119 Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia

Tlp: 081392712022 – 085228949383 – 085292347321

http://intelekpapuaorg.blogspot.com, www.lip.socialgo.com, http://www.lip.wordpress.com

DRAFT

ANGGARAN DASAR

LEMBAGA INTELEKTUAL TANAH PAPUA

(LIP)

PUSAT

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMBUKAAN

  1. I. PENDAHULUAN

LEMBAGA INTELEKTUAL TANAH PAPUA (LIP) adalah lembaga intelektual yang diprakarsai oleh kaum Intelektual Papua, untuk menyamakan persepsi dan sebagai wadah yang mempersatukan Intelektual Papua secara utuh guna meningkatkan pengetahuan dan penalaran ilmiah sesuai bidang keilmuannya bagi pembangunan masyarakat Papua serta sebagaii media komunikasi antara Intelektual dan masyarakat Papua.

LATAR BELAKANG LAHIRNYA LIP

Akhir – akhir ini terasa adanya keprihatinan dan keresahan serta kegelisahan dan keprihatinan rakyat Papua terhadap kondisi di tanah Papua sehubungan dengan semakin beratnya tantangan hidup bagi rakyat Papua dan khususnya Etnis Papua yang mayoritas masih berkutat dalam kemiskinan struktural baik secara kelompok bahkan person. Kondisi ini sesungguhnya bukan mencerminkan wujud nyata nilai kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan oleh setiap bangsa dan secara khusus perorangan, kondisi keprihatinan dan keresahan serta kegelisahan rakyat Papua ini semakin menjadi-jadi karena Implementasi Otonomi Khusus (OTSUS) yang semula seolah-olah memberi harapan datangnya kesejahteraan bagi masyarakat di Tanah Papua,ternyata harapan  itu tidak terwujud ,dan bahkan mungkin menjadi “MIMPI BURUK”.

Sampai saat ini OTSUS telah berjalan delapan tahun, namun kenyataannya belum ada peraturan pelaksanaan OTSUS berupa peraturan daerah propinsi (PERDASI) peraturan daerah khusus (PERDASUS) sebagai panduan untuk menciptakan sistim pemerintahan yang berpihak kepada rakyat Papua untuk mengembangkan diri secara baik dalam pencapaian kesejahteraan yang di harapkan. Akibat dari belum adanya PERDASI dan PERDASUS tersebut, maka secara nyata terlihat bahwa sebagian besar rakyat Papua   umumnya dan khususnya  Etnis Papua belum mengalami perubahan kondisi kehidupan yang berarti, bahkan ditengarai semakin tak berdya (kemiskinan structural semakin akut) dan seakan – akan mengarah kepada terjadinya”pembasmian etnis atau GENOSIDA”seprti: Pembunuhan lewat berbagai penyakit HIV/AIDS, COLERA, TBC, MALARIA,dll). Selain itu proses genosida juga terus berlanglangsung melalui kebijakan penbicaraan terhadap penjualan minuma  keras (minuman ber’alkohol) dimana hampir setiap hari menelan korban kematian rakyat papua yang umumnya adalah Etnis papua. Tidak adanya kesetaraan sebagai putera bangsa dalam NKRI  yang di beri kesempatan diluar Papua, bahkan kaum intelek Papua dianggap yang begitu brilliant tidak begitu terpandang sebagai orang intelek  yang sama kemampuanya dengan wilyah propinsi tetangga lainya seperti; Batak, Jawa,dll.

Dilain pihak, semangat OTSUS yang sedianya merujuk pada percepatan peningkatan skil, kompetensi, dan  pembinaan mental (Atitude) sumnerdaya manusia (SDM) orang asli Papua melalui pemberdayaan dan pemihakan dalam posisi jabatan birokrasi dan lembaga serta BUMN, BUMD, sepertinya di abaikan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya jabatan strategis, seperti: JABATAN WAKIL-WAKIL BUPATI /WALIKOTA, SEKDA, KABIRO/KABAG KEUANGAN, KETUA BAPEDA, PIMPINAN BUMN/BUMD belum dipercayakan kepada pegawai Orang asli Papua dengan berbagai alasn yang tidak jelas.

Hal lain ditengarai juga meresahkan masyarakat di tanah papua adalah semakin meluasnya implementasi metode belajar mengajar yang sentralisasi dengan mengemukakan metode kejawanisasian dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk maraknya implementasi pengajaran syairat islam yang di tenggarai di tanah papua. Hal ini dapat terlihat, misalnya implementasi UU. Bank Syariah, Surat Berharga Syariat, tetapi juga dalam intrik-intrik menggunakan berbagai isu seperti isu krisis energi listrik yang  memaksakan pemindahan sejumlah hari kerja ke  hari minggu.

Saat itu di negarai bahwa ada intervensi kebijakan Negara dalam bentuk gerakan nasional pembangunan 1000 (Seribu) Pondok Baca Alquran pada daerah mayoritas Kristen seperti ;Propinsi Papua, Propinsi Papua barat dan NTT. Bukan tidak mungkin berbagai aturan dan kebijakan nasional tersebut terus membuat orang Kristen menjadi warga Negara kelas dua yang terus terpinggirkan dan terlupakan dibangsa ini. Bahkan jika tidak di antisipasi secara baik, penyebaran Syariat Islam dalam berbangsa dan bernegara, dapat berpotensi meruba dasar Negara Indonesia pancasila dan UUD 1945

Mencermati kondisi keresahan dan kegelisahan rakyat Papua tersebut di atas dan terilhami oleh kebebasan yang dianut dari ”Theologi pembebasan” yang mana kecanduan rakyat Papua dalam menganut ajaran-ajaran  alkitb dan theology seperti halnya (Teologia delaliberacion) yang di gagas oleh pastor Gustavo Gutierrezz tahun 1971 yang menghasilkan trasformasi  sosial masyarakat yang semakin maju di peru Amerika latin, maka kami Lmbaga Intelektual Tanah Papua(LIP) memandang perlu untuk menyuarakan aspirasi dengan cara mentrasformasi inspirasi dengan metode perumusan yang brilliant secara intelektualitas serta juga mengikuti teologi pembebasan Ala Papua dengan tetap berada dalam koridor aturan yang beradab dan legal didalam neraga Indonesia.

Metode perumusan yang brilliant dan teologi pembebasan Ala Papua ini merupakan kontekstualisasi pemikiran intelektual tanah Papua dengan melihat pada masalah nyata di lingkungan masyarakat atau merupakan kepedulian meletakan praktek kejeniusan  berpikir kaum intelektual papua  dalam bingkai sosial komunitas basis masyarakat.

Meskipun paham ini dianggap kontrafersial dan mungkin tidak di terima di kalangan disiplin lain, karenaa memiliki pendekatan yang tidak bisa dilakukan kalangan intelektul lain saat ini. Oleh karena teologi pembebasan dan metode perumusan brilliant ala Papua tersebut menekankan paham baru mengenai PERAN KAUM INTELEKTUAL PAPUA dalam lingkungan kemasyarakatan. Secara historis paham theology pembebasan pernah sendiri mengagetkan kalangan gereja dan intelektual di Eropa dan Amerika ketika itu, sedangkan paham metode perumusan yang brilliant  sering di terapkan oleh kaum pemikir  dan kaum ilmuwan dunia, baik secara kelompok bahkan perorangan dengan kekuatan yang mampu menggetarkan dunia.

Munculnya /lahirnya Lembaga Itelektelektual Tanah Papua ini, di karenakan masalah yang di hadapi masyarakat papua yakni situasi sosial, budaya, ekonomi dan politik dipersepsikan begitu menyengsarakan rakyat. Disinilah Pemikiran Kritis Intelektual papua di suarakan dalam (LIP) untuk menentang ketidakadilan, pengabaian, kekerasan, pengisapan, dan manipulasi yang menyengsarakan rakyat Papua. Kesadaran kaum Intelek Papua  bahwa dirinya tidak disertakan atau di hargai sebagaiman kaum Intelektual  di wilayah luar Papua  menjadi dasar pendirian lembaga Intelektual Tanah Papua.

Mungkin adanya kemiriban dengan gerakan teologi  yang mana lahir karena  fenomena struktur dosa sosial yang menjelma dalam sistem (rzim) pemerintahan yang korup dan manipulatif sebagai model yang  selalu mempertahankan status quonya.

Proses kesadaran atas ketertindasan membutuhkan proses perenungan dalam di mensi pendidikan yang membebaskan. Sistem pendidikan akan mencerahkan akal  budi bahwa proses menjadi miskin bukan karena nasib. Pemiskinan terjadi karena struktur dosa sosial yang di lestarikan  dalam sistem ekonomi, social, dan budaya yang mengisap kaum takberdaya, termarginal dan miskin, termasuk kaum intelektual setempat tidak diakui kemampuanya.

Dosa struktural lahir karena citra Allah dirasuk oleh sistem yang tidak ramah terhadap sesama dan alam . Tuhan telah menciptakan semesta alam demi kebaikan bersama, tetapi sirnah saat dimonopoli kepentingan yang menghamba mammon (materialisme, cinta uang, roh kedagingan). Mengembalikan karya ciptaan pada ketuhanan yang sejati bisa dilakukan ketika kaum hina dina sadar akan nasib mereka yang menjadi berubah bila terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

Kaum intelektual tanah Papua yang miskin harus bersatu untuk membebaskan nasibnya dengan mengembangkan kesadaran baru dalam keterlibatan politik. Berpolitik dalam konteks intelektual ala Papua adalah ikut dalam proses membebaskan masyarakat Papua dari keterasingan, keterpinggiran, ketakberdayaan sistem yang merusak martabat manusia dengan memilih wilayah-wilayah rakyat yang berasal dari kaum intelektual dengan memiliki cisi dan komitmen yang brilliant dan teguh (Intelektual Tanah Papua jangan mempertahankan masa depannya dengan memilih politikus yang tidakk memperjuangkan kepentingan rakyat <politikus busuk> dalam lembaga DPR, DPD, DPRP, MRP, DPRD).

Bahwa dilandasi oleh kesadaran dan keyakinan yang mendalam akan keluhuran dan kebenaran cita-cita perjuangan dalam rangka mewujudkan masyarakat di Tanah Papua yang sejahtera sebagai pengamalan dalam metode Intelektual Tanah Papua dengan berpegang teguh pada spirit iman yang murni, maka atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami sebagai warga Negara yang cerdas dan berintelektual serta beriman di Tanah Papua bertekat bulat untuk berhimpun dalam suatu organisasi kelembagaan yang dinamakan LEMBAGA INTELEKTUAL TANAH PAPUA (LIP) yang lahir pada tangga 05 Feberuari 2009 dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB  I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal  1

Nama

Lembaga ini bernama Lembaga Intelektual Tanah Papua, yang disingkat menjadi LIP

Pasal  2

Waktu

Lembaga Intelektual Tanah Papua didirikan pada 05 Feberuari 2009 di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal  3

Kedudukan

Pimpinan Nasional Lembaga Intelektual Tanah Papua berkedudukan di Yogyakarta, Ibu Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan kedudukan region di Tanah Papua dan Kota-kota studi lainnya di Indonesia.

BAB  II

KEDAULATAN

Pasal  4

Kedaulatan Lembaga berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Musyawarah Nasional (MUNAS)

BAB  III

SIFAT DAN FUNGSI

Pasal  5

Sifat

Lembaga Intelektual Tanah Papua adalah Lembaga Intelektual Kemasyarakatan yang bersifat Swadiri/Mandiri.

Pasal  6

Fungsi

Lembaga Intelektual Tanah Papua berfungsi sebagai:

Wadah berhimpun anggota kaum Intelektual Tanah Papua secara utuh untuk meningkatkan pengetahuan dan penalaran ilmiah sesuai bidang keilmuannya bagi pembangunan masyarakat Papua dengan persamaan sikap dasar pemikiran, dan kehendak untuk mengabdikan diri untuk mencapai perjuangan serta pergerakan dalam mewujudkan masyarakt adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Wadah pembinaan dan pendidikan kader Intelektual bangsa;

Penyerap, penghimpun, dan penyalur serta memperjuangkan aspirasi anggota dan masyarakat dalam peningkatkan peran serta disegala aspek khidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara intelektuil.

BAB  IV

ASAS, DOKTRIN, DAN TUGAS

Pasal  7

Asas

Lembaga Intelektual Tanah Papua berasaskan Pancasila

Pasal 8

Doktrin

  1. 1. Doktrin perjuangan Lembaga Intelektual Tanah Papua adalah ORA ET LABORA
  2. 2. ORA ET LABORA adalah prinsip perjuangan Lembaga Intelektual Tanah Papua yang mendasar dan mengamanati keberadaan peran dan pengabdiannya di masyarakat dengan karya-karya nyata untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Esa serta kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Pasal  9

Tujuan

Lembaga Intelektual Tanah Papua dalam melaksanakan perjuangannya, berorientasi pada Doa dan Karya sesuai Prinsip Iman dan intelegensi quantity (IQ) yang bertujuan:

  1. a. Mempertahankan, Mengamankan, Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  2. b. Memelihara dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan PANCASILA;
  3. c. Mengembangkan sistem kehidupan Demokrasi Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, supermasi hukum serta menegakkan hak asasi manusia;
  4. d. Meningkatkan pengabdian bagi masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial, dan kesejahteraan lahir batin.

Pasal  10

Tugas

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9, tugas Lembaga Intelektual Tanah Papua adalah:

  1. a. Meningkatkan penghayatan, pengamalan, dan pembudayaan Pancasila sebagai falsafah, dasar kenegaraan dan landasan ideology dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  2. b. Mendorong dan meningkatkan peran serta anggota dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
  3. c. Melakukan pendidikan dan pelatihan politik kader bangsa bagi anggota dan masyarakat untuk mewujudkan hak, dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara.
  4. d. Melakukan berbagai kegiatan usaha dibidang sosial, ekonomi, budaya, terutama karya pendidikan dan kesehatan serta ketenagakerjaan.

BAB  V

IKRAR DAN MOTTO

Pasal  11

Ikrar

  1. 1. Ikrar Lembaga Intelektual Tanah Papua adalah;

…………………………………………………………………..

  1. 2. Ikrar Lembaga Intelektual Tanah Papua merupakan kebulatan, tekad, pendorong, dan penggugah semangat perjuangan Lembaga Intelektual Tanah Papua dalam manghayati dan mengamalkan intelektualisme.
  2. 3. Isi dan tata cara pengucapan Ikrar Lembaga Intelektual Tanah Papua diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal  12

Motto

  1. 1. Motto Lembaga Intelektual Tanah Papua adalah “MENJADI GARAM DAN TERANG”
  2. 2. Motto Lembaga Intelektual Tanah Papua merupakan itikad dan ketulusan pengabdian Intelektual Tanah Papua kepada Nusa, Bangsa dan Negara tanpa pamrih.

BAB  VI

ATRIBUT DAN SALAM KERJA

Pasal  13

Atribut

  1. 1. Lembaga Intelektual Tanah Papua mempunyai atribut yang terdiri atas:
    1. a. Panji-Panji atau Lambang
    2. b. Mars Lembaga Intelektual Tanah Papua
    3. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai atribut Lembaga Intelektual Tanah Papua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal  14

Salam Kerja

  1. 1. Salam Kerja Lembaga Intelektual Tanah Papua adalah: SALAM DAMAI.
  2. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai salam kerja Lembaga Intelektual Tanah Papua sebagaimana dimaksud diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB  VII

KEANGGOTAAN DAN IKRAR

Pasal  15

Anggota

  1. 1. Keanggotaan terdiri atas:
    1. a. Perorangan yang berwawasan Intelektual, dan
    2. b. Organisasi dan atau Lembaga.
    3. 2. Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) ini adalah warga Negara Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota.
    4. 3. Organisasi dan atau Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) pasal ini adalah konsentrasi yang dibentuk oleh Lembaga Intelektual Tanah Papua dalam berbagai bidang strategis, atau organisasi dan Lembaga yang bergabung kedalam Lembaga Intelektual Tanah Papua.
    5. 4. Persyaratan lebih lanjut tentang keanggotaan Lembaga Intelektual Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal  16

Kewajiban Anggota

Setiap anggota Lembaga Intelektual Tanah Papua berkewajiban:

  1. a. Menghayati doktrin Lembaga Intelektual Tanah Papua;
  2. b. Membela, dan menjunjung tinggi nama serta kehormatan Lembaga Intelektual Tanah Papua;
  3. c. Mentaati, dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Lembaga;
  4. d. Aktif melaksanakan program-program Lembaga;
  5. e. Menghadiri rapat-rapat, dan kegiatan Lembaga;
  6. f. Membayar iuran anggota;

Pasal  17

Hak – Hak Anggota

  1. 1. Setiap Anggota Lembaga Intelektual Tanah Papua berhak:
    1. a. Bicara;
    2. b. Memberikan Suara;
    3. c. Memilih dan dipilih dan
    4. d. Membela diri dan Dibela
    5. 2. Pengaturan lebih lanjut tentang hak anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal  18

Kader

  1. 1. Kader Lembaga Intelektual Tanah Papua adalah anggota Lembaga Intelektual Tanah Papua yang merupakan tenaga inti; penggerak, pemikir, pemcetus gagasan, serta pelaksana yang tangguh dari Lembaga Intelektual Tanah Papua.
  2. 2. Lembaga Intelektual Tanah Papua melaksanakan rekrutman anggota, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan serta pembinaan kader Lembaga.
  3. 3. Pengaturan lebih lanjut tentang kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB  VIII

STRUKTUR, DAN PIMPINAN LEMBAGA

Pasal  19

Struktur Kelembagaan

  1. 1. Struktur Kelembagaan, Lembaga Intelektual Tanah Papua secara vertikal terdiri atas:
    1. a. Tingkat daerah, meliputi seluruh wilayah daerah Provinsi Region I;
    2. b. Tingkat cabang, meliputi seluruh wilayah daerah kota studi Region II;
    3. c. Tingkat anak cabang, meliputi seluruh wilayah daerah kabupaten
    4. 2. Lembaga Intelektual Tanah Papua dapat membentuk perwakilan Lembaga di Luar Negeri.

Pasal 20

Pimpinan Lembaga

Pimpinsn Lembaga Intelektual Tanah Papua secara vertikal terdiri:

  1. a. Pada tingkat nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Intelektual Tanah Papua Indonesia, disingkat; DEPIMNAS LIP;
  2. b. Pada tingkat Propinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Intelektual Tanah Papua Indonesia, disingkat; DEPIDAR LIP;
  3. c. Pada tingkat Kabupaten, dan/Kota, dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Intelektual Tanah Papua Indonesia, disingkat, DEPICAB LIP;

BAB  IX

TUGAS, WEWENANG, MUSYAWARAH,

DAN RAPAT – RAPAT

Pasal  34

Musyawarah Nasional

Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Lembaga, diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

Tugas dan wewenang musyawarah nasional adalah:

Menetapkan, dan/atau merubah Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, organisasi

Menilai pertanggungjawaban Depinas LIP;

Menerima Laporan Dewan Penasehat;

Menyusun, dan Menetapkan program umum;

Memilih, dan menetapkan dewan pimpinan nasional, memilih dan menetapkan dewan penasehat LIP;

Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

Pasal  32

Musyawarah Nasional Luar Biasa

  1. 1. Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai wewenang, atau kekuasaan yang sama dengan Musyawarah Nasional, dengan Ketentuan:
    1. a. Diadakan oleh dewan pimpinan nasional atas permintaan, dan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah dewan pimpinan daerah LIP.
    2. b. Dewan Pimpinan nasional melanggar Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau tidak melaksanakan amanat Munas.
    3. c. Dewan Pimpinan Nasional wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya musyawarah nasional luar biasa tersebut.
    4. 2. Keputusan-keputusan musyawarah nasional luar biasa adalah secara yuridis lembaga mempunyai kedudukan, dan kekuatan hukum yang sama dengan keputusan musyawarah nasional.

Pasal  36

Musyawarah Daerah

Musyawarah Daerah, merupakan pemegang kekuasaan organisasi ditingkat daerah provinsi, diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

Tugas, dan wewenang musyawarah daerah adalah:

Menilai pertanggungjawaban dewan pimpinan daeran.

Menerima laporan dewan penasehat provinsi.

Menyusun, dan menetapkan program kerja daerah provinsi.

Memilih, dan menetapkan dewan pimpinan daerah.

Memilih, dan menetapkan dewan penasehat Provinsi.

Menetapkan keputusan-keputusan lainnya dalam batas wewenangnya.

Pasal  37

Musyawarah Cabang

  1. 1. Musyawarah cabang merupakan pemegang kekuasaan organisasi di tingkat kabupaten, dan/atau kota, diadakan sekali dalam 5(lima) tahun.
  2. 2. Tugas, dan wewenang musyawarah cabang adalah:
    1. a. Menilai pertanggungjawaban dewan pimpinan cabang;
    2. b. Melaporkan dewan penasehat cabang;
    3. c. Menyusun, dan menetapkan program kerja daerah kabupaten/kota;
    4. d. Memilih, dan menetapkan dewan pipinan cabang;
    5. e. Memilih, dan menetapkan penasehat cabang;
    6. f. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya dalam batas wewenangnya.

Pasal  40

Musyawarah Daerah, dan Cabang

Musyawarah Daerah, dan Cabang, luar biasa dapat diadakan karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari dewan pimpinan LIP pada tingkat masing-masing, dengan ketentuan:

  1. 1. Kepemimpinanan dari dewan pimpinan LIP dimaksudkan dalam keadaan terancam.
  2. 2. Dewan Pimpinan daerah dan cabang, dimaksudkan melanggar Anggaran Dasar, dan Anggaran Ruman Tangga, dan keputusan lembaga lainnya, atau dewan pimpinan dewan dimaksud tidak dapat melaksanakan amanat musyawarah sehingga Kelembagaan LIP tidak berjalan sesuai fungsinya.

Pasal  41

Rapat Pimpinan Nasional

  1. 1. Rapat Pimpinan Nasional adalah pengambilan keputusan tertinggi dibawah mussyawarah nasional dengan mengambil keputusan-keputusan, kecuali keputusan yang terjadi wewenang musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (2) huruf; a, b, c, d, e, dan f.
  2. 2. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan bila diperlukan, dan atas undangan dewan pimpinan Nasional.

Pasal  42

Rapat Kerja Nasional

Rapat Kerja Nasional diadakan sedikitnya sekali dalam 2 (dua) tahun oleh Dewan Pimpinan Nasional.

Tugas dan wewenang rapat kerja nasional adalah; menyusun, mengevaluasi, dan menetapkan pelaksanaan program selanjutnya.

Pasal  43

Rapat Pimpinan Daerah

Rapat Pimpinan Daerah, adalah rapat pengambil keputusan dibawah musyawarah daerah.

Rapat Pimpinan Daerah berwewenang mengambil keputusan-keputusan, kecuali yang terjadi wewenang musyawarah daerah.

Rapat Pimpinan Daerah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh dewan pimpinan daerah.

Pasal  44

Rapat Kerja Daerah

  1. 1. Rapat Kerja Daerah diadakan sedikitnya sekali dalam 2 (dua) tahun oleh Dewan pimpinan daerah.
  2. 2. Tugas, dan wewenang Rapat Kerja Daerah, adalah; Menyusun, Mengevaluasi program kerja hasil musyawarah daerah, dan menetapkan pelaksanaan program selanjutnya.

Pasal  45

Rapat Pimpinan Cabang

  1. 1. Rapat Pimpinan Cabang, adalah Rapat pengambil Keputusan dibawah Musyawarah Cabang.
  2. 2. Rapat Pimpinan Cabang Berwewenang mengambil keputusan-keputusan, kecuali yang menjadi wewenang Musyawarah Cabang.
  3. 3. Rapat Pimpinan Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal  46

Rapat Kerja Cabang

Rapat Kerja Cabang diadakan sedikitnya sekali dalam 2 (dua) tahun oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Tugas, dan Wewenang Rapat Kerja Cabang adalah; Menyusun, dan Mengevaluasi Program kerja hasil musyawarah cabang, dan menetapkan pelaksanaan program selanjutnya.

Pasal  51

Peserta Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 sampai dengan pasal 50, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 52

Rapat Pleno

Rapat Pleno Dewan Pimpinan LIP diadakan bila dianggap perlu, sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Tugas, dan wewenang rapat pleno Dewan Pimpinan LIP adalah;

  1. 1. Menetapkan Keputusan, dan Kebijakkan sebagai pelaksanaan dari Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat-rapat serta keputusan Lembaga sesuai tingkatnya.
  2. 2. Mengesahkan susunan, dan Personalia Dewan Pimpinan LIP
  3. 3. Merangkum, Menetapkan rencana kerja, kegiatan, dari seluruh aktifitas Lembaga.
  4. 4. Menerima, dan Memutuskan laporan keputusan hasil rapat-rapat pimpinan harian, rapat pleno Dewan Pimpinan LIP diperluas,
  5. 5. Mengambil Keputusan tentang rencana yang telah dipersepsikan oleh pimpinan harian, dan rapat pleno Dewan Pimpinan LIP diperluas,
  6. 6. Memutuskan hal-hal yang dianggap perlu.

Psdsl  53

Rapat Pimpinan Harian

  1. 1. Rapat Pimpinan Harian Dewan Pimpinan LIP diadakan sesuai dengan kebutuhan.
  2. 2. Tugas, dan wewenang Rapat Pimpinan Harian Dewan Pimpinan LIP adalah:
    1. a. Mempersiapkan kebijakan yang akan diputuskan oleh rapat pleno.
    2. b. Merumuskan, dan menetapkan keputusan dalam rangka melaksanakan keputusan rapat pleno Dewan Pimpinan LIP, atau rapat pleno Dewan Pimpinan LIP diperluas;
    3. c. Menyusun, mengevaluasi, dan menetapkan program mendesak yang dibutuhkan Lembaga.
    4. d. Mengambil keputusan lainnya dalam rangka pelaksanaan/peraturan Lembaga sejauh bukan wewenang rapat pleno.
    5. 3. Atas undangan, rapat pimpinan harian dapat dihadiri oleh anggota coordinator bidang yang bersangkutan sesuai dengan masalah yang dibicarakan.
    6. 4. Setiap keputusan-keputusan dari rapat pimpinan harian dewan pimpinan LIP wajib dilaporkan/disampaikan kedalam rapat pleno Dewan Pimpinan LIP untuk disahkan sebagai suatu  keputusan Lembaga Dewan Pimpinan LIP.

Pasal  54

Rapat Pimpinan FKKIP diperluas

  1. 1. Rapat Pimpinan LIP diperluas terdiri dari:
    1. a. Rapat Harian diperluas, dan
    2. b. Rapat Pleno diperluas
    3. 2. Rapat Harian diperluas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) pasal ini adalah; Pimpinan harian Dewan Pimpinan LIP dengan pihak konsentrasi, dewan penasehat, atau dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu oleh Lembaga LIP sesuai dengan tingkatannya.
    4. 3. Rapat Pleno diperluas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) pasal ini adalah; Pleno Dewan Pimpinan LIP dengan pihak konsentrasi, Dewan Penasehat, atau dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu oleh Lembaga LIP sesuai dengan tingkatannya.
    5. 4. Rapat Pimpinan LIP diperluas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) pasal ini adalah rapat yang membahas masalah-masalah aktual, dan strategis, atau sosialisasi kebijakan yang bersifat konsultatif koordinatif.
    6. 5. Setiap hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, baik berupa kesepakatan, kesepahaan, dan/atau keputusan bersama, wajib untuk dibawa kedalam rapat pleno Dewan Pimpinan LIP untuk disahkan sebagai keputusan Lembaga Dewan Pimpinan LIP.

BAB  X

KOURUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal  55

Kourum

  1. 1. Musyawarah, dan rapat-rapat sebagaimana tersebut dalam BAB XV Anggaran Dasar ini adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta.
  2. 2. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila hal tersebut tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  3. 3. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan pimpinan, maka sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari ½ jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal  56

Keputusan

Pengambilan keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, diatur sebagai berikut;

Sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta Musyawarah Nasional;

Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XI

KEUANGAN

Pasal  57

Sumber Keuangan Lembaga, diperoleh dari:

  1. 1. Iuran Anggota;
  2. 2. Sumbangan-Sumbangan yang tidak mengikat, dan
  3. 3. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB  XVII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 58

  1. Pembubaran lembaga hanya dapat dilakukan dalam suatu musyawarah nasional (MUNAS) yang khusus diadakan untuk itu, dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh seluruh peserta, dan keputusan musyawarah dinyatakan sah apabila disetujui secara aklamasi oleh peserta yang hadir.
  2. Dalam hal lembaga dibubarkan, maka kekayaan lembaga diserahkan kepada badan-badan atau lembaga sosial di Indonesia.

BAB XVIII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 59

Peraturan-peraturan dan/atau badan lembaga yang ada, tetap berlaku selama belum diadakan perubahan, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.

BAB XIX

PENUTUP

Pasal 60

Anggaran dasar ini merupakan anggaran dasar yang pertama, hasil rapat pra pendiri LIP tahun 2009, dan akan disempurnakan pada saat dilakukan musyawarah nasional atau musyawarah daerah. Hal-hal yang belum diatur, dan/atau ditetapkan dalam anggaran dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga, atau peraturan organisasi.

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di             :  Yogyakart,

Pada               : …………….2009

MUSYAWARAH/RAPAT PARA PENDIRI LIP

  1. DEWAN PENDIRI         :
  • Hans Jansen Maniburi
  • Salmon Maurids Yumame, SE. MM.
  1. DIREKTUR UMUM LIP            :

Natalsen Basna, S.Hut. M.P.

  1. WAKIL DIREKTUR       :

Medex Pakage. SE

  1. SEKRETARIS UMUM   :

Juan Frank Predinzone Hamah Sagrim, Bachelor Of Arch. Eng. –  Young scientia

and researcher freelances.

  1. BENDAHARA UMUM  :

Iwan Sikowai

  1. KEPALA BIRO RISET DAN PENGEMBANGAN NEED ASSESMENT ORANG PAPUA

Ketua        : Margarita Singgamui

Anggota    : Yunus Yeimo

  1. KEPALA BIRO PENDIDIKAN            :

Ketua        : Yosehi Mekiuw. Sp.

Anggota    : Wenan Weripang

  1. KEPALA BIRO KESEHATAN :

Robert Felle

  1. KEPALA BIRO PENGEMBANGAN EKONOMI :

Ketua              : Yulianus Sinon. SE

Anggota          : Pelipus Kemesfle. SE.

10.  KEPALA BIRO HUMAS :

Saskar Paiderouw. S.Pd.

11.  KEPALA BIRO ADFOKASI DAN HAM :

Anthon Mandosir. SH

12.  KEPALA BIRO LINGKUNGAN HIDUP :

Doni Natalion Bosawer. S.Hut.

13.  KEPALA BIRO SOSIAL BUDAYA :

Yakonias Salabai. S.IP

14.  DIREKTUR UMUM REGIONAL JAYAPURA :

Herlin Menufandu.

DRAFT

ANGGARAN RUMAH TANGGA

LEMBAGA INTELEKTUAL TANAH PAPUA

(LIP)

BAB I

IRAR

Pasal 1

Ikrar

  1. 1. IKRAR LIP = TRI PANGGILAN INTELEKTUAL, adalah sebagai berikut :
    1. 1. Kami anggota LIP, adalah pembela pancasila, dan taat pada Undang-Undang Dasar 1945.
    2. 2. Kami anggota LIP, adalah pejuang, pelaksana amanah penderitaan rakyat dalam membangun masyarakat karya yang sejahtera sebagai pengamalan pancasila.
    3. 3. Kami anggota LIP, adalah pelopor pembangunan semesta, yang mengutamakan kerjakeras, tangkas, cerdas, cakap, sederhana dan jujur.
    4. 2. Tata cara pengucapan ikrar LIP, TRI PANGGILAN INTELEKTUAL sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), diatur dalam peraturan Lembaga.

BAB II

Pasal 2

Lambang

Lambang LIP terdiri dari: Peta pulau Papua, sebagai idealism, dan bola bumi, buku, serta pena. Ground pulau papua berwarna kuning dengan dasar merah

Pasal 3

Panji

Panji LIP berbentuk persegi empat dengan ukuran panjang 150cm dan lebar 100cm berwarna putih dan ditengah-tengahnya ditempatkan lambing LIP sebagaimana diatur dalam pasal (2) Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 4

Makna lambang

Arti, dan makna yang tersirat dalam warna lambang LIP adalah:

  1. PULAU PAPUA :

Melambangkan tempat/pulau yang peradaban penduduknya dibuka oleh injil, sehingga sebagian besar penduduknya mempercayai injil sebagai kabar baik yang membawa kesejahteraan lahir dan batin.

  1. BOLA BUMI :

Melambangkan kemampuan intelektual papua yang mampu melingkar dunia menjadi kecil

  1. BUKU :

Melambangkan kejeniusan, kebrilianan, intelektual papua, yang berpendidikan dan pandai.

  1. PENA :

Melambangkan kreatifitas dan imaginasi yang sempurna

  1. WARNA KUNING:

Melambangkan pulau papua yang penuh dengan emas, tembaga, nikel dan hasil bumi yang melimpah.

  1. WARNA KEMERAHAN :

Menunjukkan Gelora semangat penduduk Papua, khususnya kaum intelektual tanah papua untuk menggapai kesejahteraan lahir dan batin di tanah papua.

Pasal 5

Mars LIP

  1. 1. Mars LIP, adalah sebagai berikut;

………………………………………………………………………………………….

Pasal 6

Salam kerja

Salam kerja LIP merupakan salam tekad kerja pantang menyerah, dan mencerminkan rasa kebersamaan, persatuan, dan kesatuan serta kesetiakawanan diantara anggota LIP.

Salam kerja LIP diucapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pemberi salam menekikkan “SYALOM” dengan kepalan tangan kanan diangkat tegak lurus menghadap depan.

Yang diberi salam menjawab dengan menekkikan “SYALOM” dan mengangkat kepalan tangan kanan dengan posisi yang sama.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Perorangan

Warga Negara Republik Indoensia yang dapat diterima menjadi anggota LIP adalah sebagai berikut;

Berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, atau; berpendidikan dan tergolong orang brilliant, menerima doktrin, dan mengucapkan ikrar, anggaran rumah tangga, program umum, dan peraturan-peraturan lembaga lainnya; sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan lembaga.

Menyatakan diri untuk menjadi anggota LIP sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Lembaga.

Pengesahan sebagai anggota LIP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini secara administratif diterbitkan kartu tanda anggota (KTA) LIP kepada anggota oleh dewan pimpinan LIP, dan diatur dalam peraturan kelembagaan.

Pasal 8

Lembaga/Organisasi

Lembaga/organisasi yang dapat diterima menjadi anggota LIP sebagaimana dimaksud dalam bab VIII, pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar adalah sebagai beriktu:

a) Lembaga/Organisasi yang dibentuk oleh LIP, dan disebut konsentrasi,

b) Lembaga/Organisasi sosial kemasyarakatan, dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

c) Menerima doktrin, irar, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan Lembaga.

d) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dari Lembaga/Organisasi yang bergabung pada LIP tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta program kerja LIP.

e) Mengajukan permintaan tertulis kepada dewan pimpinan LIP dengan melampirkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta susunan pengurus sesuai tingkatan lembaga LIP

f) Pengesahan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai anggota LIP diterbitkan keputusan dan/atau tanda keanggotaan oleh dewan pimpinan nasional LIP yang diatur dala peraturan Lembaga.

BAB IV

KEWAJIBAN, DAN HAK ANGGOTA

Pasal 9

Kewajiban anggota

Setiap anggota LIP berkewajiban:

a) Menghayati, dan mengamalkan doktrin serta ikrar kerja LIP;

b) Mentaati, dan melaksanakan seluruh program kerja LIP, keputusan musyawarah nasional dan keputusan kelembagaan lainnya;

c) Bertanggungjawab untuk menjaga, dan mendukung keberadaan LIP sebagai lembaga perjuangan, dan gerakan bersama, serta wahana pemersatu anggota seluruh konsentrasi;

d) Menjaga dan membina persatuan, mengamankan, dan memperjuangkan seluruh konsepsi Lembaga;

e) Menentang setiap usaha, dan tindakan merugikan kepentingan lembaga;

f) Menghadiri musyawarah, rapat-rapat, dan seluruh kegiatan kelembagaan dan

g) Membayar iuran anggota.

Khusus bagi konsentrasi yang dibentuk oleh LIP selain memenuhi ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, memiliki kewajiban untuk:

Mencantumkan adanya hubungan kesejarahan, sumber anggota, kader, dan sebagi Lembaga/Organisasi konsentrasi yang didirikan LIP, serta perhimpunan dalam lembaganya LIP, di Anggaran Dasat, dan Anggaran Rumah Tangga, dari masing-masing konsentrasi;

Mencantumkan hubungan Lembaga/Organisasi secara horizontal dan vertikal dengan lembaga LIP.

Pasal 10

Hak Anggota

  1. 1. Setiap anggota LIP berhak:

a) Mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul serta saran-saran;

b) Menerima perlakuan yang sama dari Lembaga;

c) Memilih dan dipilih menjadi dewan pimpinan LIP

d) Memperoleh pembinaan, perlindungan, pembelaan, dan pendidikan, pelatihan kader dari lembaga, dan lain-lain hak yang ditentukan dalam peraturan lembaga.

BAB V

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN, DAN SANKSI LEMBAGA

Pasal 11

Berhenti menjadi anggota

  1. 1. Setiap perorangan anggota LIP dapat berhenti karena:

a) Meninggal dunia;

b) Berhenti; mengundurkan diri atas permintaan sendiri, dan

c) Diberhentikan

  1. 2. Diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf  c, adalah;

a) Melakukan tindak pidana, atau hal yang bertentangan dengan keputusan-keputusan lembaga

b) Melanggar Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan musyawarah nasional, dan/atau rapat pimpinan nasional;

c) Tidak lagi mematuni syarat sebagai anggota.

  1. 3. Setiap Lembaga/Organisasi sebagai anggota LIP dapat berhenti karena:

a) Membubarkan diri; dinyatakan bubar

b) Berhenti menjadi anggota atas permintaan sendiri, dan

c) Diberhentikan

  1. 4. Diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf  c, pasal ini adalah:

a) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota

b) Tidak melaksanakan kewajiban sebagai nggota;

c) Dengan sengaja tidak melaksanakan dan melanggar ketentuan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga LIP

Pasal 12

Sanksi administratif

  1. 1. Penetapan sanksi administratif yang dikenakan terhadap setiap anggota dapat berupa:

a) Peringatan lisan, dan/atau tertulis;

b) Skorsing, dan

c) Pemberhentian

  1. 2. Pengaturan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan, dan sanksi lembaga serta pembelaan diri anggota diatur dalam peraturan lembaga.

BAB VI

KADER

Pasal 13

Kriteria

Kader LIP adalah anggota LIP yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader LIP.

Kader LIP mempunyai ciri:

Memiliki watak, dan kepribadian yang dijiwai Panca Dharma Karyawan, dan memiliki jenjang kepemimpinan dalam lembaga LIP.

Kader LIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah calon pimpinan LIP.

Ketentuan lebih lanjut tentang kader LIP diatur dalam peraturan lembaga

BAB VII

SUSUNAN LEMBAGA, DAN WEWENANG PIMPINAN LEMBAGA

Pasal 14

Dewan Pimpinan Nasional

  1. 1. Susunan dewan pendiri nasional:

Pendiri dan Penasehat

Direktur umum

Wakil Direktur

Kepala-kepala biro

Sekretaris Jenderal

Wakil-wakil sekretaris jenderal

Bendahara umum

Wakil bendahara, dan

Departemen-departemen.

Dewan pimpinan nasional terdiri dari pimpinan pleno, dan pimpinan harian yang berjumlah sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) orang.

Pimpinan pleno terdiri dari semua anggota dewan pimpinan nasional.

Unsur pimpinan harian terdiri dari:

a) Direktur umum;

b) Wakil Direktur;

c) Kepala-kepala Biro;

d) Sekretaris Jendral;

e) Wakil-wakil sekretaris jenderal;

f) Bendahara; dan

g)      Wakil-wakil bendahara

Pasal 15

Dewan Pimpinan Daerah

  1. 1. Susunan Dewan pimpinan daerah:
    1. a. Direktur Regional;
    2. b. Wakil Direktur Regional;
    3. c. Sekretaris Jenderal Regional;
    4. d. Wakil-Wakil sekretaris regional;
    5. e. Bendahara;
    6. f. Wakil-wakil bendahara;
    7. g. Kepala-kepala biro.
    8. 2. Dewan pimpinan daerah terdiri dari pimpinan pleno, dan pimpinan harian yang berjumlah, sekurang-kurangnya 35 (tiga lima) atau ……(BERAPA YANG SESUAI)…orang.
    9. 3. Pemimpin pleno terdiri dari semua anggota dewan pimpinan daerah;
    10. 4. Unsure pimpinan harian terdiri dari:
      1. a. Direktur;
      2. b. Wakil-wakil direktur;
      3. c. Sekretaris;
      4. d. Wakil-wakil sekretaris;
      5. e. Bendahara;
      6. f. Wakil-wakil bendahara.

Pasal 16

Dewan Pimpinan Cabang

  1. 1. Susunan Dewan Pimpinan Cabang:
    1. a. Direktur cabang regional;
    2. b. Wakil-wakil direktur cabang regional;
    3. c. Sekretaris;
    4. d. Wakil-wakil sekretaris;
    5. e. Bendahara;
    6. f. Wakil-wakil bendahara;
    7. g. Bagian-bagian
    8. 2. Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari pimpinan pleno, dan pimpinan harian yang berjumlah sekurang-kurangnya 29 (dua sembilan) orang atau……………..(BERAPA YANG SESUAI?)…..orang.
    9. 3. Pimpinan pleno terdiri dari semua anggota dewan pimpinan cabang
    10. 4. Pimpinan harian terdiri dari:
      1. a. Direktur cabang regional;
      2. b. Wakil-wakil direktur cabang regional;
      3. c. Sekretaris Jenderal;
      4. d. Wakil-wakil sekretaris jenderal;
      5. e. Bendahara; dan
      6. f. Wakil-wakil bendahara.

BAB VIII

SYARAT-SYARAT DEWAN PIMPINAN LIP

Pasal 19

Persyaratan

  1. 1. Syarat-syarat menjadi dewan pimpinan LIP:
    1. a. Memenuhi kriteria sebagai kader LIP, sebagaimana ketentuan pada BAB VI, pasal 13 Anggaran Ruah Tangga ini;
    2. b. Kader LIP sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dan aktif berjuang dalam jajaran LIP;
    3. c. Mendapat dukungan, dan kepercayaan dari anggota;
    4. d. Bersedia meluangkan waktu, dan sanggup bekerja aktif dalam tugas lembaga
    5. e. Mampu bekerjasama secara kolektif dalam lembaga, serta mampu untuk meningkatkan, dan mengembangkan lembaga;
    6. f. Mempunyai kemampuan bediri sendiri, tanggap dan merakyat;
    7. g. Tidak merangkap dalam kepengurusan atau pimpinan Lembaga LIP secara vertikal, dan horizontal, serta
    8. h. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI, dan atau gerakan ekstrim lainnya.
    9. 2. Syarat khusus untuk menjadi ketua umum dewan pimpinan nasional LIP.
      1. a. Wajib memenuhi ketentuan sebagaimana ayat (1) pasal ini;
      2. b. Pernah menjadi personalia dewan pimpinan nasional LIP, dewan penasehat, dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjabat sebagai fungsionaris dewan pimpinan daerah LIP, konsentrasi tingkat pusat, minimal 1 (satu) periode;
      3. c. Kader LIP sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dan aktif berjuang dalam jajaran LIP;
      4. d. Memiliki kapabilitas, ekseptibilitas, dan prestasi, dedikasi, loyalitas serta tidak tercela.
    10. 3. Syarat menjadi ketua dewan pimpinan daerah, ketua dewan pimpinan cabang adalah:
      1. a. Memenuhi ketentuan syarat sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini;
      2. b. Pernah menjadi personalia dewan pimpinan LIP, dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjabat sebagai fungsionaris dewan penasehat daerah, dan dewan pimpinan cabang, anak cabang dan ranting LIP, serta konsentrasi tingkat daerah, cabang, anak cabang, minimal 1 (satu) periode;
      3. c. Aktif sebagai kader LIP sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
      4. d. Memiliki kapabilitas, ekseptabilitas, dan prestasi, dedikasi, loyalitas, serta tidak tercela.
    11. 4. Syarat-syarat lain tentang kriteria personalia dewan pimpinan LIP sebagaimana ketentuan dalam pasal ini, dapat diatur dalam peraturan lembaga selama tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.

STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT

MAYBRAT IMIAN SAWIAT PAPUA

STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT  MAYBRAT IMIAN SAWIAT PAPUA

STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT MAYBRAT IMIAN SAWIAT PAPUA

Oleh

Hamah Sagrim

Peneliti Lepas, Ilmuwan muda dan Ahli Konstuksi

Abstrak

Paper ini mendiskusikan tentang  kajian akan stratifikasi sosial masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat, Papua. Melalui Kajian budaya sosial kemasyarakatan Maybrat, Imian, Sawiat, penulis mengungkapkan bahwa terjadinya stratifikasi di masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat, Papua, dipengaruhi oleh dua sifat, yaitu; pertama sifat tertutup yang mana terlihat pada Raja dan Bobot. Dan kedua sifat yang terbuka yang mana terlihat pada seluruh masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat.

Kata Kunci : Stratifikasi, Sistem, Raja dan Bobot.

Secara teoritis, semua manusia dianggap sederajat, tidak ada yang lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi dalam kehidupan dan kenyataannya sehari-hari kita sering menjumpai adanya ketidak samaan. Selalu adanya pembedaan status masyarakat berdasarkan status yang di miliki oleh setiap orang, atau pembedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat (strata).

  1. A. Terjadinya stratifikasi sosial di dalam masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat

Stratifikasi yang terjadi didalam masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat, Papua, dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan mereka, dan selanjutnya disusun secara sistem kekerabatan keluarga untuk mengejar prestise tertinggi dalam tujuan mereka. Stratifikasi yang muncul dengan sendirinya pada orang Maybrat, Imian, Sawiat, adalah pada tingkat kepandaian, kewibawaan, keturunan, kepandaian memimpin, kepandaian berdiplomasi, kepandaian bermain kain timur dan ukuran harta benda (ekonomi). Sedangkan stratifikasi yang disusun secara sistem kekerabatan keluarga sebagai stratifikasi yang disusun berdasarkan garis struktur keturunan dalam sistem perkawinan yang mana sengaja dimunculkan untuk tujuan bersama oleh kerabat, dan sistem ini biasanya terjadi dalam sistem kekerabatan orang Maybrat, Imian, Sawiat, secara formal dan menyeluruh pada setiap keluarga yang telah kawin mengawin. Pembentukan stratifikasi ini akan muncul didalamnya sosok penggerak utama yang mulai melakukan peminjaman kain (feah bo) kepada kerabatnya yang lain. Proses ini serta merta dengan sendirinya membuat adanya stratifikasi dalam sistem kekerabatan mereka, dimana pemberi akan dianggap sebagai orang yang terhormat (bobot- big man) oleh kerabat penerima. Selanjutnya kerabat penerima akan dipandang sebagai orang terhormat (bobot – big man) juga oleh sesama kerabatnya yang lain ketika ia memberikan peminjaman kain (feah bo) kepada mereka, walaupun dia juga telah meminjam kain dari kerabatnya yang lain. Sistem ini saya sebut sebagai sistem “pembaharuan”. Karena melalui orang yang punya, sehingga membaharui mereka yang tidak punya, dan seterusnya.

  1. B. Sifat stratifikasi Masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat.

Sifat stratifikasi masyarakt Maybrat, Imian, Sawiat, Papua, terdiri atas dua sifat stratifikasi, yaitu; pertama; sifat yang tertutup, dan kedua; sifat yang terbuka.

Pertama; stratifikasi yang tertutup, tidak memungkinkan berpindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik yang merupakan gerak ke atas maupun gerak ke bawah yang tergolong dalam stratifikasi ini adalah keturunan Raja dan bobot, namun bobot tidak begitu bertahan lama jika tidak ada usaha untuk mempertahankannya. Satu-satunya jalan untuk menjadi anggota pada stratifikasi tertentu dalam kehidupan masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat, menurut sifat ini adalah ditentukan oleh garis keturunan keluarga, yaitu keturunannya akan berada pada stratifikasi atas jikalau berasal dari garis keturunan Bobot atau Raja, namun sebaliknya keturunannya akan berada pada stratifikasi bawah jikalau berasal dari garis keturunan rayat biasa. Berbeda dengan Sifat bobot, yang mana bisa berubah atau sebut saja bahwa stratifikasi ini tidak selamanya baku seperti sifat keturunan dari Raja, karena jikalau tidak ada usaha yang dilakukan oleh seorang individu untuk mempertahankannya maka akan mengubah stratifikasinya. Bisa saja yang teratas bisa turun ke bawah jika tidak adanya usaha untuk mempertahankannya, begitupula yang terbawah akan menjadi teratas jikalau ia selalu berusaha untuk berubah menjadi seorang bobot.

Sistem stratifikasi kasta yang tertutup di dalam Masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat, Papua, ini dapat dilihat dari ciri-cirinya sebagai beriktu;

  1. Keanggotaan pada kasta diperoleh karena warisan atau keturunan (bobot dan raja).

  2. Keanggotaan yang diwariskan tersebut berlaku untuk seumur hidup (khusus untuk bobot jikalau tetap dipertahankan).

  3. Kesadaran pada keanggotaan suatu kasta yang tertentu, terutama nyata dari nama klen/keret/marga/famili, dan identifikasi anggota kerabat, bahkan adanya penyesuaian diri yang terlihat ketat terhadap norma-norma kastanya yang mana selalu dijaga oleh masyarakat sekitar.

  4. Kasta bobot terkait oleh kedudukan yang secara tradisional dan kewibawaan seorang individu yang ditetapkan sebagai tolok ukur.

  5. Sangat memperhatikan prestise.

Kedua; sifat yang terbuka. Sifat ini memungkinkan setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk pindah ke lapisan teratas. Misalnya karena kecakapan, prestasi, kemampuan dan kepandaian yang diperoleh sehingga setiap individu yang selalu berusaha akan memiliki kesempatan untuk beralih ke lapisan atas. Dalam kehidupan masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat, dengan sifat yang terbuka ini, terlihat dengan jelas pula dengan konsep mobilitas pendidikan sebagai pengubah utama yang begitu vertikal sehingga membawa suatu perpindahan status, baik ke atas maupun ke bawah melalui stratifikasi pendidikan dan pencapaian dunia kerjanya.

Dalam stratifikasi masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat, Papua, kedua sistem stratifikasi ini terlihat begitu menonjol. Akan tetapi menurut analisa kami, bahwa kecenderungan masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat, mulai dari abad ke-20 ― abad ke-21 dan seterusnya, cenderung menggunakan sifat kedua. Walaupun kelihatannya sifat pertama masih digunakan sebagai resep pencapaian prestise.

Sistem stratifikasi tertutup pada masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat, telah terlihat jelas karena masih adanya setiap anggota masyarakat yang tetap berada pada status yang sama dari orang tuanya, yaitu status dari keturunan bobot dan raja dan sistem stratifikasi terbuka juga terdapat pada masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat, karena adanya mobilitas persaingan yang diperlihatkan oleh setiap individu dalam mengejar prestise tertentu untuk mencapai stratifikasi teratas. Hal ini terlihat melalui status masyarakatnya yang berbeda latarbelakang dari status orang tuanya (mereka dapat lebih tinggi maupun lebih rendah karena ditentukan dari garis keturunan orang tuanya). Namun dalam kenyataannya sekarang bahwa, masih adanya kolaborasi antara sifat tertutup dan sifat terbuka. Sifat tertutup sangat jelas terlihat melalui tatapan budaya lokal (seperti ketika membicarakan kain timur – bo bahkan perkawinan pun selalu dipertanyakan tentang garis keturunan oleh klen wanita). Sedangkan sifat terbuka, akan terlihat jelas melalui sistem pemerintahan. Kedua sifat ini selalu digunakan sebagai suatu pola kolaborasi dalam pencapaian prestise.

  1. C. Dasar-dasar stratifikasi dalam masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat.

Ukuran atau kriteria yang kami pakai untuk menggolongkan anggota-anggota masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat, kedalam lapisan-lapisan stratifikasi adalah:

  1. Ukuran kekayaan (Ekonomi)

Di tengah masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat, barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, akan masuk pada stratifikasi atau lapisan atas (bobot)

  1. Ukuran kekuasaan

Ditengah masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat, barang siapa yang memiliki kekuasaan atau wewenang terbesar, maka dia akan menempati posisi yang atas (terhormat) didalam masyarakat.

  1. Ukuran kehormatan atau kewibawaan, dan kepandaian.

Ukuran kehormatan, kewibawaan dan kepandaian ini mungkin sekali dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan maupun ukuran kekuasaan. Disini orang yang paling disegani atau dihormati karena berwibawa, dan pandai maka dia akan mendapat tempat  yang teratas dalam masyarakat. Ukuran semacam ini ditemui pada masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat, yang tradisional.

  1. Ukuran ilmu pengetahuan.

Ukuran ilmu pengetahuan didalam masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat, dipakai karena kecenderungan mobilitas pengubah stratifikasi mereka saat ini juga ditentukan oleh ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan yang tradisional (inisiasi wiyon-wofle) dan pendidikan moderen (pendidikan sekolah).

  1. D. Unsur-unsur stratifikasi di dalam masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat.

Hal-hal yang menjadi unsur-unsur stratifikasi dalam masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat, adalah: kedudukan (status) dan peranan (role).

  1. Status

Status atau kedudukan bagi masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat, merujuk pada tempat seseorang dalam pola tertentu. Dengan demikian bahwa seorang bobot atau raja dapat menduduki beberapa kedudukan sekaligus, dikarenakan seorang bobot atau raja biasanya ikut serta dalam berbagai pola kehidupan. Pada umumnya masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat, mengembangkan tiga macam status, yaitu; Big Man status (bobot), Ascribe Man status (Raja) dan Achieved status. Big man status adalah kedudukan dalam masyarakat yang diperoleh karena; keturunan, kewibawaan, dan kepandaian, yang mana suatu waktu bisa hilang ketika tidak bisa dipertahankan. Sebaliknya status big man juga bisa diperoleh oleh individu yang bukan berasal dari keturunan orang tua yang memiliki status big man, karena atas usaha kerasnya dengan didukung oleh kemampuan dan kewibawaannya. Sedangkan acribe man status adalah kedudukan dalam masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat, yang diperoleh melalui keturunan (raja). Sedangkan Achieved status adalah kedudukan seseorang yang diperoleh dengan usaha-usaha yang dilakukannya. Melalui achieved status inilah status bigman (bobot) dapat tercapai. Ketiga status tersebut masih begitu menonjol dan memiliki peranan penting yang mana digunakan oleh masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat, walaupun terlihat dengan jelas adanya perbedaan antara ketiga status ini dalam pola stratifikasi di dalam masyarakat mereka. Terlihat bahwa masing-masing penganut ketiga status ini selalu mengembangkannya sendiri-sendiri pada status yang ada,  sesuai dengan kedudukan yang dikenal dengan assingned status, yang merupakan kedudukan yang diberikan. Dalam ketiga status ini, yang merupakan status yang tidak terubahkan adalah status ascribe man status (status raja).

  1. 2. Peranan (role)

Peranan pada masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat, memiliki makna sebagai aspek dinamis dari status atau kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia selalu menjalankan suatu peranan yang tujuannya untuk memperoleh prestise. Suatu peranan ini terdiri atas tiga hal, yaitu;

  1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seorang bobot atau raja di dalam masyarakat.

  2. Peranan adalah suatu konsep tentang perihal apa yang dapat dengan mampu dilakukan oleh seorang bobot atau raja ditengah masyarakat.

  3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan seorang bobot atau raja yang sangat penting bagi struktur sosial guna mempertahankan prestisenya.

PERBENTURAN ANTARA BUDAYA LOKAL NON-KAPITALISME

DENGAN DOMINASI BUDAYA GLOBAL KAPITALISME

SEBUAH KAJIAN BUDAYA LOKAL DAN GLOBAL


Oleh
Hamah Sagrim
Peneliti Lepas, Ilmuwan muda dan Ahli Konstuksi

Abstrak

Paper ini mendiskusikan tentang  kajian akan  benturan budaya lokal non-kapitalisme dan globalisasi pasar bebas sebagai dominasi budaya kapitalisme pada dunia nanti. Melalui analisis akan pergerakan dan arahnya, penulis mengungkapkan bahwa  dalam penerapan pasar global, akan mengakibatkan terjadinya peleburan besar-besaran terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa atau Negara menjadi sosial, buday, ekonomi dan politik global. Selain peleburan budaya, akan adanya pengeksploitasian besar-besaran terhadap tenaga kerja dari Negara-negara non-kapitalisme oleh kaum kapitalisme untuk mendukung kinerja pemodal multiglobalisasi, sehingga suatu bangsa atau Negara non-kapitalisme yang tadinya bisa merangkak perlahan untuk menyaingi Negara-negara kapitalisme dengan satu atau dua orang tenaga ahli mereka akan  menjadi mandeg, karena kekurangan tenaga ahli yang mampu menggerakkan pergerakan negaranya dikancah globalisasi.

Kata Kunci : Globalisasi, Pasar Bebas, Budaya Dominasi, Kapitalisme.

  1. PERBENTURAN ANTARA BUDAYA LOKAL NON-KAPITALISME DENGAN DOMINASI BUDAYA GLOBAL KAPITALISME.

Kajian terhadap globalisasi pasar bebas ini sebagai suatu gejala dominasi budaya baru. Ini menurut kami bahwa globalisasi pasar bebas merupakan suatu gejala dominasi budaya yang mana bukan sekedar fenomena perubahan style atau fashion belaka, melainkan ini akan menjadi suatu fenomena sejarah. Inti daripada kajian ini adalah mengungkapkan suatu transformasi sosial simbolik dalam ruang kebudayaan dengan transformasi historis dalam model kapitalisme global. Model kapitalime ini merupakan suatu penetrasian dan kolonisasi terhadap model-model sosial lokal sebagai budaya dari sebuah Negara atau bangsa, dengan ketidak sadaran (unconciousness), yakni berupa penghancuran system sosial budaya pra-kapitalis dan kelahiran globalisasi pasar bebas sebagai budaya kaptalisme yang mendominasi.

Mengikuti akar tahapan perubahan momen pasar global sebagai suatu pengarahan akan dominasi budaya kapitalisme, maka kami mencoba mengkaji dengan menganalisis social budaya suatu bangsa atau Negara dengan mencoba mensejajarkannya pada pasar global yang mana merujuk pada suatu dominasi budaya yang kapital, bahwa peralihan struktur daripada sosial budaya suatu Negara atau bangsa akan bergantung pada cepat atau lambatnya daya cerap bangsa atau Negara  itu sendiri dan juga akan tercermin dalam perubahan kebudayaan mereka, karena terlihat bahwa hubungan ini begitu sangat kompleks.

Menurut kami, dalam era globalisasi atau pasar bebas ini, akan terjadi ledakan kebudayaan yang sangat luarbiasa, biasnya disegala aspek kehidupan masyarakat diseluruh duni yang mungkin pernah disebut oleh Jameson, sebagai (dominasi buday). Dominasi budaya ini pada akhirnya serta merta akan memaksa dan mensubtitusikan setiap nilai-nilai budaya suatu bangsa atau Negara tertentu untuk mengikutinya.

Didalam globalisasi dan pasar bebas seperti begini, konsep bangsa atau Negara seperti konsep sosial budaya mereka mengenai pembagian dan otonomi kerja dalam ruang sosial budaya bangsa atau Negara yaitu (ruang ekonomi bangsa atau Negara, ruang budaya bangsa atau Negara, ruang politik bangsa atau Negara) akan dilebur menjadi ruang ekonomi global, ruang budaya global, dan ruang politik global. Inilah masa-masanya yang boleh dikatakan bahwa ruang-ruang bangsa atau Negara akan menjadi runtuh. Yaitu ruang ekonomi bangsa atau Negara, ruang sosial, ruang budaya, dan ruang politik bangsa atau Negara, akan diubahkan atau dilebur kedalam suatu sistem yaitu sistem globalisasi. Salah satu persoalan utama yang perlu diperhatikan lagi bahwa semua ini akan beralih menjadi sesuatu yang global apabila kesemuanya dapat mampu bersaing pada pasar global sebagaimana Negara-negara kapitalisme, akantetapi jikalau tidak mampu bersaing, maka sistem globalisasi ini merupakan suatu sistem yang terpuruk bagi Negara-negara non-kapitalisme. Dengan kata lain bahwa sosial, budaya, ekonomi, politik yang kuat akan tetap ada dan bersaing, tetapi yang lemah atau tidak mampu bersaing, akan hilang atau mengalami suatu diskriminasi sosial, budaya, ekonomi dan politik besar-besaran.

Segala batasan-batasan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lokal, sebagai produksi suatu bangsa sebelumnya yang dikenal sebagai falsafah dan identitas mereka akan diterabas. Tidak ada lagi kononisasi atau institusionalisasi akademisi terhadap produk ini. Menurut kami, pasar global sebagai budaya kapitalisme, karena “semua produk-produk sebuah bangsa atau Negara seperti sosial, budaya, ekonomi dan politik mereka, akan terintegrasi dalam produk-produk global”.

Pasar global sebagai dominasi budaya kapitalis ini akan memaksa segala sesuatu yang lokal untuk dilebur agar menjadi sesuatu yang global dengan tujuan untuk disejajarkan dengan sesuatu yang global agar supaya mampu menduduki kesetaraan globalisasi sebagai tuntutan utama sehingga mendorong budaya kapitalisme untuk berinovasi yang baru. Era globalisasi ini akan ditandai oleh komodifikasi besar-besaran dihampir seluruh ruang kehidupan, baik terhadap alam fisik maupun terhadap tubuh manusia juga. Dengan kata lain, dominasi pasar global adalah suatu dominasi budaya pasar global yang terjadi secara struktural dengan menampilkan suatu representasi kultural kapitalisme global dan ideologi kapitalisme global.  Hal ini akan semakin menarik bagi kaum kapitalisme sebagai pemain utama, sedangkan kaum non-kapitalisme akan sebagai orang yang merasa didiskriminasikan, dan tergolong kaum yang lemah bahkan disakiti dan inilah suatu tragedi yang memilukan. Kaum non-kapitalis ini secara sosial akan kita sebut  sebagai kaum “konsumen”.

Ada beberapa elemen-elemen baru dalam globalisasi pasar bebas nanti, yaitu:

Pertama : Akan munculnya formasi-formasi global yang baru, organisasi-organisasi yang bersifat global, dan transglobalisasi yang mendominasi dunia dan monopoli sebagai ruang-ruang lokal sebagai batas-batas tersendiri.

Kedua : Globalisasi sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam tatanan dunia kapitalisme global yang baru dan ini tidak akan terikat pada satu Negara, tetapi akan memberi suatu nuansa keuntungan kepada Negara tertentu yang mana direpresentasikan dalam bentuk suatu kekuasaan dan pengaruh yang begitu besar ketimbang suatu Negara (non-kapitalis) manapun. Globalisasi ini juga akan berlaku dalam kerja yang memungkinkan adanya eksploitasi besar-besaran yang terus berlanjut terhadap para tenaga ahli dan pekerja dinegara-negara miskin guna mendukung kinerja modal multiglobalisasi. Dalam hal ini akan merujuk bahwa semua akan mengarah kesana dan banyak yang tersedot oleh aliran dunia ketiga yang sudah maju, bersamaan dengan akibat-akibat sosial yang sudah lazim meliputi krisis buruh tradisional dan kelas elit pada skala global.

  1. TRANSISI BUDAYA-BUDAYA LOKAL NEGARA NON-KAPITALISME DALAM DOMINASI BUDAYA KAPITALISME GLOBAL

Budaya-budaya lokal Negara-negara non-kapitalisme sekarang ini sebagai budaya yang sedang berada dalam keadaan transisional. Mereka sekarang sedang bergerak dari budaya lokal dan tradisional yang penuh dengan nuansa spiritualistik menuju suatu persaingan dalam dominasi budaya kapitalisme global industri moderen yang materialistik. Ditengah budaya-budaya lokal , warna kehidupan budaya tradisionalnya sudah terasa dalam denyut jantung kehidupan budaya kapitalisme global, walaupun corak kehidupan budaya lokal Negara-negara non-kapitalis tidak lenyap sama sekali. Dalam terminologi keadaan budaya lokal Negara non-kapitalis ini, dikategorikan sebagai budaya yang sedang bergerak dari bentuk kebudayaan yang penuh solidaritas lokal dan rasa memiliki yang hakiki akan terpaksa dileburkan kedalam budaya global. Dalam kondisi seperti ini, kemungkinan akan muncul fenomena kegalauan budaya pada tingkat sosial lokal dan tingkat sosial global.

Fenomena kegalauan seperti ini akan tidak berada disini dan tidak pula berada disana, tidak dalam budaya tradisional yang sudah mulai ditinggalkannya dan tidak pula dalam budaya global yang sedang merasukinya. Ada beberapa hal yang akan mempengaruhi ketidak eksistensian budaya lokal Negara-negara non-kapitalisme yaitu:

  1. 1. Penduduk Lokal cepat terpengaruh dan berkecenderungan untuk menkonsumsi budaya Global sebagai sebuah style yang baru.
  2. 2. Ketidak mampuan budaya-budaya lokal non-kapitalis untuk bersaing dalam budaya global kapitalisme.
  3. 3. Adanya penekanan budaya global kapitalisme yang cenderung mendominasi budaya non-kapitalisme sehingga dengan terpaksa budaya non-kapitalisme dihilangkan.
  4. 4. Penerapan aturan-aturan global yang tidak seimbang.

Budaya local yang terlihat paling cepat dalam perubahan dan ketidak eksistensinya adalah Negara-negara yang suka menkonsumtif. Oleh karena budaya lokal yang sudah banyak mengadopsi budaya konsumtif sehingga untuk tetap bertahan dan berpegang teguh pada budaya lokal tidak mungkin lagi, karena dianggap tidak cocok dan ketinggalan zaman, tetapi untuk menginggalkannya secara keseluruhan juga tidak mungkin, karena model kebudayaan global pun belum begitu jelas dalam sistem gagasan budaya lokal  secara jelas.

Dalam keadaan seperti itu, membuat budaya-budaya Negara non-kapitalis cenderung untuk menmungut simbol-simbol global budaya kapitalisme baru yang diambil secara sepotong-sepotong dan sementara itu juga dipilihnya sebagai simbol style baru yang ada untuk tetap dipertahankan, walaupun tidak sadar bahwa budaya lokalnya telah terintegrasi. Kelihatannya bahwa Negara non-kapitalis yang kurang berkonsentrasi dan kurang percaya diri dalam mempertahankan keeksistensian budaya local mereka akan tersedot kedalam budaya kapitalis secara gampang, karena kecenderungan dalam mengadopsi sesuatu yang asing sudah membudaya. Mereka akan mengadopsi kedua sistem budaya itu secara bersama, walaupun yang diambil umumnya hanya unsur-unsur budaya yang dipandang hanya bermanfaat guna kepentingan tertentu saja. Unsur-unsur budaya yang diambil dan dipertahankan itu cenderung lebih banyak memuat nuansa kebendaan (materi) dibandingkan dengan makna yang tersembunyi dibalik unsur-unsur budaya itu, akibatnya, beberapa unsur budaya asing yang oleh negara kapitalis sudah dipandang sebagai sesuatu yang sudah harus ditinggalkan, ternyata di Negara non-kapitalis kemungkinan malahan menjadi bagian dari kehidupan baru yang dijalani masyarakat.

Salah satu ciri dari perilaku konsumtif adalah kecenderungan untuk meninggalkan sesuatu yang menjadi miliknya dan tergiur dengan hal-hal global yang asing. Budaya mengkonsumsi sesuatu ini bukan karena mereka memang betul-betul membutuhkannya, tetapi lebih banyak karena mereka merasa membutuhkannya. Barang yang dikonsumsi itu bukan lagi dimiliki dari fungsi substansialnya, tetapi lebih ditekankan hanya pada makna simbolis yang melekat pada benda itu. Disini fungsi benda itu telah berubah menjadi sesuatu yang mempunyai makna simbolis yang mungkin berkaitan dengan status sosial, perasaan lebih berharga, atau sekedar terperangkap pada budaya primer . karena itu, sering terlihat dalam budaya local non-kapitalis  yang mana menganggap bahwa semakin langka dan terbatas produksi suatu benda, semakin tinggi pula makna simbolis yang melekat padanya. Jadi budaya local Negara non-kapitalis akan terlihat kian berpindah dari memberi barang untuk menjadikan simbol. Diluar sadar,  budaya local Negara-negara non-kapitalis akan menjadi semakin terjajah oleh produk budaya global dan Negara-negara kapitalisme sebagai Negara dunia ketiga yang bermodal dan maju itu, dan semakin teriring pada perilaku konsumtif dan tampaknya perubahan sosial budaya local Negara-negara non-kapitalis cenderung kearah global. Nilai-nilai ini akan tetapi eksis dan mampu bersaing dikancah globalisasi bilamana masyarakatnya tidak cenderung terpengaruhi, tidak mengadopsi sifat-sifat konsumtif, mampu melakukan persaingan pada globalisasi pasar bebas dengan berdiri pada budaya local, tidak tergiur oleh produk-produk global sebagai pengaruh moderen Negara kapitalisme dalam mendominasi dunia pasar bebas.

  1. 1. Tantangan Masa Depan

Wacana tentang hal ini, sudah lama telah kami amati dengan cermat bahwa memang benar, gejala perubahan soial budaya lokal  yang cenderung kearah yang terintegrasi itu akan terjadi secara cepat bilamana budaya Negara-negara non-kapitalisme tidak mampu berdiri secara eksist dalam mengembang misi local dalam menghadapi globalisasi. Ini dapat dilihat dari pelbagai pernyataan dan informasi serta arus pergerakan arah keinginan yang tampak kita saksikan. Kesadaran akan semakin beratnya tantangan yang dihadapi oleh Negara-negara non-kapitalisme dimasa depan betul-betul sangat dirasakan termanya saat ini. Persaingan akan semakin berat dengan semakin terbukanya kebudayaan lokal terhadap dunia global yang cenderung didominasi oleh Negara-negara kapitalisme. Untuk itu diperlukan manusia yang antara lain mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, disiplin, berwawasan luas, kreatif, punya inisiatif dan prinsipil, untuk menghadapi tantangan yang tidak ringan itu. Budaya local Negara non-kapitalis harus beranjak dari posisi sebagai konsumen menjadi produsen, dan siap bermain dalam dunia global untuk menyaingi terma kapitalisme. Dari pernyataan yang didasarkan pada pengamatan kami ini, tampak beberapa kalangan menginginkan perubahan yang demikian itu. Kecenderungan arah perubahan kebudayaan local seperti yang dapat disaksikan sekarang ini, sudah pasti akan menjadi kendala serius dalam upaya melanjutkan pembangunan yang sesuai dengan cita-cita setiap Negara-negara non-kapitalis. Karena itu, menjadi suatu tantangan yang tidak ringan untuk menemukan dan meracik resep agar Negara-negara non-kapitalisme jangan sampai kebablasan dengan kecenderungan dominasi budaya kapitalisme yang akan terjadi itu.

Dalam wujud manusia tunggal yang dapat menjawab tantangan masa depan itu, memang bukan pekerjaan yang mudah. Diperlukan strategi untuk mengkaji kembali secara dinamis nilai-nilai budaya bangsa masing-masing yang dapat digunakan sebagai alat untuk menghadapi tantangan globalisasi. Konsep pewarisan nilai luhur yang selama ini menjadi slogan politik kebudayaan masing-masing Negara, harus dikaji ulang. Pewarisan nilai budaya harus dipahami sebagai suatu proses yang rumit dan tidak sederhana, karena menyangkut semua dimensi dinamika kehidupan masyarakat. Patut pula untuk disadari bahwa terdapat kendala-kendala yang membutuhkan kecermatan yang mendalam dalam proses pewarisan nilai itu.

Kendala pertama adalah menyangkut penentuan nilai-nilai yang perlu diwariskan, yang sesuai dengan tantangan global yang dihadapi masing-masing bangsa di masa depan. Bangsa –bangsa yang mempunyai ratusan kelompok etnik dengan beragam kebudayaan mempunyai sistem nilai budayanya sendiri-sendiri. Akan menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk menentukan nilai mana yang akan diwariskan.

Kedua adalah menyangkut “Agen” yang bertugas untuk mewariskan nilai-nilai luhur itu. Apakah “agen” yang akan mewariskan nilai itu sendiri memahami benar keunggulan nilai budaya lokal, dan meyakinkininya. Untuk meyakininya sebagai ‘sesuatu’ yang patut untuk diwariskan. Hal ini hanya dapat dibuktikan dari sikap dan perilaku para “agen” itu sendiri. Jika pewarisan itu hanya bersifat petuah yang tidak pernah  diwujudkan hasil yang memuaskan. Patut untuk dipahami bahwa pewarisan nilai tidak cukup dengan retorika dan semacamnya itu. Pewarisan nilai akan lebih mudah dilakukan jika diiringi dengan praktik kehidupan. Disinilah pentingnya pelaksanaan hukum (low enforecement order) dalam praktik kehidupan bangsa, namun hal ini tidak akan tercapai jikalau kecenderungan pemerintah dalam emenetapkan hukum-hukum baru banyak menentang nilai-nilai kearifan yang sebagai budaya, dan mendukung sepenuhnya aturan-aturan global sehingga membuat resah masyarakat karena nyaris mencampakkan nilai-nilai budaya lokal sehingga menjadi luntur.

Ketiga, proses globalisasi yang telah kita rasakan denyutnya dalam arah kehidupan bangsa ini, selain telah membentuk corak budaya masyarakat yang mengarah pada gagasan yang relative sama (Borderless), tetapi juga telah menumbuhkan gelombang perlawanan pada sebagian masyarakat. Akan munculnya kelompok-kelompok sosial baru  dengan system nilainya sendiri, menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Hal ini menyebabkan nilai budaya yang ingin diwariskan akan mendapat respons yang beragam pula, dan bahkan kemungkinan akan berbeda antara satu kelompok masyarakat kepada kelompok lainnya, dan mungkin saja hal ini dapat mengganggu keutuhan sebuah bangsa.

Tentu terdapat kendala lain yang menyertai pewarisan nilai budaya itu. Misalnya seperti Penetapan peraturan-peraturan yang bertentangan atau mengarah untuk penghapusan budaya lokal. Hal ini bagi kami merupakan suatu diskriminasi dan pengabaian terhadap budaya bangsa. Globalisasi akan melakukan hal semacam itu, segala sesuatu yang tergolong dalam budaya local akan dilebur menjadi global, sehingga akan terasa bahwa budaya local Negara non-kapitalisme itu telah diabaikan dan didiskriminasikan oleh monopoli budaya kapitalisme yang mendominasi. Negara-negara non-kapitalisme akan terlihat tidak memiliki  sesuatu yang dikenal “khas” yang merupakan kebanggaannya pada dunia global nanti. Kendala ini perlu menjadi agenda untuk diperbincangkan dengan serius oleh semua pihak yang menyadari akan tantangan masa depan yang semakin runtut dan rumit. Sebagai catatan akhir, perlu di stir sebuah pepatah yang berisi nilai budaya bangsa yang menurut kami perlu dijadikan sebagai renungan dalam upaya pewarisan nilai local pada dunia global. Pepatah itu mengatakan “sekali lancung keujian, seumur hidup orang tidak percaya”. Budaya paternalistic yang fasih dan tebal pada budaya lokal memerlukan keteladanan dari para pemimpinnya, baik pemimpin di tingkat bawah maupun di tingkat puncak. Dengan keteladanan itu unsur-unsur negatif dalam perkembangan kebudayaan local Negara non-kapitalis akan dapat ditanggulangi dan dapat diarahkan kepada budaya yang pasti untuk menyambut proses globalisasi yang telah mulai dirasakan denyutnya dalam urat nadi kehidupan bangsa.

Dinamika perubahan nilai budaya yang sedang berlangsung secara cepat itu dapat dicermati dari cerminan kehidupan sosial masyarakat setiap negara saat ini, bahwa apakah pelbagai sikap dan perilaku sosial yang sedang berlangsung dalam kehidupan seiring membawa kepada kecemasan ataukah ketenteraman. Praktik kehidupan yang tidak lagi merujuk kepada nilai-nilai tradisional yang selama ini dipandang sebagai pola dasar bagi perilaku sosial lokal telah mengalami pergeseran. Solidaritas eskalasi mobilitas sosial global yang semakin meningkat telah menyebabkan persentuhan antara pelbagai budaya bangsa yang global semakin intens. Kontak sosial yang semakin global antar bangsa-bangsa selain dapat membawa kepada bertambahnya toleransi sosial, tetapi dapat pula menumbuhkan konflik yang dipicu oleh pertukaran sosial global (globalized social exchange) yang tidak berjalan sesuai dengan sosial budaya lokal. Seiring dengan itu, pelbagi fenomena sosial global dan lokal juga ikut menyertai proses perubahan yang sedang berlangsung.

  1. BREGANING ASIA – AFRIKA BERSATU

Tahun 2010 merupakan tahun dimana penerapan pasar bebas atau globalisasi, yang mana kini saatnya diperhadapkan kepada bangsa-bangsa didunia. Negara-negara yang terabung dalam Konferensi Asia dan Afrika (KAA) kini mulai menunjukkan berganingnya. Asia – Afrika Bersatu, inilah symbol kekuatan yang dibangun oleh para pelopor Konferensi Asia Afrika pada 55 tahun yang lalu setelah Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung Indonesia.

Persatuan Negara-negara Asia Afrika tidak lain adalah karena merasa tergolong dalam Negara-negara non-kapitalisme sehingga telah dilakukan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 itu. Kini Negara-negara persatuan Asia Afrika mulai bangkit untuk melanjutkan apa yang sudah dirilis oleh pendiri itu. Akhirnya pada tahun 2009 telah diadakan Peringatan 55 tahun Konferensi Asia Afrika di Maroko yang mana diprakarsai oleh Prof. Darwis Khudori, seorang Dosen di Universitas Lehafre Prancis, yang dihadiri oleh beberapa utusan Negara-negara dari Afrika dan Asia. Berbagai Pertanyaan, dan kesiapan Afrika dan Asia dalam menghadapi globalisasi-pun dibicarakan dalam kegiatan konferensi ini. Misalnya seperti pernyataan para tokoh-tokoh pelopor Konferensi Asia Afrika yang mengatakan bahwa;

Pada awal abad ke-20 peradaban Barat terbelah menjadi dua arus utama, yang satu mengalir melalui Washington, yang lain melalui Moskow. Akademisi Jerman, Marx, dan rekan Inggrisnya, Engels, telah merumuskan nilai-nilai dan ilmu mereka tentu saja berdasarkan peradaban yang telah mereka warisi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Jefferson, Lincoln dan Washington. Manifesto Komunis dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika sama-sama berakar pada peradaban Barat.

Namun Asia dan Afrika bukan bagian dari tradisi ini. Sejarah mereka berbeda. Mereka memiliki peradaban tua yang dikenal karena filosofi mereka dan merupakan tempat asal agama-agama besar dunia. Selain itu, Asia dan Afrika dipersatukan oleh sebuah kekuatan yang sama hebatnya dengan peradaban besar yang telah lama mereka alami bersama. Kekuatan itu ialah nasionalisme, reaksi bersama terhadap kolonialisme dan imperialisme yang telah mereka derita.

Nasionalisme inilah yang telah membawa kami berjuang demi kemerdekaan dan emansipasi. Kami, bangsa-bangsa Asia dan Afrika, telah dipersatukan untuk menyadari bahwa abad ke-20 adalah zaman kami. Kebangkitan kami telah memusatkan perhatian kami kepada pertentangan mendasar antara kolonialisme dan kemerdekaan, antara imperialisme dan emansipasi. Sesungguhnyalah, Perang Dingin adalah peperangan antara dua cabang dari sebatang pohon yang sama dengan akar-akar kebudayaan yang sama, yang kesemuanya unsur-unsur asing bagi Asia dan Afrika.

Sebagaimana inti daripada Konferensi Asia Afrika, berikut terlampirkan tor puncak daripada Konferensi Asia Afrika pada 2009 Maroko dan 2010 di Cape Town Afrika Selatan.

BANDUNG SPIRIT

55 BANDUNG 55

KEBHINEKAAN DALAM MASYARAKAT TERGLOBALISASIKAN

Tantangan Globalisasi bagi Kehidupan Kebhinekaan

55 Tahun setelah Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955

Rangkaian lokakarya/konferensi/gelar budaya di Asia dan Afrika sepanjang tahun 2009 dan 2010 dalam rangka peringatan 55 tahun Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955

Daftar Isi

PENDAHULUAN

TUJUAN

TEMA

PERTANYAAN DASAR

PANITIA PENYELENGGARA

AGENDA ACARA

PROGRAM

PENERBITAN

PENDANAAN

PANITIA PENGARAH INTERNASIONAL

KELOMPOK KERJA INTERNASIONAL

PENDAHULUAN

Pada awal abad ke-20 peradaban Barat terbelah menjadi dua arus utama, yang satu mengalir melalui Washington, yang lain melalui Moskow. Akademisi Jerman, Marx, dan rekan Inggrisnya, Engels, telah merumuskan nilai-nilai dan ilmu mereka tentu saja berdasarkan peradaban yang telah mereka warisi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Jefferson, Lincoln dan Washington. Manifesto Komunis dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika sama-sama berakar pada peradaban Barat.

Namun Asia dan Afrika bukan bagian dari tradisi ini. Sejarah mereka berbeda. Mereka memiliki peradaban tua yang dikenal karena filosofi mereka dan merupakan tempat asal agama-agama besar dunia. Selain itu, Asia dan Afrika dipersatukan oleh sebuah kekuatan yang sama hebatnya dengan peradaban besar yang telah lama mereka alami bersama. Kekuatan itu ialah nasionalisme, reaksi bersama terhadap kolonialisme dan imperialisme yang telah mereka derita.

Nasonalisme inilah yang telah membawa kami berjuang demi kemerdekaan dan emansipasi. Kami, bangsa-bangsa Asia dan Afrika, telah dipersatukan untuk menyadari bahwa abad ke-20 adalah zaman kami. Kebangkitan kami telah memusatkan perhatian kami kepada pertentangan mendasar antara kolonialisme dan kemerdekaan, antara imperialisme dan emansipasi. Sesungguhnyalah, Perang Dingin adalah peperangan antara dua cabang dari sebatang pohon yang sama dengan akar-akar kebudayaan yang sama, yang kesemuanya unsur-unsur asing bagi Asia dan Afrika.

(Roeslan Abdulgani, “The Everlasting Spirit of the 1955 Asian-African Conference” in ASIA AFRICA Bandung Towards the First Century AFRICA ASIA, Departemen Luar Negeru, Republik Indonesia, 2005).

Dalam konteks Perang Dingin, Semangat Bandung, yang diungkapkan pada tahun 1955 oleh negara-negara Asia dan Afrika merupakan panggilan demi koeksistensi damai antarbangsa, demi kemerdekaan dari hegemoni negara-negara adikuasa dan demi solidaritas terhadap kaum lemah dan yang dilemahkan oleh tata masyarakat dunia saat itu. Ia merupakan alternatif bagi hubungan internasional yang didasarkan atas kedaulatan Negara-Bangsa.

Dalam wawasan globalisasi — di mana gagasan, pemikiran, data, pengetahan, opini, propaganda, nilai-nilai, pesan-pesan,… dapat tersebar di luar kendali Negara-Bangsa, di mana kesadaran kolektif akan kesalingtergantungan antara manusia, masyarakat dan lingkungan pada tingkat global terus meningkat, di mana masyarakat sipil global sedang terbentuk, di mana kedaulatan Negara-Bangsa dalam urusan dalam negeri ditantang oleh gerakan masyarakat sipil — Semangat Bandung telah dihadapkan kepada realita baru sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

Koeksistensi Damai Antarbangsa

Konflik berdarah dan perang masih saja terjadi, atau berpotensi terjadi, tidak hanya antara Negara-negara-Bangsa tapi juga di dalam Negara-negara-Bangsa (misalnya konflik antarkelompok etnik dan antarkelompok agama)

Hegemoni Negara-negara Adikuasa

Hegemoni pihak-pihak berkuasa atas pihak-pihak yang lemah terus berlangsung, tidak hanya pada tingkat global tapi juga di dalam Negara-negara-Bangsa (misalnya dominasi kelompok sosial-budaya tertentu atas yang lain)

Solidaritas terhadap Si Lemah

Pihak-pihak yang lemah masih saja ada, tidak hanya pada tingkat Negara-Bangsa, tetapi juga di dalam Negara-negara-Bangsa. Ironisnya, solidaritas terhadap yang lemah sering terjadi di dalam suatu kelompok sosial-budaya tertentu dan menjadi alat bagi kelompok tersebut untuk melawan kelompok lain (misalnya solidaritas berdasarkan kelompok etnik atau agama)

Jelas tampaknya bahwa sebab umum dari konflik-konflik tersebut adalah kebhinekaan (dalam hal kelompok etnik, umat agama, tingkat ekonomi, anutan ideologi,…) yang tidak dipedulikan atau tidak dipedulikan selayaknya dalam tata kelola kepemerintahan di dalam atau antara Negara-negara-Bangsa sehingga lebih menjadi sumber konflik daripada sumber kesejahteraan.

Dan Afrika dan Asia adalah lumbung mahabesar kebhinekaan, baik dalam hal kebudayaan, ekologi, ekonomi, politik maupun agama dan spiritualitas. Dalam konteks globalisasi yang didominasi oleh peradaban Barat yang mengarah kepada model tunggal pembangunan dan yang mengancam kelestarian bumi, Afrika dan Asia, sebagai pewaris sebuah peradaban yang tidak sekeluarga dengan peradaban Barat dan sebagai lumbung kebhinekaan, secara teoritis mestinya mampu berperan dalam mengarahkan globalisasi menuju dunia yang berkelanjutan. Namun demikian, masih banyak tantangan yang perlu dihadapi untuk mengubah kebhinekaan Afrika dan Asia dari penyebab konflik menjadi sumber pembangunan, dari penyebab kematian menjadi sumber kehidupan.

Oleh karena itu, Afrika dan Asia perlu bekerjasama. Oleh karena kerjasama antarpemerintah dan antarkalangan pengusaha telah diatur pada tingkat Negara seperti dirumuskan dalam Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika selama peringatan ulang tahun ke-50 Konferensi Asia-Afrika Bandung pada 2005, maka masyarakat sipil perlu mengambil prakarsa dalam menggalang interaksi antarrakyat di kedua benua.

TUJUAN

Kegiatan-kegiatan (konferensi, gelar budaya, lokakarya, penerbitan,…) akan diselenggarakan untuk membangun dan mengembangkan kerjasama antara organisasi-organisasi masyarakat sipil Afrika dan Asia serta lembaga-lembaga lainnya yang bersifat mendukung pembangunan Afrika-Asia. Secara khusus kegiatan-kegiatan itu akan diarahkan kepada tiga sasaran:

1. Memperbagikan pengalaman, pengetahuan, refleksi dan kepedulian akan permasalahan kebhinekaan.

2. Menjajagi kemungkinan-kemungkinan kerjasama antara organisasi-organisasi masyarakat sipil.

3. Menyebarluaskan hasil kegiatan pada masyarakat umum melalui penerbitan.

TEMA

Kegiatan-kegiatan akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana Negara-negara-Bangsa dan Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil menangani kebhinekaan di suatu negeri dalam konteks globalisasi. Negara-negara-Bangsa di sini dapat diungkapkan melalui undang-undang dasar, undang-undang, dekrit presiden, keputusan pemerintah, tindakan polisi, intervensi militer, dan berbagai bentuk konsep dan tindakan lain oleh agen-agen Negara-Bangsa. Sementara kebhinekaan dapat dikenali melalui lima dimensinya:

Dimensi Kebhinekaan Persoalan Terkait (contoh)
Budaya Hubungan-hubungan etnik, kebahasaan, lokal-global, minoritas-mayoritas, lelaki-perempuan,…
Ekologi ekologi alamiah (hutan, gurun, sungai, danau, laut, flora, fauna,…) dan ekologi huatan (perkotaan, perdesaan, perkampungan, perumahan, pencakar langit, kawasan kumuh,…)
Ekonomi sektor-sektor formal-informal, modern-tradisional, perkotaan-perdesaan, nomadisme, pertanian, perdagangan, industri, digital,…
Politik organisasi, sistem, kelompok-kelompok kepentingan politik, hubungan sipil-militer, pusat-daerah, Negara-bangsa / Bukan-Negara-Bangsa, kerajaan, republik,…
Spiritualitas/Agama sinkretisme, kehidupan bersama, dialog atau pertentangan antara kepercayaan lokal dan agama-agama trans-nasional (Buddha, Krsiten, Islam), fundamentalisme, ekstremisme, terorisme, gerakan sosial dan politik berbasis agama dan spiritualitas, …

PERTANYAAN-PERTANYAAN DASAR

Dalam hubungannya dengan tujuan umum dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas, seluruh peserta diharapkan berperanserta secara individu maupun kelompok untuk menjawab lima pertanyaan dasar berikut ini.

Pada Tingkat Individu:

Setiap peserta (lokakarya/konferensi/seminar) diharapkan untuk mempresentasikan sebuah makalah yang memperhatikan tiga pertanyaan dasar berikut ini:

1. Apakah unsur-unsur kebhinekaan yang ada (sesuai dengan satu atau beberapa dimensinya seperti tersebut di atas) dan bagaimana mereka mengambil bagian dalam sebuah kawasan geografis tertentu (desa/kota/daerah/propinsi/negeri)?

2. Bagaimanakah Negara-Bangsa (yang diungkapkan melalui undang-undang dasar, undang-undang, dekrit presiden, keputusan pemerintah, tindakan polisi, intervensi militer, dan berbagai bentuk konsep dan tindakan oleh agen-agen Negara-Bangsa) dan Organisasi Masyarakat Sipil menangani berbagai dimensi kebhinekaan (seperti dipaparkan dalam butir 1)?

3. Pelajaran apakah yang dapat dipetik dari kasus yang disajikan dalam butir 1 dan 2?

Pada Tingkat Kolektif:

Menindaklanjuti presentasi individu, lokakarya akan diselenggarakan untuk menjawab dua pertanyaan dasar berikut ini:

1. Apakah gejala umum (persoalan, jalan keluar, inovasi,…) yang dapat disimpulkan dari kasus-kasus yang dipresentasikan dalam konferensi?

2. Strategi/rencana/keputusan/tindakan seperti apakah yang dapat dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil di Afrika dan Asia dalam rangka memberdayakan kebhinekaan di benua masing-masing dan dalam lingkup yang lebih luas?

PANITIA PENYELENGGARA

PERSONALIA DAN LEMBAGA KEPANITIAAN INTERNASIONAL

Bapak Darwis Khudori

Koordinator Internasional mewakili tiga lembaga di bawah ini.

YPR (Yayasan Pondok Rakyat)

Jalan Nagan Lor 19 Yogyakarta

INDONESIA

Telp/Fax +(62-274)372 525

Website: http://ypr.or.id/id/

E-mail: ypr@ypr.or.id / emdeka@free.fr

GRIC (Group of Research on Identity and Culture / Kelompok Penelitian Identitas dan Budaya)

Universitas Le Havre

25, rue Philippe Lebon

BP 420 Le Havre 76057 Cedex

PERANCIS

Phone +33-2-32 74 40 87 Fax +33-2-32 74 40 86

Website: http://www.univ-lehavre.fr/recherche/gric/index.php

E-mail: darwis.khudori@univ-lehavre.fr / emdeka@free.fr

CIJK (Comité international Joseph Ki-Zerbo / Komite Internasional Joseph Ki-Zerbo)

09 BP 1059 Ouagadougou 09

BURKINA FASO

E-mail: emdeka@free.fr / comiteinternational.jkizerbo@gmail.com

PERSONALIA DAN LEMBAGA KEPANITIAAN NASIONAL

Acara dikelompokkan dalam empat divisi: Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Papua. Karena kegiatan utama akan dilaksanakan di Yogyakarta, maka Divisi Yogyakarta dibagi menjadi tiga sektor: Akademia, Masyarakat Sipil dan Seni/Budaya.

KOORDINATOR NASIONAL

Bapak Mukhotib MD

Koordinator Nasional mewakili dua lembaga di bawah ini.

YPR (Yayasan Pondok Rakyat)

Jalan Nagan Lor 19

Yogyakarta 55133

INDONESIA

Telp/Fax: +62-274-372 525

Website: http://ypr.or.id/site/

Email: mukhotibmd@gmail.com

PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)

Jalan Tentara Rakyat Mataram Gang Kapas JT I/705 Badran

Yogyakarta 55231

INDONESIA

Phone/Fax: +62-274-586767 / +62-274-513566

Website: www.pkbi-diy.info

E-mail: office@pkbi-diy.info

KOORDINATOR DIVISI YOGYAKARTA

SEKTOR AKADEMIA

Bapak Zainal Abidin Bagir

CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies / Pusat Kajian Agama dan Lintasbudaya)

Universitas Gadjah Mada

Gedung Pasca Sarjana Lantai III-IV

Jalan Teknika Utara

Pogung Yogyakarta 55281

INDONESIA

Telp/Fax : + 62-274-544 976

Website: http://www.crcs.ugm.ac.id/

Email: zainbagir@gmail.com

SEKTOR MASYARAKAT SIPIL

Bapak Mukhotib MD

Idem

SEKTOR SENI/BUDAYA

KOORDINATOR DIVISI JAKARTA

Bapak Wahyu Susilo

INFID (International N.G.O. Forum on Indonesian Development)

Jalan Mampang Prapatan XI No. 23

Jakarta 12790

INDONESIA

Phone : (62-21) 79196721-22 Fax: (62-21) 7941577

Website: http://www.infid.org/newinfid/index.php

Email: wahyu@infid.org and/or wahyususilo@gmail.com

KOORDINATOR DIVISI BANDUNG

Bapak Juni Thamrin

ITPI (Institut Tatakepemerintahan Popular Indonesia) / IPGI (Indonesian Popular Governance Institute)

Jalan Batik Kumeli 56 Sukaluyu

Bandung, Jawa Barat

INDONESIA

Phone: +62-22-70431340 Fax: +62-22-2504553

E-mail: ipgisekr@bdg.centrin.net.id

KOORDINATOR DIVISI PAPUA

AGENDA ACARA

Acara-acara berikut ini tidak secara langsung dikelola oleh Panitia Penyelenggara 55 Bandung 55. Panitia Penyelenggara mengusulkan kepada para mitra yang menyelenggarakan acara di Afrika dan Asia antara April 2009 dan Desember 2010 untuk mengaitkannya dengan 55 BANDUNG 55 demi keuntungan bersama. Bagi acara itu sendiri, kaitan ini memberikan lingkup wawasan Afrika-Asia, bahkan lingkup wawasan global. Bagi 55 BANDUNG 55, kerjasama semacam ini akan memperkaya makna dan memperkuat ikatan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang berperanserta dalam acara peringatan.

APRIL-MEI 2009: INDONESIA

28-30 April: Jakarta

Acara diselenggarakan oleh ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace).

Konferensi tentang “Kebhinekaan dalam Masyarakat Terglobalisasikan”

Peluncuran buku “The Rise of Religion-based Political Movements: A Threat or a Chance for Peace, Security and Development among the Nations? Some Issues and Cases from Asia, Middle East and Arab World” (disunting oleh Darwis Khudori dan diterbitkan secara bersama oleh ICRP, Indonesia; CCFD, Perancis; DCLI, Perancis; GRIC, Perancis; ILDES, Libanon; PAX ROMANA, Swiss; Secours Catholique, Perancis; Jurusan Humaniora dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Thaksin, Thailand)

Gelar Budaya: Pameran Batik Afrika dan Asia

1-5 Mei: Jakarta-Bandung-Yogyakarta-Jakarta

Acara diselenggarakan oleh YPR (Yayasan Pondok Rakyat).

Anjangsana Sosial-budaya, Temu Warga, Lokakarya

1. Membangun perkotaan berbasis partisipasi masyarakat

2. Berbagi pengalaman, pengetahuan dan renungan berkaitan dengan permasalahan kebhinekaan di Afrika dan Asia.

3. Menjajagi peluang kerjasama antara organisasi-organisasi masyarakat sipil di Afrika dan Asia.

4. Memperingati ulang tahun ke-80 almarhum Y.B. Mangunwijaya (Pastur yang juga arsitek, penulis, pendidik, aktivis yang berpihak kepada rakyat).

MEI 2009: MAROKO

29-30 Mei: Rabat

Acara diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Afrika — Universitas Mohammed V-Souissi, Moroccan Association for Asian Studies dan African-Asian Forum for Human Security.

Konferensi Internasional tentang “Pengaruh Krisis Ekonomi bagi Kerjasama Afrika-Asia”

JULI 2009: INDONESIA

Acara diselenggarakan oleh ISKA (Ikatan Sarjana Katolik Indonesia), ICMICA (International Catholic Movement for Intellectual and Cultural Affairs) dan PAX ROMANA.

10-15 Juli: Jakarta

Pelatihan untuk Pemimpin Muda Asia

17-18 Juli: Yogyakarta

Kunjungan Sosial-budaya

20-22 Juli: Yogyakarta

Konferensi Internasional tentang “Menuju Paradigma Baru Pembangunan Manusia yang Berkelanjutan: Bagaimana Perspektifnya?”

23-25 Juli: Yogyakarta

Majlis Internasional ICMICA PAX ROMANA

NOVEMBER 2009: PERANCIS

5-15 November: Paris

Temu Budaya Afrika-Asia

Diselenggarakan secara bersama oleh Saraaba (Ruang Budaya Africa, Samudra Hindia dan Diaspora), Bandung Spirit Network dan CIJK (Komite International Joseph Ki-Zerbo), dengan dukungan dari Kedutaan Besar Indonesia di Perancis.

MARET 2010: PERANCIS

12 Maret: Le Havre

Konferensi tentang “HUBUNGAN AFRIKA-ASIA 55 TAHUN SETELAH KONFERENSI ASIA-AFRIKA BANDUNG 1955: Wawasan Sejarah, Budaya, Politik dan Ekonomi”

Acara diselelnggarakan oleh Darwis Khudori (GRIC) and Gourmo Lô (GREDFIC), Universitas Le Havre.

MEI 2010: ALJAZAIR

Pertengahan Mei: Tempat dan Program masih harus ditentukan.

Acara diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Aljazair.

JULI / OKTOBER 2010: INDONESIA

PUNCAK 55 BANDUNG 55
5-19 Juli / 25 Oktober-7 November: Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Papua

Acara diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Internasional 55 BANDUNG 55.

Konferensi dan Lokakarya Akademia, Masyarakat Sipil dan Seni / Budaya (Yogyakarta dan Bandung).

Festival Seni/Budaya (Yogyakarta dan Bandung)

Konferensi Penutup dan Deklarasi Akhir (Jakarta)

Muhibah Sosialbudaya (Papua, pilihan)

OKTOBER 2010: BURKINA FASO

Akhir Oktober: Ouagadougou

Salon International de l’Artisanat Ouagadougou (Pameran Internasional Kerajinan Ouagadougou)

DESEMBER 2010: TEMPAT MASIH HARUS DITENTUKAN

Awal Desember 2010: Tempat masih harus ditentukan

Pertemuan Tahunan Panafrik

PROGRAM

Program terperinci disajikan dalam proposal kegiatan terpisah yang tercantum dalam Agenda Acara.

PESERTA

Komposisi peserta disajikan dalam proposal kegiatan terpisah yang tercantum dalam Agenda Acara.

PENERBITAN

Makalah konferensi yang terpilih akan diterbitkan dan diluncurkan dalam perayaan peringatan 55 tahun Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955.

PENDANAAN

Kegiatan diasumsikan sebagai sebentuk kepedulian bersama organisasi-organisasi masyarakat sipil Afrika dan Asia serta lembaga-lembaga lainnya yang mendukung pembangunan Afrika-Asia. Oleh karena itu kegiatan-kegiatannya direncanakan untuk dibiayai oleh lembaga-lembaga yang memiliki kepedulian pada tema-tema yang diusung. Setiap peserta diasumsikan ikutserta menggalang dana untuk mendukung kegiatan, betapa pun kecilnya.

PANITIA PENGARAH INTERNASIONAL

Daftar anggota Pantia Pengarah Internasional mutakhir disajikan dalam lembar terpisah.

KELOMPOK KERJA INTERNASIONAL

Daftar anggota Kelompok Kerja Internasional mutakhir disajikan dalam lembar terpisah.

INTERNATIONAL WORKING GROUPS

DEFINITION

The IWG is a group of individuals from divers nationalities willing to participate partially or totally in the conception, planning, programming, implementation and evaluation of the event. The participation of any individual in the IWG does not necessarily involve his/her institutional affiliation in the event.

TASK

1. To prepare the concept, the plan and the programme of the event.

2. To find the means for the implementation of the programme.

3. To participate in the event.

STRUCTURE

The IWG consists of a coordinator and members. The initial IWG structure was formed by the initiator and coordinator of the project. Later, the IWG evolves following its needs.

The structure of IWG is supposed to develop into several subgroups following the interest of its members related to the conference-workshop topics., which correspond to the five dimensions of diversity: Culture, Ecology, Economy, Politics, Religion/Spirituality.

The list of working group members is presented according to alphabetical order of the forename (first name / given name) of the members. Every member is presented according to one’s nationality and geographical base of work, academic titles and fields of study (if there any), institutional affiliations.

COORDINATOR

Mr. Darwis Khudori, Indonesia / Burkina Faso / France — Doctor, Architect and Historian; Yayasan Pondok Rakyat (People’s Shelter Foundation), Indonesia; GRIC (Group of Research on Identity and Culture), University of Le Havre, France; C.I.J.K. (International Committee Joseph Ki-Zerbo), France / Burkina Faso; International Network on Development and Civilisation LEBRET-IRFED, Paris, France.

MEMBERS

Mr. Adams Bodomo, Ghana / Hong Kong — Professor, Doctor, Linguistics and African Studies, University of Hong Kong.

Mr. Adama Wade, Mauritania / Morocco — ……. Editor in chief, Les Afriques, Casablanca, Morocco (to be completed and confirmed).

Mr. Agus Suwignyo, Indonesia / Netherlands – Historian, History Department, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, PhD candidate, History Department, Leiden University The Netherlands.

Ms Anggi Minarni, Indonesia – Director, Karta Pustaka Cultural Centre, Yogyakarta, Indonesia.

Mr. Arjan Onderdenwijngaard, Netherlands – Journalist, Artist.

Mr. Baskara T. Wardaya, Indonesia – Doctor, Political Science, Sanatha Dharma University, Yogyakarta.

Mr. Ben White, Netherlands – Professor, Doctor, Rural Sociology, Institute of Social Studies, The Hague, Netherlands.

Ms Bernadette Andreosso O’Callaghan, France / Ireland — Professor, Doctor, Economist, Euro-Asia Centre, University of Limerick, Ireland.

Mr. Bonar Tigor Naipospos, Indonesia – University Graduate in Political Sciences, Activist, Executive Chairman of Solidarity without Borders (SOLIDAMOR), Deputy Chairman of Setara Institute for Democracy and Peace, Board Secretary of Indonesia Legal Aid and Human Rights Association (PBHI), Chairman of Presidium of National Solidarity with Papua (SNUP).

Mr. Boutros Labaki, Lebanon — Professor, Doctor, Engineer, Economist, ILDES (Lebanese Institute for Economic and Social Development), International Network on Development and Civilisations LEBRET-IRFED, Paris/Geneva.

Mr. Christopher J. Lee, USA – Doctor, Historian, Department of History, University of North Carolina at Chapel Hill (USA).

Mr. Don K. Marut, Indonesia — M.Sc. in Natural Resources and Environmental Economics, M.Phil. in Development Studies, University Graduate of Comparative Politics, INFID (International NGO Forum on Indonesian Development).

Mr. Elmostafa Rezrazi, Morocco / Japan – Professor, Doctor, International Affairs and Strategic Studies (Japan, Morocco), President of the Moroccan Association of Asian Studies, Coordinator of the Moroccan Forum Afrique-Asie for Development and Human Security, Executive Director of the Japanese Center for Moroccan Studies.

Ms Eun-Sook Chabal, Korea / France – Doctor, Comparative Literature, Senior Lecturer and Researcher, Faculty of International Affairs, University of Le Havre.

Mr. Fachru Nofrian, Indonesia / France – Economist, Doctoral Candidate, University of Paris-Sorbonne (Paris I), France.

Ms Fatimah Husein, Indonesia – Doctor, Religious Studies, Lecturer and Researcher, CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies), Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia.

Mr. Gourmo Lo, Mauritania / France — Doctor, Lawyer, GREDFIC (Groupe de Recherche et d’Etudes en Droit Fondamental, International et Cmparé), University of Le Havre, France.

Mr. Hans Van Wilenswaard, Netherlands / Thailand – Gross National Happiness Movement, Thailand.

Ms Hassania Chalbi-Drissi, Morocco / Tunisia — Doctor, Economist and Sociologist; I.G.T.N. (International Gender and Trade Network)-Africa, Tunis, Tunisia.

Mr. Hamah Sagrim, Papua Indonesia — Architecture Engineering Lecture of Widya Mataram University Yogyakarta Indonesia. Researcher Freelanc and funding of Institute Researcher Culture and Natural Protections. Activist of Papua Enviromental observe and Ptotection

Mr. Ibrahim Abu Bakar, Malaysia – Associate Professor, Doctor, Islamic Studies, Department of Theology and Philosophy, National University of Malaysia.

Mr. Isono Sadoko, Indonesia — Planner, Economist, Akatiga Foundation, Bandung.

Mr. Jean-Jacques Ngor Sène, Senegal / USA — Assistant Professor, Doctor, Anthropologist, African Studies; Division of Global and Public Policy, Chatham University, Pittsburg, USA.

Ms Jeannie Park, Korea / Indonesia — Executive Director,Yayasan Bagong Kussudiardjo, Yogyakarta.

Mr. Jérôme Plessix, France – Manager, IBM, France.

Mr. Jiri Silny, Czech Republic ‑ Doctor, Director of Ecumenical Academy, Prague, journalist, activist in social and development movements.

Mr. John W. Forje, Cameroon – Professor, Doctor, Political Sciences, Department of Political Science, University of Yaoundé 11-Soa, Cameroon.

Mr. Jonathan Zilberg, Zimbabwe / Indonesia / USA — Doctor, Anthropologist, African Studies; Affiliate Research Scholar, Center for African Studies, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, Jakarta, Indonesia.

Mr. Juni Thamrin, Indonesia — Master of Science in Social Development, Socio-economist, Researcher and Activist, IPGI (Indonesian Popular Governance Institute) and AKATIGA Centre of Social Analysis, Bandung, Indonesia.

Ms Kaarina Kailo, Finland – Professor, Doctor, Comparative Literature, Women’s Studies, Multiculturalism, Oulu University, Finland, Activist in municipal politics, international pro-democracy networks and women’s and peace organisations, ecofeminism and ecospirituality.

Mr. Krisnamurthy Padmanaban, India – Activist of Social Movement.

Ms Lau Kinchi, China – Assistant Professor, Doctor, Cultural Studies, Gender Studies, Contemporary China Studies, Lingnan University, Hong Kong.

Ms Lawrencia Kwark, France / Korea / Switzerland — D.E.A., Sociology of Religions; General Secretary, Pax Romana ICMICA-MIIC, Geneva, Switzerland.

Mr. Lazare Ki-Zerbo, Burkina Faso / France — Doctor, Philosopher; CEDA (Centre d’Etudes du Développement Africain), Burkina Faso; C.I.J.K. (Comité International Joseph Ki-Zerbo), Burkina Faso / France; O.I.F. (Organisation Internationale de la Francophonie), Paris, France.

Ms Lily Marcelline RAHAINGO-RAZAFIMBELO, Madagascar ‑ Chercheure-enseignante, Docteur en Gestion (Science de l’information et de la communication), Chef de Département au Centre d’Information et de Documentation Scientifique et Technique (organisme rattaché au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique), Enseignante vacataire aux Départements d’Histoire et de Philosophie de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université d’Antananarivo; Activiste au sein des Organisations de la société civile dans les domaines de l’environnement et produits toxiques, la promotion de l’égalité Homme-Femmes en politique, gouvernance et démocratie.

Ms Lin Chun, China / UK – Doctor, Senior Lecturer in Government Department, London School of Economics. Current teaching and writing areas include politics and culture in modern China and South and East Asia, communist transitions, comparative developments, social and political theory.

Mr. Lono Simatupang, Indonesia – Doctor, Antropologist, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia (to be completed and confirmed).

Ms Makiko Sakai, Japan – Doctor, African Studies, Researcher.

Mr. Massimiliano Andretta, Italy – Doctor, Sociologist, Lecturer, Researcher, University of Pisa.

Mr. Mohtar Masoed, Indonesia – Professor, Doctor, Political Scientist, Department of International Relations Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia.

Mr. Muhadjir Darwin, Indonesia – Professor, Doctor, Political Scientist, Department of Public Administration Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia.

Mr. Mukhotib MD, Indonesia — Journalist, Director, PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia / Indonesian Planned Parenthood), Yogyakarta.

Mr. Mustofa W. Hasyim, Indonesia — Journalist, Writer (poems, novels, short stories, roman, essays), Activist of cultural and social movements.

Mr. Nizamuddin Nizamani, Pakistan ‑ MS Social Science & Economics, MBA, MSC Agricultural Sciences, Professional Trainer (Leadership, Conflict Resolution and Team Building), Writer and Social Researcher, Consultant: Centre for Peace & Civil Society (CPCS), Hyderabad, Advisor Trust for Conservation of Coastal Resources (TCCR) Karachi, Anchor (Mulakat: A social debate program) Sindh TV News, Karachi, activist Asia Europe People’s Forum, Alternative Water Forum, World Social Forum, rights of indigenous people, peace and environment activist.

Ms Parichart Suwanbubbha, Thailand — Assistant Professor, Doctor, Scholar of Religious Studies, Mahidol University, Thailand; Research Center for Peace Building, Mahidol University, Bangkok and Salaya, Thailand.

Mr. Pierre Chabal, France – Doctor, Political Sciences, Senior Lecturer and Researcher, Faculty of International Affairs, University of Le Havre.

Mr. Prabhath Patabendi, Sri Lanka – Doctor, Lead Researcher, Lead Researcher, Institute of Human Development & Training, Thalangama North.

Mr. Rémy Herrera, France — Doctor, Economist, University of Paris I Pantheon-Sorbonne and CNRS (National Centre of Scientific Research), Paris, France.

Mr. Richard Werly, France / Belgium / Switzerland – Journaliste, European Affairs correspondent, Le Temps, Geneva.

Mr. Robert Dick-Read, United Kingdom – Africanist, author of The Phantom Voyagers: Evidence of Indonesian Settlement in Africa in Ancient Times, published by 5 St James Villas, Winchester, UK, 2005.

Mr. Robert-Edmond Ziavoula, Congo / France – Professor, Doctor, Geography, INALCO (National Institute of Oriental Languages and Civilisations), Paris.

Ms Siti Musdah Mulia, Indonesia — Professor, Doctor, Scholar of Islamic Studies; Jakarta Islamic State’s University, Indonesia; L.I.P.I. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia / Indonesian Institute of Science), Indonesia; I.C.R.P. (Indonesian Conference on Religion and Peace), Jakarta, Indonesia.

Mr. Slamet Riyadi, Indonesia – Journalist, Writer, LP3Y (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerbitan Yogya / Yogya Institute of Research, Education and Publication).

Mr. Solofo Randrianja, Madagascar — Professor, Doctor, Historian; University of Tamatave, Madagascar; CODESRIA (Council for the Development of Social Science Research in Africa), Tannanarive, Madgascar.

Mr. Sunait Chutintaranonda, Thailand – Doctor, Director of Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, Bangkok.

Ms Supang Chantavanich, Thailand ‑ Professor, Doctor, Economist, Director, Asian Research Center for Migration, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, Bangkok.

Ms Sylvie Clerfeuille-Seck, France — Journalist, Event Organiser, Manager, SARAABA (Cultural Space for Africa, Indian Ocean, and Diaspora), Paris, France.

Ms Tuwid Widyaningsih, Netherlands – Planner, Private Sector.

Ms Vera Leigh Fennell, USA – Associate Professor, Department of Political Science/Globalization and Social Change Initiative, Lehigh University, Bethlehem, Pennsylvania, USA.

Ms Widya Saraswati, Indonesia – Journalist.

Mr. Wolfgang Schmidt, Germany – Doctor, Protestant Theology, International Law, Sciences of Religion, retired.

Mr. Wahyu Susilo, Indonesia — Historian, Activist, INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) and Migrant Care, Jakarta.

Mr. Yukio Kamino, Japan ‑ Doctor, International Studies; Senior Researcher & Coordinator, Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement International (OISCA International), Japan; Commission on Education and Communication, International Union for Conservation of Nature (IUCN); Japan Association for African Studies (JAAS); Africa Japan Forum (AJF).

Mr. Zaenal Abidin Eko Putro, Indonesia ‑ Master in Sociology, the Centre of Asian Studies (CENAS), Jakarta.

Mr. Zainal Abidin Bagir, Indonesia — Doctor, Philosopher and Scholar of Religious Studies, CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies), Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia.

  1. STRUKTUR FUNGSIONAL DOMINASI BUDAYA KAPITALISME

Negara-Negara kapitalisme merupakan suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen kenegaraan yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan yang merujuk pada wawasan global. Perspektif ini memiliki beberapa ciri umum yang dapat dianalisis sebagai berikut:

  1. 1. Tiap-tiap Negara kapitalisme merupakan struktur yang terdiri dari unsur-unsur negara pemodal dengan kepentingan yang relatif kuat dan mantap serta terorganisasi secara global.
  2. 2. Tiap-tiap Negara dunia ketiga merupakan Negara-negara yang terstruktur dengan unsur-unsur global seperti teknologi, permodalan dan kepentingan yang berintegrasi dengan baik secara global.
  3. 3. Tiap-tiap Negara pemodal, mempunyai fungsinya dalam arti bahwa menyumbang kepada ketahanan dan kelestarian sistem global.
  4. 4. Setiap struktur yang berfungsi didasarkan pada konsensus mengenai nilai dikalangan para anggota kapitalis.

Ada bebarapa persyaratan yang selalu diperhatikan oleh setiap Negara-negara kapitalis dalam keseimbangan sistem yang terjamin baik, yaitu:

  1. 1. Adaptasi
  2. 2. Pencapaian tujuan
  3. 3. Integritas keanggotaan
  4. 4. Kemampuan mempertahankan identitas mereka dari persaingan dan ketegangan/kegoncangan dari Negara non-kapitalis.

  1. 5. BENTURAN BUDAYA NON-KAPITALIS DAN BUDAYA KAPITALISME SEBAGAI WUJUD KONFLIK

Secara analisis bahwa, benturan-benturan yang begitu mencolok antara budaya non-kapitalisme dan budaya kapitalisme bahwa masing-masing akan berada dalam proses perubahan globalisasi pasar bebas yang ditandai dengan adanya pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsur kebudayaan maisng-masing. Analisis ini terlihat beberapa asumsi yang begitu tajam dalam benturan budaya sebagai wujud utama konflik, yaitu:

  1. 1. Tiap-tiap Negara disegala bidangnya akan mengalami proses-proses perubahan global, perubahan global multidimensi akan terdapat dimana-mana.
  2. 2. Tiap Negara akan memperlihatkan perbantahan dan konflik disegala bidang
  3. 3. Tiap-tiap unsur didalam Negara menyumbang kepada disintegrasi dan perubahan yang global
  4. 4. Negara juga senangtiasa berpotensi untuk berubah global
  5. 5. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh setiap Negara akan menyumbang pada perubahan global
  6. 6. Setiap perubahan yang terjadi secara global ini berasal dari kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda yang mengarah pada ketahanan demi menghadapi tantangan global.
  7. 7. Perubahan-perubahan ini akan mengakibatkan Negara dalam situasi konflik yang mana karena terdominasi oleh dominasi kapitalisme serta terjadinya eksploitasi dan pemerasan terhadap Negara-negara non-kapitalisme.
  8. 8. Terjadinya perubahan yang begitu signifikan akan terjadi dari dalam Negara karena ketidak mampuannya ketika menghadapi benturan-benturan budaya global.
  9. 9. Setiap Negara non-kapitalisme akan berdiri atas paksaan yang dikenakan oleh peraturan global yang mana didalamnya tersirat dominasi kapital.

Demikian bahwa Negara-negara yang terglobalisasikan ini terdiri atas elemen-elemen pemerintahan dan organisasi-organisasi yang didasarkan pada kekuasaan (dominasi Negara-negara dunia ketiga) atas dasar paksaan melalui penerapan aturan global yang dinamakan dengan imperatively coordinated associations of globalization (asosiasi yang dikoordinasi secara paksa oleh globalisasi). Karena kepentingan Negara non-kapitalisme dan Negara-negara kapitalisme itu berbeda, yaitu Negara-negara kapitalisme yang notabenenya sebagai Negara-negara pendominasi budaya global berkepentingan untuk melancarkan kekuasaan pada pasar global, sedangkan Negara-negara non-kapitalisme sebagai Negara yang dikuasai mencoba berupaya untuk memperoleh kekuasaan, maka dalam arena globalisasi akan terjadi polarisasi dan konflik antara Negara-negara non-kapitalisme dan Negara-negara kapitalisme. Namun dengan terjadinya konflik multidimensi global ini merupakan sumber terjadinya multidimensi perubahan bagi setiap bangsa. Bagi Negara-negara dunia ketiga, melihat bahwa konflik-konflik ini sebenarnya sebagai sesuatu yang positif bagi mereka, akan tetapi sebaliknya bagi negera-negara non-kapitalisme.

Konflik bagi Negara-negara non-kapitalisme terjadi sebenarnya karena merupakan suatu pola memperjuangkan dan mempertahankan nilai serta tuntutan atas status, kekuasaan dan suberdaya yang bersifat lokal dengan maksud menetralkan, mencederai, atau melenyapkannya. Benturan-benturan ini mengakibatkan dampak pada peningkatan dalam adaptasi hubungan Negara-negara atau kelompok-kelompok asing dengan latarbelakang budaya yang berbeda.

  1. 6. TERJADINYA PERTUKARAN BUDAYA GLOBAL

Kami berpendapat bahwa pertukaran budaya global yang berulang-ulang akan mendasari hubungan yang berkesinambungan antara Negara atau bangsa-bangsa yang terglobalisasi. Menurut pandangan kami bahwa, tindakan-tindakan yang terjadi ini dilihat dari equivalen global. Karena tindakan-tindakan yang terjadi adalah rasional berdasarkan perhitungan untung rugi daripada dampak globalisasi. Demikian bahwa dalam rangka interaksi global, aktor-aktor global juga akan mempertimbangkan keuntungan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkannya.

Proporsi yang perlu diperhatikan dalam pertukaran budaya global ini adalah:

  1. 1. Makin tinggi ganjaran nilai (reward) global yang diperoleh atau yang akan diperoleh, maka semakin besar kemungkinan diulanginya suatu tingkahlaku global.
  2. 2. Demikian juga sebaliknya bahwa, semakin tinggi biaya atau ancaman global yang menghukum maka semakin kecil pula kemungkinan tingkahlaku global yang serupa akan diulangi.
  3. 3. Akan adanya hubungan global yang berantai antara berbagai stimulus dimensi dan antara berbagai tanggapan globalisasi.

Demikian bahwa dalam pertukaran semacam ini akan muncul organisasi-organisasi global, baik yang berupa kelompok, institusi maupun Negara.

  1. 7. INTERAKSIONALISME SIMBOLIS BUDAYA

Akan kita sepakati bahwa didalam interaksionalisme simbolis budaya, terdapat beberapa hal mendasar yang menonjol, yaitu:

  1. 1. Kita akan bersepakat bahwa interaksionalisme simbolis budaya pada globalisasi diperankan oleh bangsa atau Negara, yang mana didalam Negara atau bangsa itu digerakan oleh masyarakat sebagai manusia yang merupakan makhluk yang mampu menciptakan interaksi simbolis budaya bahkan sebaliknya sebagai pengguna daripada interaksionalisme simbolis budaya itu.
  2. 2. Negara dan Masyarakat, atau organisasi suatu bangsa akan menggunakan simbol global untuk saling berinteraksi.
  3. 3. Negara-negara akan berinteraksi melalui pengambilan peran global
  4. 4. Negara atau bangsa telah tercipta, bertahan, dan berubah berdasarkan kemampuan mereka untuk berpikir, mendefinisikan, dan untuk melakukan evaluasi.

Berdasarkan pandangan yang demikian, maka pandangan ini melihat negara, budaya dan masyarakat sebagai objek yang terglobalisasikan. Negara-negara, bangsa, organisasi, budaya dan manusia yang terglobalisasi merupakan suatu kerangka dimana tindakan globalisasi merupakan suatu kerangka dimana globalisasi itu berlangsung melalui tangan kapitalisme dan hal-hal yang bersumber dari negara-negara non-kapitalisme yang terglobalisasikan seperti budaya, bangsa, negara, organisas, manusia bukan penentu utama. Negara non-kapitalis yang demikian dan perubahan yang terjadi didalamnya adalah produk dari kegiatan unit-unit globalisasi yang bertindak dan tidak boleh ada kekuatan lain yang membuat unit-unit lain daripada itu. Walaupun itu telah berada, akan tetapi mengikuti unit-unit daripada globalisasi sebagai suatu penyesuaian diri dalam mensejajarkan kompetensi mereka didalam dunia global.

  1. 8. PERBENTURAN DAN PERUBAHAN BUDAYA

Perbenturan dan perubahan budaya yang terglobalisasikan ini akan terjadi secara multi arah, dimana setiap bidangnya akan  menerima tuntutan dan terintegrasi didalamnya sebagai suatu upaya perubahan. Upaya-upaya perubahan ini tidak lepas dari adanya perbenturan-perbenturan dari pelbagai sistem baik lokal maupun global. Khusus mengenai pola perubahan yang terjadi ini akan digolongkan dalam dua pola utama yaitu pola Linear dan kedua pola Siklus dan ada beberapa analisis yang menampilkan penggabungan antara kedua pola ini.

  1. a. Pola Linear.

Menurut analisis kami, bahwa perkembangan Negara atau bangsa akan mengikuti suatu pola yang pasti. Yaitu mereka telah siap dalam menghadapi globalisasi. Kebanyakan yang menganut pola ini adalah kaum kapitalisme. Negara-negara kapitalisme akan menunjukkan kemajuan progresif peradaban global yang mengikuti jalan alami, yaitu perubahan global bagi mereka senantiasa berjalan secara pasti, serupa dan tidak terelakan.

  1. b. Pola Siklus

Pola ini menurut analisis kami bahwa perkembangan negara atau bangsa akan berkembang mengikuti suatu pola yang tidak pasti. Yaitu mereka terlihat kadang kala naik keatas, kadangkala turun kebawah. Hal ini terjadi secara demikian karena mereka terlihat tidak siap untuk menghadapi globalisasi. Yang menganut pola ini adalah negara-negara non-kapitalisme. Negara-negara non-kapitalisme akan menunjukkan ketidak majuan yang tidak progresif atau lamt terhadap peradaban global yang bagi mereka tidak berjalan pada jalan yang alami bagi mereka, mereka merasa tidak adanya keberpihakan yang baik, yaitu perubahan global bagi mereka tidak senantiasa berjalan secara pasti, serupa dan akan terjadinya hal-hal yang terelakan.

Demikian bahwa negara-negara non-kapitalisme akan menempuh jalan yang sama dengan berbagai berbenturan secara paksa untuk mensejajarkan diri mereka dengan negara-negara kapitalisme sehingga akan menjadi berkembangpula melalui proses globalisasi.

  1. c. Ketergantungan.

Analisis ini didasarkan pada pengalaman-pengalaman negara-negara Amerika Latin, yaitu bahwa perkembangan dunia global tidak merata; negara-negara industri menduduki posisi dominan, sedangkan negara-negara dunia III secara ekonomis tergantung pada negara industri. Perkembangan negara-negara industry sebagai kaum kapitalis dan keterbelakangan negara-negara dunia III menurut analisis ini, akan berjalan bersama. Dikala negara-negara industry mengalami perkembangan, maka negara-negara dunia II yang mengalami kolonialisme dan non kolonialisme, tidak akan mengalami “tinggal landas” akan tetapi justru semakin terkebelakang, karena terjadinya perbenturan budaya kapitalisme yang mendominasi dunia global.

  1. d. Sistem Global

Perkembangan perekonomian kapitalis dunia akan tersusun atas tiga jenjang utama, yaitu; negara-negara inti (kapitalisme), negara-negara semipersferi (yang menganut kapitalisme dan non-kapitalisme) dan negara-negara persferi (non-kapitalisme). Negara-negara inti sebagai negara kapitalisme akan mendominasi sistem dunia secara global sehingga mampu memanfaatkan sumberdaya negara lain untuk kepentingan mereka sendiri, sedangkan kesenjangan antara negara-negara inti (kapitalisme) dengan negara lain (non-kapitalisme) sedemikian lebarnya sehingga tidak mungkin tersusul lagi. Disini akan terjadi perasaan tertindas oleh negara-negara persferi (non-kapitalisme).

  1. e. Hubungan antara perubahan global dan perubahan kebudayaan.

Didalam kehidupan sehari-hari, kita akan lihat bahwa perubahan global dan perubahan kebudayaan akan terlihat begitu tajam. Dengan adanya kehadiran budaya asing mengakibatkan terjadinya perubahan kebudayaan, dan inilah yang dikatakan dengan perubahan global. Hal ini terjadi karena tidak ada negara yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan yang tidak terjelma dalam suatu negara. Dengan demikian, maka untuk mengetahui perbedaan perubahan dunia global dan perubahan budaya tergantung dari definisinya. Jika perbedaan definisinya itu dapat dinayatakan dengan tegas, maka dengan sendirinya perbedaan antara perubahan global dan perubahan kebudayaan dapat diterangkan dengan jelas pula.

Menurut kami bahwa perubahan-perubahan globalisasi merupakan bagian dari perubahan-perubahan kebudayaan juga. Perubahan kebudayaan mencakup semua  bagian kebudayaan, termasuk didalamnya kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan lain-lain yang mana termasuk dalam perubahan-perubahan melalui aturan-aturan global.

Ada suatu kemungkinan bahwa perubahan kebudayaan tidak menyebabkan perubahan global, hal ini dapat dilihat seperti misalnya dari perubahan-perubahan model pakaian, kesenian, bahasa lokal dan lain-lain dimana perubahan tersebut tidak mempengaruhi lembaga-lembaga atau sistem globalisasi yang ada tanpa didahului oleh suatu perubahan kebudayaan.

KONSEP BESAR

PRIA BERWIBAWA – BOBOT

Oleh

Hamah Sagrim

Peneliti Lepas, Ilmuwan muda dan Ahli Konstuksi

Email: plato_ayamaru@yahoo.com or hamahs@hotmail.com

Atau kunjungi home page:

http://hamah.socialgo.com or

http://juanfranklinsagrim.blogspot.com or

https://studybudaya.wordpress.com or

http://MAJALAHILMIAHONLINE.blogspot.com or

www.dada.net/sauf/ or

http://ircsnp.blog.com or

http://juansagrim.wikimu.com or

http://group-penelitilepas.live.com

Abstrak

Paper ini mendiskusikan tentang  kajian akan  system kepemimpian tradisional suku Maybrat, Imian, Sawiat. Pendiskusian menyangkut Konsep Besar Pria Berwibawa (bobot) atau Big Man, sebagai pemimpin tradisional yang memiliki kewibawaan yang tergolong sebagai kasta kelas atas dalam system stratifikasi sosial orang Maybrat, Imian, Sawia Papua. Selain membahas tetntang system kepemimpinan bobot, paper ini juga mendiskusikan tentang wajah dan proto tipe pria berwibawa atau bobot – big man dan system patrilineal dan system bermain kain timur sebagai suatu pola dan system penerapan politik kekuasaan terbatas yang telah berlangsung dalam kehidupan mereka.     .

Kata Kunci : Pria Berwibawa – bobot – big man, Politik, Kekerabatan, dan perdagangan kain timur.

KONSEP BESAR PRIA BERWIBAWA – BOBOT


  1. I. Asal-usul perkembangan konsep Pria Berwibawa

Konsep pria berwibawa atau Big Man yang di gunakan oleh para ahli antropologi untuk menamakan para pemimpin politik tradisional di daerah – daerah kebudayaan Oseania, khususnya di Melanesia, sesungguhnya berasal dari terjemahan bebas terhadap istilah-istilah lokal yang digunakan oleh penduduk setempat untuk menamakan orang-orang penting dalam masyarakatnya sendiri. Karangan yang membahas sejarah pemakaian konsep tersebut, di tulis oleh L. Lindstrom (1981:900-905), menunjukkan bahwa sejarah perkembangan kata Big Man dari vokabuleri sehari-hari menjadi konsep ilmiah mengalami suatu peoses yang lama. Selama abad ke-19 dan sampai pertengahan abad ke-20, para peneliti di daerah kepulauan Melanesia selalu menggunakan konsep chief, penghulu atau kepala suku, untuk menamakan para pemimpin pada masyarakat yang mereka deskripsikan.

Konsep chief itu kemudian tidak digunakan lagi oleh karena makna yang terkandung di dalam konsep tersebut tidak tercermin dalam system kepemimpinan banyak masyarakat di Melanesia dan di gantikan dengan berbagai konsep lain, misalnya influential man (Powdermarker 1944:41), Head Man (Williams 1936:236; Hogbin 1952: Index; 1964:62; Belshaw 1954: 108; Pospisil 1963:48), Center Man (Hogbin 1939:62), strong Man (Bendt 1969:335; Du Toit 1975:385), manager (Burridge 1969:38, 1975; Scheffler 1965:22), magnate (Chowing and Goodenough 1965-66:454), Direktor atau executive (Salisbury 1964:236), dan tentusaja big man. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, terjadi persaingan antara istilah-istilah tersebut untuk mendapat tempat dalam khazanah istilah ahli antropologi dan dalam situasi persaingan itulah lambat laun muncul istilah big man sebagai konsep tipikal antropologi yang diterima secara luas untuk menandakan suatu tipe atau sistem kepemimpinan yang ciri-ciri dasarnya berlawanan dengan ciri-ciri dasar pada sistem kepemimpinan chief.

Konsep big man sendiri sebenarnya sudah digunakan lama sebelumnya, misalnya oleh M. Mead, dalam karyanya, sex and Temperament in Three Primitive Societies (1935:326), namun peralihannya dari bahasa umum (common parlance) menjadi bahasa antropologi sangat lamban. Konsep tersebut baru menjadi konsep resmi dan dimuat dalam lexikon antropologi melalui karya M.D. Sahlins, yang terkenal dan selalu dikutip itu, “Por Man, Rich Man, Big Man, Chief” (1963) dan kemudian diperkuat oleh K. Burridge, melalui karyanya, “The Melanesian Manager”, yang dipersembahkan untuk mengenang seorang tokoh antropologi politik E.E. Evans-Pritchard (1975:86-104).

  1. a. Sistem kepemimpinan tradisional orang Maybrat Imian Sawiat dengan Tipologi 2 tipe sistem kepemimpinan

Dalam kebinekaan kebudayaan di Maybrat, Imian, Sawiat terdapat pula kebinekaan dalam organisasi sosial dan khususnya dalam sistem-sistem kepemimpinannya. Dari karangan-karangan etnografi mengenai kebudayaan suku-suku bangsa di Maybrat, Imian, Sawiat dapat disusun suatu tipologi mengenai sistem kepemimpinan tradisional yang dapat dibagi kedalam 2 tipe, yaitu 1) tipe pria berwibawa dan 2) tipe raja.

Untuk menyusun suatu tipologi, penulis meminjam model tipologi yang dikembangkan oleh M.D. Saklins dalam karangannya big man, chief man (1963). Dalam karangan itu, Saklins mengajukan suatu model analisis politik tradisional di daerah kepulauan Oseania, yang berbentuk suatu kontinuum dengan dua kutub, pada satu kutub terdapat sistem kepemimpinan yang disebut big man, yang dalam bahasan Indonesia sebainya kita terjemahkan dengan pria berwibawa, dan pada ujung kutub yang lain, terdapat sistem kepemimpinan yang disebut chief atau “raja”.

Menurut Saklins perbedaan pokok dari kedua sistem, kepemimpinan tersebut terletak pada cara memperoleh kekuasaan. Jika pada sistem kepemimpinan pria berwibawa posisi atau kedudukan pemimpin diperoleh melalui achievement, atau upaya pencapaian maka penduduk pemimpin pada sistem kepemimpinan raja diperoleh melalui aseribement, atau pewarisan.

Selanjutnya, dalam karangan yang sama, Saklins berpendapat bahwa penduduk daerah kebudayaan Melanesia hanya mempunyai satu sistem kepemimpinan tradisional saja, yaitu tipe kepemimpinan pria berwibawa. Sebaliknya, penduduk daerah polinesia hanya mengenal tipe kepemimpinan raja. Pernyataan Saklins ini tentu saja tidak benar, karena dari hasil-hasil studi para ahli antorpologi lain di daerah Oseania, terbukti di daerah kebudayaan Melanesia kepemimpinan raja seperti (orang Brokol, orang Mekeo, orang Buin, dan orang Trobriand di Papua Newguini) ada juga sementaradi Papua barat, yaitu orang Kaimana, orang Fak-fak, penduduk kepulauan Raja ampat dan orang Ayamaru.

Apabila kita menerapkan model kontinuum yang diajukan oleh Saklins, terdapat data etnografi tentang penduduk Papua barat, khususnya data tentang sistem kepemimpinan tradisionalnya, maka penduduk Papua barat khususnya orang Maybrat, orang Imian, orang Sawiat, dapat kita golongkan kedalam 2 tipe masyarakat seperti yang tersebut di atas. Di bawah ini akan dibuat suatu deskripsi umum tentang 2 tipe kepemimpinan tersebut dan masyarakat penduduknya.

  1. a. Sistem kepemimpinan Pria berwibawa – bobotbig man

Ciri umum dari tipe masyarakat dengan sistem kepemimpinan pria berwibawa seperti telah disebutkan di atas adalah kedudukan pemimpin yang diperoleh melalui upaya pencapaian. Sumber kekuasaan dalam tipe kepemimpinan ini adalah kepemimpinan pribadi seseorang yang berwujud nyata dalam keberhasilan ekonomi (kaya-bobot). Kepandaian berdiplomasi, dan berpidato, keberanian memimpin perang, memiliki tubuh yang cukup dan tegap, serta memiliki sifat murah hati. Ciri lain tipe kepemimpinan  ini ialah bahwa seluruh kekuasaan dijalankan oleh pemimpin sejati itu secara otonomi tunggal yesait kar dalam bahasa Maybrat. Orang-orang yang termasuk dalam tipe ini adalah orang Maybrat, rang Imian, orang Sawiat, orang Muyu, orang Naglum, orang Dani, orang Asmat, orang Mek.

  1. b. Sistem kepemimpinan Raja

Tipe masyarakat yang kedua, yaitu yang termasuk mendukung sistem kepemimpinan raja, bercirikan pewarisan kedudukan pemimpin dari orang tua pada anak pria yang sulung, akan tetapi bila anak sulung itu tidak mampu mewarisinya karena ia tidak memenuhi syarat-syarat yang ditunjuk untuk jabatan tersebut, maka salah seorang adiknya atau seorang saudara ayahnya yang memenuhi syarat-syarat kepemimpinannya dapat memperoleh kedudukan tersebut. Dengan demikian hak kekuasaan selalu dipertahankan dan diwariska di dalam rangka kelompok kekerabatan besar, seperti klen, melalui sistem pewarisan.

Ciri lain yang sangat penting dalam sistem kepemimpinan raja adalah adanya birokrasi. Bentuk dari birokrasi ini adalah seperti yang oleh Max Weber disebut birokrasi tradisional, yang berperan sebagai mesin politik, di dalamnya terdapat pegawai tiap pegawai mempunyai tugas tertentu, seperti mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan upacara ritual, atau yang mengurus masalah keamanan.

Masyarakat tipe kepemimpinan raja di Papua terdapat di Ayamaru, Tehit, kepulauan Raja Amapat, daerah semenanjung Onim (Fak-fak) dan di daerah Kaimana. Kalau kita perhatikan letak daerah-daerah itu, merupakan daerah lintas budaya antara kebudayaan Maluku di satu pihak dan kebudayaan-kebudayaan Papua di pihak lain.

Penduduk di daerah lintas budaya tersebut dalam sejarah, telah lama mempunyai hubungan perdagangan dengan penduduk di kepulauan Maluku, yang terletak di sebelah baratnya. Melalui hubungan itu, terjadilah proses pengambil alihan unsur-unsur kebudayaan tertentu, termasuk unsur sistem kepemimpinan oleh penduduk lintas budaya itu dari penduduk kepulauan Maluku.

Unsur-unsur kebudayaan yang diambil alih itu kemudian diolah sesuai dengan kebudayaan setempat, dan dibudayakan menjadi pranata sendiri, seperti yang diuraikan dalam karangan-karangan etnografi (Pouwer 1955; Lochem 1963; Cator 1942; Mansoben 1982). Itulah sebabnya kerajaan-kerajaan di Papua mirip benar dengan bentuk susunan dari beberapa kesultanan di kepulauan Maluku, terutama di Ternate dan Tidore (Fraassen 1980; Mansoben 1982).

  1. c. konsep pria berwibawabobot

Konsep pria berwibawa atau Big Man yang di gunakan oleh para ahli antropologi untuk menamakan para pemimpin politik tradisional di daerah – daerah kebudayaan Oseania, khususnya di Melanesia, sesungguhnya berasal dari terjemahan bebas terhadap istilah-istilah lokal yang digunakan oleh penduduk setempat untuk menamakan orang-orang penting dalam masyarakatnya sendiri. Karangan yang membahas sejarah pemakaian konsep tersebut, di tulis oleh L. Lindstrom (1981:900-905), menunjukkan bahwa sejarah perkembangan kata Big Man dari vokabuleri sehari-hari menjadi konsep ilmiah mengalami suatu peoses yang lama. Selama abad ke-19 dan sampai pertengahan abad ke-20, para peneliti di daerah kepulauan Melanesia selalu menggunakan konsep chief, penghulu atau kepala suku, untuk menamakan para pemimpin pada masyarakat yang mereka deskripsikan. Kemudian kita akan menggunakannya untuk mendeskripsikan pria berwibawa di wilayah Maybrat, Imian, Sawiat, Papua yang disebut bobot.

Konsep chief tidak digunakan dalam konsepe pria berwibawa di wilayah Maybrat, Imian, Sawiat, oleh karena makna yang terkandung di dalam konsep tersebut tidak tercermin dalam system kepemimpinan banyak masyarakat di Maybrat, Imian, Sawiat dan di gantikan dengan konsep bobota atau big man, seperti konsep lain yang digunakan untuk penamaan diwilayah Melanesia misalnya influential man (Powdermarker 1944:41), Head Man (Williams 1936:236; Hogbin 1952: Index; 1964:62; Belshaw 1954: 108; Pospisil 1963:48), Center Man (Hogbin 1939:62), strong Man (Bendt 1969:335; Du Toit 1975:385), manager (Burridge 1969:38, 1975; Scheffler 1965:22), magnate (Chowing and Goodenough 1965-66:454), Direktor atau executive (Salisbury 1964:236), dan tentusaja big man. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, terjadi persaingan antara istilah-istilah tersebut untuk mendapat tempat dalam khazanah istilah ahli antropologi dan dalam situasi persaingan itulah lambat laun muncul istilah big man sebagai konsep tipikal antropologi yang diterima secara luas untuk menandakan suatu tipe atau system kepemimpinan yang cirri-ciri dasarnya berlawanan dengan cirri-ciri dasar pada system kepemimpinan chief.

Konsep big man sendiri sebenarnya sudah digunakan lama sebelumnya, misalnya oleh M. Mead, dalam karyanya, sex and Temperament in Three Primitive Societies (1935:326), namun peralihannya dari bahasa umum (common parlance) menjadi bahasa antropologi sangat lamban. Konsep tersebut baru menjadi konsep resmi dan dimuat dalam lexikon antropologi melalui karya M.D. Sahlins, yang terkenal dan selalu dikutip itu, “Por Man, Rich Man, Big Man, Chief” (1963) dan kemudian diperkuat oleh K. Burridge, melalui karyanya, “The Melanesian Manager”, yang dipersembahkan untuk mengenang seorang tokoh antropologi politik E.E. Evans-Pritchard (1975:86-104).

  1. d. Ciri-ciri Pria Berwibawa – bobot

Konsep Big Man atau pria berwibawa, digunakan untuk satu bentuk tipe kepemimpinan politik yang diciri oleh kewibawaan (authority) atas dasar kemampuan pribadi seseorang untuk mengalokasi dan merealokasi sumber – sumber daya yang penting untuk umum (Sahlins 1963; Claessen 1984 dalam Van Bakel et al; 1986:1). Sifat pencapaian demikian menyebabkan adanya pendapat bahwa ciri terpenting dari seseorang yang menjadi Big Man adalah seseorang yang dengan kecakapannya memanipulasi orang-orang dengan sifat pencapaian (achievement) system ini merupakan ciri ketidak stabilannya, seperti yang selalu dikhawatirkan apakah berasal dari dalam atau luar (Van Bakel et al. 1986:3). Implikasi ketidak stabilan system yang didasarkan pada prinsip pencapaian ini yang dikemukakan oleh Van Bakel et al. ialah terbukanya kesempatan yang samabagi setiap anggota masyarakat, terutama kaum pria yang sudah dewasa menurut ukuran masyarakat yang bersangkutan, untuk bersaing merebut kedudukan pemimpin. Pria berwibawa merupakan mikrokosmos dari masyarakatnya dan oleh karena itu status pria berwibawa menjadi pokok perhatian dari setiap orang dalam masyarakat.

Menurut A. stratheren (1979:214) ada dua arena yang digunakan untuk merebut kedudukan pria berwibawa. Dua arena itu adalah hubungan intern dan hubungan eksteren. Hal yang dimaksudkan dengan hubungan interen adalah usaha seseorang untuk memperoleh dan meningkatkan pengaruh serta keunggulannya di dalam klen sendiri. Sedangkan hubungan eksteren diartikan sebagai keberhasilan seseorang untuk menjalani hubungan dengan pihak-pihak luar yang terdiri dari sekutu,bekas musuh dan hubungan antara pria berwibawa. Pada umumnya individu – individu yang berhasil di dua arena tersebut diakui sebagai pria berwibawa utama dan yang dapt menduduki posisi superior untuk bertahun-tahun lamanya.

Ciri umum lain yang biasanya digunakan untuk membedakan system politik pria berwibawa dari system-sistem politik yang lain adalah bahwa pada system pria berwibawa tidak terdapat organisasi kerja dengan pembagian tugas di antara para pembantu pemimpin. Bahwa penduduk di Melanesia terbentuk dari kesatuan-kesatuan social itu secara politik maupun ekonomi berdiri sendiri-sendiri. Kondisi semacam itu, menurut K.E. Read (1959:425), rupanya tidak memberikan peluang bagi tumbuhnya prinsip birokrasi pada system pria berwibawa di Melanesia.

Ciri – ciri kepemimpinan pada system pria berwibawa seperti tersebut diatas menyebabkan S. Epstein, menamakan orang yang berhasil untuk masuk dan berperan sebagai pemimpin dalam arena kepemimpinan pria berwibawa, “a well-rounded political expertise man” atau ahli politik sejati (1972:42) dan D. Riesman, (1950) serta K.E. Read (1959:425), menamakan orang demikian autonomous leader atau pemimpin tunggal.

Telah dikemukakan di atas bahwa prinsip dasar dari system pria berwibawa adalah achievement berdasarkan kwalitas kemampuan perorangan. Studi – studi etnografi tentang pria berwibawa menunjukkan bahwa atribut-atribut yang digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur kemampuan seseorang agar menjadi pemimpin, menurut kebanyakan penulis dan seperti yang disimpulkan oleh A. Chowing (1979:71), adalah kekayaan, suatu wujud nyata kemampuan di bidang ekonomi. Sungguhpun kekayaan merupakan atribut yang sangat penting, namun kedudukan pemimpin tidak dapat dicapai melalui kekayaan saja. Atribut lain yang harus dimiliki pula ialah sikap bermurah hati. Sikap tersebut harus dinyatakan melalui tindakan nyata, seperti misalnya membagi-bagi kekayaan kepada orang lain (redisitribusi), lewat sumbangan-sumbangan dan hadiah-hadiah pada saat adanya pesta perkawinan, upacara ritual atau pesta adat lainnya. Di wilayah Maybrat, Imian, Sawiat, Papua, terkenal dengan istilah bobot-big man- seoragn bobot memiliki atribut-atribut yang telah diuraikan sebelumnya diatas.

Perbuatan memberikan sumbangan atau hadiah kepada orang lain disebut oleh M. Mauss, adalah gift. Gift atau pemberian itu secara tidak langsung membentuk suatu ikatan antara dua pihak, ialah pihak pemberi dan pihak penerima. Mauss, selanjutnya berpendapat bahwa pemberian itu mengandung apa yang disebut olehnya sendiri total presentation (1924:227), bahkan menurut kami perbuatan memberi ini adalah suatau metode yang digunakan oleh seseorang dengan tujuan mengangkat gengsi atau dengan melakukannya demikian maka ia akan dihormati, orang seperti ini bagi kami disebut dengan respect man. Seorang respect man memiliki latar belakang yang sama dengan seorang bobot atau big man. Seorang respect man adalah seseorang yang pada awalnya menjual diri melalui cara memberi, melayani dan menolong sesamanya hingga semakin lama ia semakin dihargai sebagai orang yang berwibawa. Respect man tidak diperoleh melalui cara pemberian materiil, tetapi ia secara baik memberikan kesan hidup, sifat, berdiri sebagai seorang figure, atau dikenal sebagai pemimpin terhormat diwilayahnya dengan ekonomi atau kekayaannya yang begitu besar. Hal ini serupa dengan yang dimaksud Mauss, dengan total ptestation, adalah bahwa selain bentuk nyata dari benda (objek) yang diberikan, terkandung pula di dalamnya unsure-unsur lain berupa unsur ekonomi, unsur religi, unsur hokum, unsur keindahan dan unsur politik. Secara keseluruhan semuanya itu membentuk kekuatan pengikat dan sekaligus merupakan kekuatan pendorong bagi pihak penerima untuk melakukan sesuatu kembali secara langsing atau tidak langsung dalam bentuk benda atau jasa kepada pihak pemberi.

Dilihat dari segi politik, pemberian dalam bentuk apapun merupakan modal bagi pihak pemberi untuk meningkatkan pendukung, supporters, guna mencapai tujuan politiknya. Makin banyak orang yang diberikan hadiah dan makin banyak yang mendapat bantuan, semakin kuat pula kedudukan politik pihak pemberi. Pemberian yang digunakan untuk kepentingan politik tertentu itulah yang menyebabkan F.G. Bailey (1971) menamakan pemberian sebagai “racun” bagi pihak penerima dan J. Van Baal, mengkontatir pemberian sebagai sesuatu yang kadang-kadang berbahaya bagi masyarakat (1975:23).

Perbuatan memberikan terus menerus hadiah atau sumbangan secara sepihak dapat menyebabkan terbentuknya suatu hubungan ketergantungan yang bersifat asymetrik, menyerupai hubungan patron-klien, dimana pihak pemberi berperan sebagai patron, sedangkan pihak penerima adalah kliennya.

Dalam system kepemimpinan pria berwibawa, hubungan semacam ini sangat penting, sebab seorang pria berwibawa dapat memanipulai kekayaan dan keunggulan-keunggulan lain yang dimilikinya untuk memperoleh dukungan dan simpati dari para peneima bantuan. Kekayaan dalam system kepemimpinan pria berwibawa sekaligus mempunyai nilai simbolik dan nilai nyata. Nilai simbolik melambangkan kekuasaan yang terkandung di dalamnya dan nilai nyata mengacu pada benda atau harta itu sendiri. Itulah sebabnya kekayaan digunakan sebagai alat pengabsahan kekuasaan (Cohrance 1970:5).

Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin pria berwibawa agar para pendukung setia kepadanya menurut Sahlins (1968:164), ialah bahwa ia harus menunjukkan kecakapan-kecakapan tertentu, misalnya pandai bertani, panda berburu, pandai berdiplomasi dan panda berpidato, memiliki kekuatan magis, panda memimpin upacara-upacara ritual dan berani memimpin perang.

Berbagai atribut yang diberikan kepada seorang pria berwibawa seperti tersebut diatas seringkali menyebabkan adanya kesamaan umum, seolah-oalah seorang big man harus memiliki semua atribut tersebut. Banyak contoh etnografi menunjukkan pula bahwa tidak mutlak semua atribut tersebut harus dimiliki oleh seseorang agar menjadi pemimpin di dalam system pria berwibawa. Di samping itu, data etnografi menunjukkan pula bahwa ada perbedaan penekanan pada atribut-atribut tertentu yang dianggap penting antara masyarakat satu dan masyarakat yang lain. Dengan perkataan lain ada perbedaan dalam tata urut hierarkis dari atribut-atribut tersebut, misalnya dalam masyarakat A atribut X menduduki tempat pertama dalam urutan hierarkis sedangkan dalam masyarakat B bukan atribut X tetapi atribut Y yang paling penting.

Demikian secara empiris, unsur-unsur yang merupakan atribut bagi pemimpin pria berwibawa itu berkaitan sangat erat satu sama lain sehingga sulit untuk dipisah-pisahkan, namun secara analisis pembagian berdasarkan urutan pentingnya atribut-atribut itu dapat dilakukan. Menurut hemat kami, pembagian tersebut penting, sebab memberikan pengertian yang lebih tajan tentang corak-corak khas dalam system kepemimpinan pria berwibawa. Sepanjang pengetahuan penulis, hal ini belum perna dilakukan oleh para ahli antropologi sehingga timbul pendapat bahwa tipe kepemimpinan pria berwibawa itu sama dalam masyarakat yang berbeda-beda. Pendapat demikian tentu saja selain mengaburkan pengetahuan kita tentang system kepemimpinan tersebut, juga menyebabkan tumbuhnya sikap “sudah tahu” pada diri kita dan menyebabkan kita tidak berminat untuk mencari lebih jauh tentang mekanisme-mekanisme yang mendasarinya. Sebaliknya jika kita membuat suatu para digma tentang sifat-sifat yang merupakan sifat pokok pada masyarakat-masyarakat yang berbeda, maka akan terbukalah perspektif baru bagi kita untuk bertanya apa yang menjadi dasar persamaan atau perbedaan itu dan sekaligus kita berusaha untuk mncari jawabannya.

  1. e. Tipe-tipe Pemimpin Pria Berwibawa – bobot .

Betolak dari dasar pemikiran tersebut diatas dan atas dasar pengamatan penulis sendri di lapangan maupun kajian-kajian sendii mengena studi tentang kerangan-karangan etnografi yang membicarakan sistem kepemimpinan pria berwibawa di Wes Papua, maka sistem kepemimpinan ini dapat dibagi menurut dua bentuk. Bentuk pertama adalah pemimpin yang di dasarkan atas kekayaan harta, pemimpinnya disebut pemimpin pandai berwiraswasta, dan bentuk kedua adalah kepemimpinan yang didasarkan atas keberanian memimpin perang, pemimpinnya disebut pemimpin perang.

  1. f. Pemimpin Pria Berwibawa berdasarkan kemampuan berwiraswasta.

Sub-bab ini diberi judul demikian berdasarkan dua alasan. Alasan pertama ialah alasan yang didasarkan atas pendapat sejumlah ahli antropologi, sedangkan alasan kedua didasarkan atas pendangan pendukung sistem kepemimpinan tersebut itu sendiri.

Alasan pertama, pendapat dari pihak ahli antropologi, contohnya, berasal dari F. Barth (1963:6) yang berpendapat, bahwa tindakan-tindakan seorang pemimpin pria berwibawa dapat disamakan dengan seorang enterpreneur atau sorang wiraswasta. Seorang pria berwibawa dapat mengakumulasi sumber-sumber daya tertentu dan memanipulasi orang-orang utnuk mencapai tujuannya. Menurut Barth, tujuan di sini dapat berupa kekayaan, kedudukan, dan prestise. Pendapat lain berasal dari Thoden Van Velsen. Menurut ahli ini, sifat interaksi antara para pemimpin pria berwibawa adalah sama dengan interaksi antara para pengusaha, sebab sering terjadi tawar-menawar antara mereka bahkan kadang-kadang mereka sengaja untuk saling mengalahkan atau menghancurkan midal pihak lawannya. Interaksi tersebut menentukan struktur dari pollitical field (Thoden van Velsen 1973:597). Pollitical field di sini adalah para pemeran yang secara langsung terlibat di dalam proses politik.

Kecuali dua pendapat tersebut, terdapat pula beberapa pendapat lain yang berasal dari ahli-ahli antropologi yang secara langsung melakukan penelitian di derah kebudayaan Melanesia. Tempat terdapatnya sistem pemimpin pria berwibawa. Pada umumnya para peneliti itu menyamakan seorang pria berwibawa dengan seorang pengusaha wiraswasta (lihatlah misalnya karangan-karangan dari strathern 1974:255; Burrigde, 1975:86; Sheffler 1965:22; Elmberg 1968; Pouwer 1957).

Selanjutnya dibawah ini saya muat dua buah contoh alasan berdasarkan pendapat masyarakat pendukung sistem itu sendiri. Contoh pertama berasal dari orang Me (Kapauku).¹ dalam studinya tentang orang Me (Kapauku), L. Pospisil mencatat kata-kata yang diucapkan oleh para informannya terhadap seorang warganya yang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin pria berwibawa, tetapi tidak berhasil, sebagai berikut: ”dia adalah salah satu dari orang-orang bodoh yang tidak mengerti urusan dagang, sebab ia dapat menjadi tonowoi, pemimpin, tetapi karena ketolololannya ia tidak meningkatkan kekayaannya melainkan ia memboroskannya” (1958:79).

Contoh kedua berasal dari orang Maybrat. Seorang informan dari J. Pouwer mengatakan bahwa seorang yang dapat menjadi pemimpin politik pada orang maybrat adalah orang yang pandai berdagang. Ucapan di atas ini kemudian dilukiskan dengan contoh berikut: ”dia menjual sauger (tuak)-nya dengan harga setalen, uang setalen itu diberikan kepada ipar-ipar-nya. Ia menerima kembali dari ipar-nya dua talen (50 sen). Uang 50 sen itu diberikan kepada ipar-nya yang lain. Darinya ia menerima ” Kembali  satu rupiah. Demikian uang setalen itu berdar terus sampai mencapai 25 rupiah. Jika ada orang yang berhasil seperti ini, maka ia dapat di sebut bobot, ”pemimpin” (Pouwer 1957:312).

Lebih lanjut sikap mencari keuntungan yang biasanya terdapat pada seorang pengusaha pada umumnya, dikenal juga oleh orang maybrat seperti yang terungkap di dalam kata-kata berikut: ”seorang pemimpin adalah orang yang pandai memperlakukan barang dagangan, dalam hal ini kain timur jenis ru-ra, seperti burung yang terbang dai dahan ke dahan untuk membawa keuntungan” (Elmberg 1968; Kamma 1970; Schoorl 1979:178, 208; Miedema 1986:31). Contoh-contoh diatas kiranya cukup memberikan penjelasan mengapa saya menyamakan seorang pemimpin politik pria berwibawa ata big man dengan seorang yang mempunyai keterampilan berwiraswasta.

Deskripsi-deskripsi tentang orang Maybrat, orang Me dan orang Muyu di bawah memberikan penjelasan yang lebih terinci tentang seorang pemimpin yang menggunakan kekayaan sebagai sumber kekuasaannya.

__________________________________________

¹Nama Me adalah nama yang sekarang di pakai untuk menggantikan nama kapauku yang digunakan oleh Leopold Pospisil, untuk menamakan golongan etnik yang mendiami di sekitar danau Paniai. Nama kapauku yang telah di kenal secara luas di kalangan ilmuwan lewat karangan Pospisil itu tidak di sukai oleh penduduk Me sendiri. Perasaan tidak suka pada nama Kapauku dinyatakan secara langsung dan tidak langsung melalui berbagai media dan kesempatan antara lain dalam seminar pemerintahan Desa di West Papua, yang diselenggarakan pada tahun 1986 di holandia (sekarang Jayapura). Penduduk sekitar danau paniai lebih senang menggunakan nama Me yang berarti manusia sejati untuk menamakan golongan etnik mereka. Itulah sebabnya dalam karangan ini penulis menggunakan nama Me sebagai pengganti nama Kapauku (lihat makalah sdr. R. Gobay, 1986). Penjelasan lebih lanjut lihat butir 3 bab III di bawah. ²istilah ipar adalah sebutan saudara laki2 isteri. Pemakaian istilah tersebut kadang digunakan juga untuk semua kerabat dari pihak isteri pada generasi Ego.

  1. g. Pemimpin pria berwibawa berdasarkan kemampuan memimpin perang

Sub-sub ini diberi judul demikian karena pada kelompok-kelompok etnik tertentu di west Papua yang mendukung sistem politik pria berwibawa aktivitas perang³ meupakan fokus kebudayaannya sehingga selalu dibutuhkan orang-orang tertentu yang memiliki keberanian untuk menjadi pemimpin masyarakat. 

Sifat berani ini mengandung dua unsur agresif dan unsur orator. Kedua unsur tersebut berkaitan erat satu dengan yang lain.  Unsur agresif terwujud dalam bentuk pernah membunuh orang lain, biasanya dari pihak musuh pada waktu perang, atau pada waktu ekspedisi pengayauan kepala manusia. Kadang-kadang terjadi juga bahwa tindakan membunuh . Kecuali unsur agresif, unsur itu terjadi di dalam kelompok sendirirator atau pandai berpidato adalah juga merupakan syarat penting.

Seorang pemimpin pada masyarakat yang berkebudayaan perang, harus memiliki pengetahuan dalam berbagai hal yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk disampaikan dalam pidato- Politik serta kadang-kadang sebagai pemimpin upacara-upacara keagamaan dibahas secara lebih luas pada sub-sub bab dibawah yang berjudul ”sistem kepemimpinan bobot”. Orang-orang Eropa pertama mengunjungi daerah Maybrat, terdiri dari suatu tim ekspedisi pemetaan Belanda pada tahun 1908. walaupun sudah ada kontak pada waktu itu, namun Pemerintahan Belanda baru melaksanakan pemerintahan administratifnya atas daerah itu pada tahun 1924. sepuluh tahun kemudian yaitu pada tahun 1934, terbentuklah kampong-kampung yang pertama yang secara permanent didiami oleh orang Maybrat ataas usaha pemerintahan Hindia Belanda.

Sebelumnya itu, orang Maybrat hidup secara terpencar dalam kelompok-kelompok kekerabatan kecil dan sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya mengikuti pola perladangan mereka yang berpindah-pindah.

Pada tahun 1935, dibuka pusat pemerintahan Belanda yang pertama di Aitinyo dan di sekitar pusat pemerintahan tersebut, dibentuk beberapa kampung. Pembentukkan kampung-kampung di sekitar danau, terjadi pada tahun 1950, dan tiga tahun kemudian (1953) kampung-kampung terbesar diantara kampung-kampung yang telah dibentuk itu mendapat guru dan sekolah.

  1. h. Sistem politik – bobot

Sebelum nama bobot muncul sebagai orang berwibawa di tengah-tngah kehidupan orang Maybrat, walaupun sudah ada semenjak keberadaan mereka, dikonstatir bahwa orang Maybrat mengenal sistem politik yang didasarkan pada gerontocrocy atau kepemimpinan orang tua, dan merupakan sistem politik yang didasarkan atas kekuasaan satu orang. Sistem kekuasaan yang bersifat gerontocracy itu hanya terbatas di dalam  lineage atau cabang klen sendiri, kadang-kadang dapat meluas sampai ke klen. Sistem kepemimpinan gerontocracy tersebut kemudian menjadi hilang ketika meunculnya nama bobot yang mana diberikan kepada para gerontocracy.

Menurut Kamma (1970:138), mengatakan bahwa kelompok sosial baru yang disebut bobot itu mucul sebagai akibat makin pentingnya peranan kain timur dalam kebudayaan orang Maybrat. Pada mulanya kain timur hanya mempunyai fungsi sosial, yaitu untuk mempertahankan kelompok dan interes kelompok. Fungsi tersebut kemudian secara lambat laun berubah menjadi kepentingan individu sebgai akibat faktor-faktor sosial ekonomi. Denikinlah muncul suatu sebutan baru (bobot) di dalam masyarakat yang lebih bersifat kelompok ekonomi, yang walaupun ikatan klen dan king group-nya masih terjalin, namun lebih mendasarkan diri pada perjuangan yang bersifat individu untuk memperoleh kekuasaan dan prestise pribadi.

______________________________________
³. Istilah perang disini diartikan menurut definisi yang dikemukakan oleh R. Berndt (1962:232), yang berarti tindakan kekerasan berencana yang dilakukan oleh anggota-anggota dari suatu kelompok sosial tertentu atas nama kelompok sosialnya terhadap anggota-anggota dari kelompok sosial yang lain. Fokus kebudayaan adalah aspek tertentu di dalam suatu kebudayaan yang lebih jauh berkembang dari aspek-aspek lainnya dan yang banyak mempengaruhi .pola kebudayaan atau struktur kebudayaan itu (Herskovits, 1948:542) Sifat agresif dapat ditunjukkan juga pada tindakan membunuh isteri atau saudara kandung sendiri seperti yang pernah terjadi pada orang Asmat (Mansoben, 1974:32).

Apabila seseorang melalui kemampuan pribadinya berhasil mengumpulkan banyak boõ atau kain timur, maka ia mendapat pengikut dan disebut bobot, berarti sangat kuat, atau arti harafiahnya adalah perebut kain timur (Kamma 1970:134). Disamping itu, istilah bobot mengandung pula tiga arti yang lain, seperti yang terdapat di bagian barat Maybrat, ialah pertama bobot, berarti pemimpin, khususnya seorang pemimpin dari serangkaian upacara ritual yang disebut orang asing (pendatang) pesta bobot. Arti kedua adalah seorang yang mempunyai banyak pengikut atau anak buah, yang disebut kusme; orang yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan dalam melaksanakan upacara tukar-menukar dan memberikan banyak ”pemberian” kepada orang lain. Arti ketiga adalah seseorang yang berhasil menyelenggarakan pesta-pesta penukaran yang diadakan dalam rangka upacara-upacara sekitar lingkungan hidup orang Maybrat (Elmberg 1955:34).

Pada waktu lampau, nama tersebut juga diberikan kepada seseorang yang pernah membunuh orang lain, (musuh) (Elmberg, 1955:34). Penjelasan-penjelasan diatas ini menunjukkan kepada kita bahwa nama atau gelar bobot terutama diberikan kepadan dan dipakai oleh orang yang mampu menyelenggarakan upacara tukar-menukar yang disebut pesta bobot, (masih bah), karena memiliki kain timur. Sebaliknya penggunaan gelar bobot karena alasan pernah membunuh orang lain, kuragn penting. Seperti terlihat nanti dalam uraian-uraian selanjutnya di bawah ini, bahwa alasan pertama merupakan faktor yang paling penting untuk mencapai posisi bobot, sedangkan alasan kedua merupakan faktor pelengkap saja.

Secara teori, setiap pria dewasa dapat menjadi bobot, jika syarat-syarat tertentu dipenuhi. Menurut orang Maybrat, orang yang ideal untuk disebut bobot adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang baik tentang bisnis, disamping itu telah bersedia untuk membantu orang lain dalam masalah-masalah ekonomi (berjiwa loyal, berjiwa besar), memiliki kepribadian etos kerja yang baik, berjiwa pelayan, memperhatikan anak yatim, janda dan duda. Atau dengan kata lain seorang bobot adalah orang kaya yang bermurah hati. (data kajian dan penelitian pribadi, Hamah Sagrim, 2006-2007). Tentang syaraat pertama, pengetahuan bisnis menurut ukuran dan pengertian orang Maybrat, dapat kita lihat pada penjelasan-penjelasan berikut.

Ukuran yang digunakan oleh orang Maybrat untuk menentukan apakah seseorang itu mempunyai kemampuan bisnis atau tidak terlihat pada pengetahuan memanipulasi sirkulai kain timur. Orang Maybrat berpendapat bahwa kain timur harus selalu bergerak, artinya harus secara ters menerus beredar dari satu orang kepada orang lain dan dalam peredaran itu harus membawa keuntungan. Keuntungan di sini mengandung dua makna, ialah makna materi dan makna prestise (non-materi). Prinsip keuntungan yang mengandung dua makna tersebut diatas ditegaskan oleh orang Maubrat dalam ungkapan berikut ; to boõ sou, tesia m’beri tefo ”artinya, saya ambil satu, akan saya kembalikan lagi dengan yang sayapunya menjadi banyak”. Untuk memahami prinsip keuntungan yang terkandung di dalam ungkapan di atas, maka sebaiknya saya jelaskan lebih dahulu secara singkat bahwa ini sistem tukar-menukar kain timur pada orang Maybrat.

Dalam sistem tukar-menukar kain timur orang Maybrat, para bobot merupakan titik pusat dari segala aktivitas transaksi. Setiap bobot mempunyai jumlah partner dagang yang bervariasi antara 8 samapi 60 orang. Pandangan orang Maybrat untuk selalu memberikan lebih banyak kepada pihak kreditor atau pemberi seperti terurai diatas menimbulkan semacam persaingan yang terus menerus berlangsung antara para bobot. Persaingan tersebut menyebabkan sistem tukar-menukar kain timur bersifat ekonomi prestise. Jadi tujuan tukar menukar kain timur pada orang Maybrat adalah ”bukan untuk mencapai kesejahteraan sosial, melainkan untuk mendapatkan prestise”, atau dengan kata lain tujuan tukar menukar kain timur pada orang Maybrat adalah untuk menciptakan kedudukan terpandang dalam masyarakat.

Tentang munculnya nama pemimpin bobot tidak berkaitan dengan masuknya kain timur di daerah Maybrat, tetapi sudah ada dan sangat berkaitan dengan kemampuan dan keuletan serta kecakapan seseorang yang mana bila dilihat dari finansial ok, kepribadian ok, sifat ok, dan berjiwa besar serta mampu menghidupkan anak-anak yatim, janda, duda serta menyelamatkan nyawa orang yang rencana dibunuh oleh musuh, bahkan mengambil alih masalah orang lain untuk diselesaikannya. (data kajian dan penelitian pribadi Hamah Sagrim 2006-2007).

Menjadi orang terpandang di dalam masyarakat oleh karena kekayaan – memiliki banyak kain timur – menyebabkan seseorang mempunyai pengikut dan berhak untuk membuat keputusan. Disinilah letak hubungan antara aspek ekonomi dengan aspek Politik . Melalui kemampuan dalam bidang ekonomi prestise, seorang bobot dapat menciptakan hubungan-hubungan sosial tertentu dengan warga masyarakat yang lain, hubungan-hubungan yang terwujud itu dapat bersifat hubungan simertis maupun hubungan asimetris. Hubungan simetris adalah hubungan yang terjadi antara para bobot yang mempunyai kedudukan dan peran yang relatif sama. Sebaliknya hubungan asimetris adalah hubungan yang terjadi antara seorang bobot dengan anggota-anggota masyarakat lainnya yang tidak berstatus bobot. Hubungan ini menyerupai hubungan patron-klien. Seorang bobot, berperan sebagai klien. Disini peran dan kedudukan kedua belah pihak tidak sama. Pada hakekatnya seorang bobot yang mempunyai kedudukan dan peran yang lebih penting dalam hubungannya dengan seorang warga biasa, dapat menggunakan wewenang yang diperoleh melalui kedudukannya untuk ”memaksakan” kehendaknya pada orang lain.

Walaupun secata teori, setiap pria dewasa mempunyai hak yang sama untuk saling menjadi bobot, namun hanya sedikit yang dapat berhasil mencapai kedudukan tersebut. Mereka yang berhasil menduduki status tersebut adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk berdagang. Suatu contoh yang amat bagus yang dapat digunakan untuk melukiskan hal tersebut adalah seperti yang dilaporkan oleh Power tentang bagaimana menjadikan duapuluh lima rupiah dari duapuluhlima sen.

Secara prinsip, kedudukan bobot merupakan kedudukan pencapaian, namun demikian status tersebut dapat diwariskan juga oleh ayah kepada anak. Hal ini terjadi jika ayah meninggalkan banyak kain timur kepada anaknya; di samping itu anak harus memiliki kwalitas-kwalitas yang dituntut dari seorang bobot, seperti misalnya panda dalam usaha bisnis dan bermurah hati.

Orang-orang yang mempunyai kemampuan (pengetahuan) seperti yang dilukiskan pada contoh tersebut diatas sajalah yang mampu untuk menyelenggarakan transaksi-transaksi kain timur. Biasanya transaksi-transaksi itu diadakan pada tempat-tempat khusus dan pada kesempatan-kesempatan tertentu, bukan pada sembarangan tempat dan waktu. Tempat-tempat transaksi berclangsung berupa bangunan-bangunan rumah yang disiapkan khusus untuk maksud tersebut dinamakan sachefra – sehafla, atau rumah pesta pesta tengkorak (schedelfeesthuizen) dan sabiach bach atau sebiah atau rumah pesta pertandingan (spelhuis). Waktu-waktu yang biasanya ditetapkan untuk melasanakan transaksi itu biasanya terjadi pada saat adanya suatu upacara atau pesta tertentu, misalnya pada upacara pembayaran tulang orang yang telah meninggal dunia, pada upacara inisiasi atau pada pesta pernikahan.

Dua rumah tempat berlangsungnya upacara transaksi seperti tersebut diatas merupakan dua kutub, dan diantara kedua kutub tersebut terjadilah sirkulasi kain timur. Rumah pesta sachefra, dibangun di atas bukit sedangkan rumah pesta sebiach  bach- sbiah yang berbentuk rumah panjang polos, dibangun di kaki bukit. Rumah pertama bersifat sakral sedangkan rumah kedua bersifat profan. Kedua rumah tersebut sagat penting karena di dalamnya terjadi transaksi kain timur.

Menurut orang Maybrat, kehebatan seseorang dapat dilihat pada kemampuannya untuk mengatur pembangunan rumah-rumah upacara tersebut serta pengaturan upacara-upacara ritus dan pesta yang dilanjutkan dengan transaksi kain timur di dalamnya. Oeleh karena tempat upacara ini merupakan arena perebutan kekuasaan, maka sebaiknya saya uraikan di bawah ini garis besar dari proses berjalannya upacara-upacara tersebut.

Tipe rumah pertama yang bersifat sakral itu disebut tengkorak sachefra-sehafla. Penamaan demikian disebabkan oleh karena rumah tersebut memang dibangun untuk kegunaan upacara pembagian dan pembayaran tengkorank dari seseorang yang telah meninggal dunia.

Alasan lain untuk membangun rumah upacara guna terselenggaranya transaksi kain timur, ialah karena salah seorang kerabat sakit, mati atau karena terjadi kegagalan panen. Peristiwa-peristiwa ”buruk” seperti tersebut diatas dianggap oleh orang Maybrat sebagai tindakan penghukuman atau tindakan pembalasan dendam dari kerabat yang meninggal dunia sebab ketidak pedulian terhadap dirinya oleh kerabat-kerabat yang masih hidup. Anggapan demikian biasanya diperkuat oleh pesan-pesan yang disampaikan oleh orang dukun atau shaman atau raã wiyon. Di samping kedua alasan tersebut, alasan lain lagi adalah karena adanya kewajiban dari seorang suami terhadap pihak isterinya untuk menbangun sebuah rumah upacara sechafra-sehafla, guna kepentingan transaksi kain timur.

Tiga alasan tersebut dapat disifatkan kedalam dua sifat, ialah sifat sakral dan sifat profan. Kedalam sifat sakral termasuk dua alasan pertama, sedangkan alasan terakhir bersifat profan.

Rumah upacara sechafra-sehafla, biasanya dibangun diatas prakarsa seorang bobot atau raã wiyon, dan dibantu oleh kerabat-kerabatnya. Apabila rumah tersebut sudah selesai dibangun, maka sekali lagi atas prakarsa bobot dan raã wiyon dikumpulkan makanan dan kain timur bersama kaum kerabat dekat lalu disimpan di dalam rumah upacara itu. Jika semua persiapan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan upacara sudah siap, maka pemermarsa mengundang semua kerabat yang dekat dan jauh, juga kerabat-kerabat dari pihak isterinya, untuk menghadiri upacara pembayaran tulang.

Apabila pemerkarsa adalah anak laki-laki dari orang yang telah meninggal dunia, maka pembayaran tulang dilakukan orang yang bersangkutan kepada saudara laki-laki ibu ayahnya (yatat) (FaMoBr ) atau kepada anak-anak dari saudara ibu ayahnya (yaja yamu ana-yatat) (FaMoBrSo). Pembayaran tersebut didasarkan atas pandangan di bawah ibu ayahlah yang membesarkan ayah yang telah banyak berjasa kepada  ego, sedangkan saudara laki-laki ibunya atau anak-anaknya adalah wakil dari ibu ayahnya.

Upacara pembayaran tulang berupa pemberian sejumlah kain timur oleh pemerkarsa (ego) kepada pihak ibunya yang disaksikan oleh kaum kerabat dari pihak ayah dan pihak ibu itu dilanjutkan dengan penyerahan pemberian dari pihak isteri kepada ego. Pemberian itu di dalam bahasa Maybrat disebut ru-ra berupa kain timur, diserahkan oleh ayah ibu isteri (yatat) (FaMoBr), saudara laki-laki isteri (yaja yamu-yatat) (FaMoBr) kepada ego.

Tahap pertama dari upacara ini yang terdiri dari dua mata acara, yaitu pembayaran tulang kepada pihak ibu oleh ego yang bertindak sebagai pemerkarsa dan penyerahan ri-ra dari pihak isteri kepada ego. Sebelum tahap pertama yang bersifat sakral dari upacara ini ditutup dengan acara makan bersama, pemerkarsa memanggil orang yang telah meninggal dunia itu untuk menyaksikan pemberian kain timur yang sakral yang diserakan olehnya kepada ibu atau saudara laki-laki ibu dari orang yang meninggal.

Apabila tahap pertama upacara sudah selesai, maka tahapan kedua dari upacara itu yang bersifat profan dimulai. Acaranya ialah membagian ru-ra atau pemberian yang diterima dari pihak isteri oleh pemrkarsa kepada hadirin yang terdiri dari kerabat-kerabat ayah, kerabat ibu, suami-suami dari saudara-saudara perempuan, kerabat-kerabat dari klen sendiri serta teman-teman dari klen-klen lain, tidak termasuk disini kerabat-kerabat atau anggota-anggota dari kelen pihak isteri. Dengan demikian ru-ra masuk dalam sirkulasi.

Setiap penerima ru-ra, berhak penuh atas penggunaannya, misalnya digunakan sebagai alat bayar maskawin, untuk membayar denda atau untuk membeli makanan. Setelah beberapa waktu berselang, satu sampai dua tahun, pemerkarsa upacara mengundang para debitor-nya untuk mengembalikan utang-utangnya. Pembayaran kembali itu biasanya disertai dengan suatu tgief bo, suatu pemberian tambahan, yang disebut dalam bahasa Maybrat boõ-war. Pemberian tambahan itu kadangkadang dua kali lipat lebih banyak daripada apa yang pernah diterima.

Pelaksanaan pembayaran kembali utang basanya dilakukan di rumah upacara lain yang sementara itu dibangun oleh pemerkarsa, disebut sabiach bach-sbiah, atau rumah pesta pertandingan, spelhuis.

Situasi pada saat pelaksanaan pengembalian utang sebagai saat yang menegangkan, sebab terjadi tawar menawar antara pemberi dan penerima. Semua barang (dalam hal ini kain timur jenis ru-ra) yang digunakan sebagai tegenggift atau alat pembayaran utang yang di sebut boõru-maru boõ, dan yang diberikan sebagai pemberian tambahan diperiksa penerima dengan amat teliti. Jika penerima tidak puas dengan nilai atau kwalitas dari benda yang digunakan untuk membayar utang, maka kepada debitornya diberikan lagi makanan dan minuman. Tindakan seperti ini segera dimengerti oleh pihak debitor sehingga kembalisekali atau beberapa kali ke tempat menyimpan barang untuk mengambil tambahan barang atau pengganti guna melengkapi dan atau mengganti yang sudah ada. Apabila pemerkarsa sudah puas dengan pembayaran kembali, maka dipotonglah seekor babilalu dibagikan dagingnya kepada para debitornya (tamunya) sebelum mereka ini kembali ke tempatnya masing-masing.

Semua kaintimur yang diterima oleh pemerkarsa dari para debitornya seperti yang telah dijelaskan diatas, kemudian disimpan oleh isterinya di rumah upacara pesta tengkorak, sachefra-sehafla. Sesudah itu, pemerkarsa mengirim berita kepada kerabat-kerabatnya dari pihak isterinya tentang telah terjadinya pembayaran utang. Mereka ini segera membangun sebuah rumah pertandingan baru, sebiach bach-sbiah. Apabila rumah itu sudah siap dibangun, maka ditentukannlah suatu hari tertentu untuk berkumpul disana dalam rangka pengembalian ru-ra yang diterima oleh pemerkarsa pada waktu pembayaran tengkorak kepada pihak isterinya. Upacara pengembalian ru-ra ini dihadiri oleh semua pihak, baik dari pihak pria (suami) maupun dari pihak wanita (isteri).

Kain timur jenis ru-ra yang dibawa oleh pihak pria itu dijejerkan berbentuk garis panjang di atas tanah. Barang-barang tersebut kemudian diperiksa secara seksama oleh pihak wanita. Barang yang kurang baik diantara barang-barang itu segera dipisahkan dan harus diganti dengan yang lebih baik. Situasi pada saat ini tegang, sebab pihak pria seringkali menyembunyikan ru-ra yang berkwalitas lebih baik di belakang tangannya. Barang yang berkwalitas baik ini, diberikan setelah terjadi pemeriksaan, boo-woar. Pemberian tambahan itu biasanya selain terdiri dari kain timur jenis ru-ra juga berupa kain toko dan kain sarung.

Ongkos makan dan minum untuk semua peserta ditanggung oeleh pihak isteri. Pertemuan tukar menukar ini kemudian diakhiri dengan pemotongan seekor babi yang di sembunyikan oleh pihak wanita.

Gambaran peristiwa tukar menukar kain timur berupacara pada uraian diatas menunjukkan bahwa perkarsa berperan sebagai titik sentral, titik pertemuan, antara golongan-golongan yang berbeda asalnya. Mereka itu sendiri dari kaum kerabat pihak pria (suami), kaum kerabat dari pihak wanita (isteri), dan teman-teman yang berasal dari cabang-cabang klen dan klen-klen kecil. Juga dari uraian diatas kita melihat bahwa pertemuan antara golongan-golongan yang berbeda dapat terjadi atas perantaraan di sini sebagai media pertemuan untuk kepentingan ekonomi prestise (tukar menukar kain tumur) dalam rangka mencapai prestise sosial yang menunjukkan dengan jelas, bahwa religi orang Maybrat adalah sesuatu yang konkrit, nyata dan bukan transendent.

Secara sosiologis upacara tukar-menukar yang dilakukan oleh orang Maybrat mangandung tida dimensi: dimensi religi, dimensi ekonomi dan dimensi politik. Tida dimensi tersebut terjalin erat satu sama lain dalam suatu bentuk hubungan sibernetrik. Bagan III.1, di bawah ini menunjukkan hubungan tersebut. Hubungan sibernetik dalam tata urut hierarkis pada bigian tersebut dibuat demikian bedasarkan asumsi bahwa aspek religi merupakan mekanisme pendorong untuk orang berprestasi dalam bidang ekonomi. Selanjutnya keberhasilan ekonomi mendatangkan prestise atau kekuasaan politik bagi seseorang. Kekuasaan tersebut menjadi mantap karena mendapat pengabsahan religi. Sebaliknya kekuasaan politik yang mantap memungkinkan bertambah banyaknya keberhasilan dalam bidan ekonomi yang merupakan syarat mutlak bagi intensifikasi upacara-upacara keagamaan.

Perlu ditegaskan pula disini bahwa upacara transaksi kain timur tidak hanya terjadi pada kesempatan adanya upacara ritual yang diadakan berhubungan dengan pembayaran tengkorak seperti yang sudah disebutkan di atas, tetapi juga terdjadi pada upacara inisiasi, pesta perkawinan dan pesta-pesta lainnya. Itulah sebabnya ditegaskan bahwa pada umumnya upacara-upacara pesta lebih diarahkan pada tujuan tukar menukar dari pada tujuan umumnya:   ”banyak   melenggarakan    pesta   (ritual)  adalah  pertanda penghormatan terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia. Penghormatan denikian menyebabkan orang mati menjadi senang sehingga tidak menimbulkan kesulitan bagi kaum kerabatnya yang masih hidup.

Sering terjadi bahwa mereka tidak membangun rumah pertandingan yang baru, sebab boleh menggunakan yang sudah ada dari iparnya. Pelaksanaan upacar-upacara ini, minuman saguer (tuak), merupakan sesuatu yang sangat penting dalam upacara-upacara pemgayaran, memiliki nilai tersendiri. Ada ungkapan dari orang Maybrat bahwa, tuak merupakan penggerak, artinya ketika seorang perserta yang terlibat minum, maka ia akan mengaku bahwa dia siap membantu kerabatnya menyelesaikan persoalan yang dihadapinya, ada juga yang mengatakan dia siap memberikan kain timur jenis yang dibutuhkan oleh kerabatnya. Dan masih banyak lagi kelebihan daripada tuak ketika diminum. Tuak bagi orang Maybrat, merupakan sesuatu yang membudaya, dimana di jadikan sebagai minuman permersatu, pembuka tabir, dan.y.l.

Hubungan sibernitas antara Religi, Ekonomi, dan Politik

Gambar: bagan III.1. Hubungan sibernetik antara Religi, Ekonomi dan Politik

Selain syarat-syarat yang sudah dibicarakan di atas memiliki pengetahuan bisnis dan pandai mengatur penyelenggaraan upacara-upacara ritual serta transaksi kain timur, syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh seseorang agar ia menjadi bobot atau pemimpin, ialah sifat bermurah hati dan pandai berdiplomasi.

Elmberg, melaporkan bahwa syarat ideal bagi seorang bobot ialah kesediaannya untuk membantu orang lain, terutama kerabat-kerabatnya yang mengalami kesulitan ekonomi. Ditegaskan lagi bahwa, seorang bobot adalah orang yang berbudi baik, selalu membantu para pengikutnya dengan banyak barang. Lebih lanjut Elmberg berpendapat bahwa para bobot atau bangkir-bangkir orang Maybrat tidak selalu menggunakan posisinya untuk menekan orang lain secara semena-mena. Sebaliknya kekuasaannya itu dibatasi pada sifat realistik seperti pada orang biasa Raa kinyah.

Sifat bermurah hati seorang bobot yang terwujud dalam bentuk nyata adalah pemberian bantuan kepada orang lain. Orang yang menerima bantuan, secara otomatis menjadi pengikut atau anakbuah bobot, mereka itu disebut ra kinyah yang berarti orang kecil atau pengikut atau rakyat. Elmberg menamakan pengikut seorang bobot, partner bebas, atau menurut saya mereka adalah rayat atau rakyat. Sebab walaupun mereka bekerja untuk bobot tetapi mereka masih memiliki kebebasan untuk meningkatkan kedudukan sendiri menjadi bobot dikemudian hari. Hanya sedikit saja yang biasanya mencapai kedudukan tersebut.

Sifat lain yang menjadi syarat bagi seorang bobot adalah kepandaian berdiplomasi. Sifat tersebut dapat dilihat dari kemampuan seseorang untuk menawarkan maksudnya dengan kata-kata yang menarik agar tawarannya dapat diterima di depan umum secara konsensus. Elmberg menemukan prinsip tersebut pada orang Maybrat sehingga menyamakan para bobot di Maybrat dengan pemimpin big man pada orang Gahuku Gama (Papua New Gunea). Seperti yang dilaporkan oleh Read (Elmberg 1968: 199-200).

Pengaruh kekuasaan seorang bobot biasanya terbatas pada lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Agar pengaruhnya dapat meluas sampai di batas-batas wilayah kekuasaannya, maka seorang bobot harus memperkokoh hubungannya dengan pihak luar. Salah satu cara yang biasanya dipakai untuk memperkokoh hubungan dengan pihak luar adalah melalui perkawinan. Oleh karena itu seorang bobot sering melakukan perkawinan-perkawinan dengan pihak luar. Dengan demikian seorang bobot yang besar pengaruhnya, kawing lebih dari satu perempuan, atau dengan kata lain berpoligami. Poligami sering dilakukan oleh orang Maybrat pada umumnya dan bobot pada khususnya adalah simbol kekayaan dan kekuasaan.

Disatu pihak, poligami adalah simbol kekayaan, sebab orang kaya saja yang mampu membayar maskawin untuk banyak isteri. Banyak isteri berarti banyak tenaga kerja yang dapat menghasilkan makanan yang dibutuhkan sebagai konsumsi pesta-pesta atau upacara-upacara ritual. Poligami dipihak yang lain mempunyai arti politik atau kekuasaan, sebab melalui isteri-isteri terjalin hubungan dengan pihak luar (pihak isteri) atau dengan perkataan lain banyak isteri berarti banyak pula relasi. Relasi amat penting bagi seorang bobot karena para relasi adalah pendukung dan juga partner atau rekanan dagang potensial dalam transaksi tukar menukar kain timur.

Beberapa implikasi sosial sistem politik bobot yang berlandaskan kompleks kain timur pada orang Maybrat, adalah kecenderungan untuk kawin diantara anak-anak bobot, atau dengan kata lain terjadinya endogami golongan  dan timbulnya kerenggangan kohesi sosial antara seorang bobot dengan anggota-anggota klennya sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena seorang bobot lebih banyak memberikan perhatian kepada rekanan dagangnya daripada warga klennya sendiri. Sebaliknya, kompleks kain timur yang melibatkan kelompok-kelompok kerabat consaguineal atau yang seketurunan, mengakibatkan tumbuhnya solidaritas yang kuat baik diantara kelompok-kelompok kekerabatan itu sendiri maupun diantara mereka dengan kelompok-kelompok kekerabatan lain yang merupakan partner dagangnya. Disamping itu kompleks kain timur yang diintensifisasikan oleh sistem politik bobot merupakan tempat konsumsi bagi barang-barang yang tidak bertahan lama, seperti makanan dan minuman.

  1. B. Analisa Komparatif Sistem Politik Orang Maybrat, Orang Me dan Orang  Muyu

Analisa komparatif diadakan dalam rangka memperoleh suatu pengertian yang bersifat komperehensif, tepat dan jelas tentang sistem politik pria berwibawa di Maybrat west Papua. Ada dua alasan pokok untuk melakukan hal tersebut, pertama, bahwa unsur kebudayaan, dalam hal ini sistem politik pria berwibawa yang nampak secara lahiriah sama dan terdapat pada golongan-golongan suku-bangsa yang berbeda itu belum tentu disebabkan oleh mekanisme atau daya-daya penggerak yang sama. Kedua, apabila memang ada daya penggeraknya yang sama, itu belum berarti bahwa proses yang dilalui untuk mencapai wujud yang nampak dan sama itu sama pula, mengingat latar belakang kebudayaan dan meningkatnya ekologi yang berbeda-beda dari suku-suku bangsa penduduk dalam sistem tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas,  ditempuh dua tahap analisis. Analisis pertama (butir 3.1 di bawah), membandingkan apa yang menjadi public goals atau cita-cita umum pada masing-masing suku bangsa yang menjadi objek penelitian dan penulisan buku ini. Tahap analisis kedua di bawah, mencari dan membandingkan mekanisme-mekanisme atau daya-daya penggerak yang mendasari cita-cita umum itu. Cita-cita umum (public goals) dipilih sebagai tolok ukur perbandingan atas dasar pertimbangan bahwa pada masyarakat manapun tolok ukur inilah yang menjadi dasar pranata politik, sungguhpun bentuk dan cara untuk mencapainya berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Selanjutnya perlu diingatkan di sini bahwa pada tingkat analisis pertama akan diperhatikan variabel-variabel ekonomi dan variabel religi.

Prosedur analisis komperehensif yang ditempuh dalam kajian ini, ialah pertama-tama membandingkan cita-cita umum yang menjadi tujuan tindakan politik dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai cita-cita tersebut pada lima suku bangsa yang akan dibicarakan pada kajian ini. Untuk itu pertama akan dilakukan suatu analisis perbandingan antara suku-suku bangsa yang mempunyai cita-cita umum yang sama, kemudian langkah berikut ialah membandingkan suku-suku bangsa dengan cita-cita umum yang berbeda. Demikianlah pada bagian sub dibawah ini akan dilakukan perbandingan secara berturut-turut, mulai dengan sistem kepemimpinan pria berwibawa yang terdapat pada masyarakat Maybrat, masyarakat Me, masyarakat Muyu (saya sebut mereka ini golongan pertama). Yang menurut data etnografi seperti yang dimuat dalam bagian buku ini mempunyai cita-cita umum yang sama ialah kekayaan. Perbandingan berikut adalah tentang sistem kepemimpinan pria berwibawa yang ada pada masyarakat Asmat, dan masyarakat Dani seperti pada masyarakat Maybrat (saya sebut mereka ini golongan kedua) yang mempunyai cita-cita umum yang sama, ilah keberanian memimpin perang. Perbandingan pada tingkat berikut adalah membandingkan golongan pertama dengan golongan kedua.

Apabila tahap analisis pertama telah dilakukan, maka pada tahap analisis kedua perbandingan akan dilakukan terhadap mekanisme-mekanisme atau daya-daya penggerak yang mendasari cita-cita umum pada kelima suku bangsa secara keseluruhan.

  1. 1. Realistis dan Analisis komparatif sistem politik orang Maybrat, orang Me dan orang Muyu.

Lingkungan ekologi pada ketiga suku-bangsa yang dibahas pada bagian ini pada  satu pihak memperlihatkan kesamaan-kesamaan tertentu dan pada pihak yang lain menampakan pula perbedaan-perbedaan. Kesamaan yang ada adalah bahwa ketiga lingkungan ekologi yang didiami oleh tiga suku-bangsa tersebut di atas terletak di daerah pedalaman bagian barat West Papua. Perbedaannya ialah, bahwa orang Maybrat mendiami daerah pedalaman bagian barat West Papua (kepala burung), orang Me mendiami daerah pedalaman yang merupakan daerah peralihan antara pegunungan tengah dengan daerah dataran rendah di bagian selatan dan orang Muyu, terletak pada perbatasan west Papua dan negara Papua New Guinea.

Ciri ekologi lain yang menunjukkan persamaan tetapi juga perbedaan antara keiga wilayah yang didiami oleh tiga suku-bangsa tersebut ialah bahwa orang Maybrat dan orang Me mendiami daerh-daerah yang merupakan daerah interlaukstrin atau daerah berdanau-danau, sedangkan orang Muyu mendiami daerah yang tidak berdanau.

Dari segi sistem mata pencaharian hidup, ketiga suku-bangsa itu dapat digolongkan pada tingkat ekonomi yang sama, ialah subsistensi; mereka sama-sama hidup sebagai petani ladang berpindah-pindah, walaupun perladangan pada orang Me bersifat pertanian yang kompleks intensif (Pospisil, 1978:8), bila dibandingkan dengan dua suku-bangsa lainnya. Di samping itu, orang Muyu kecuali hidup sebagai petani berladang, juga hidup dari meramu sagu, hal yang disebut akhir ini tidak dikenal orang Maybrat maupun orang Me, kecuali hidup sebagai petani ladang berpindah-pindah, orang Maybrat, orang Me dan orang Muyu juga mengenal mata pencaharian lain; yaitu  perdagangan. Perbedaan yang terdapat pada sistem perdagangan antara mereka, pertama terletak pada benda yang digunakan sebagai alat ukur (bojek dagang – remarcable objec). Orang Me dan orang Muyu menggunakan kulit kerang, cyprae maneta, sebagai alat tukar, jadi kulit kerang pada dua suku-bangsa ini berfungsi sebagai uang (orang Me menyebutnya mege dan orang Muyu menyebutnya ot), sedangkan orang Maybrat menggunakan kain timur, sebagai alat tukar maupun sebagai benda yang diperdagangkan dalam sistem perdagangannya.

Membandingkan ketiga suku-bangsa itu dalam hal aktivitas perdagangan, maka orang Maybrat memperlihakan suatu sistem yang amat kompleks, melibatkan klen-klen lain yang tersebar luas di seluruh wilayah yang menjadi tempat tinggal orang Maybrat. Juga sifat kompleksitas perdagangan seperti yang terdapat pada orang Maybrat, merupakan suatu siklus perdagangan yang melalui tiga tahap dimana tidak terdapat pada orang Me maupun orang suku Muyu.

Sungguhpun tingkat kompleksitas berbeda, namun orang-orang yang berhasil sebagai pedagang dalam tiga suku  bangsa itu mendapat status sosial tinggi dalam masing-masing masyarakatnya. Dengan pengertian lain, mereka yang berhasil sebagai pedagang sejati sajalah yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam masyarakatnya.

Kesamaan lain antara mereka ialah, penggunaan suatu upacara ritual sebagai arena perdagangan dan sekaligus arena perebutan gengsi atau status sosial. Baik pada orang Maybrat, orang Me maupun orang Muyu, puncak transaksi perdagangan terjadi pada kesempatan adanya suatu upacara pesta ritual. Bedanya adalah bahwa bagi orang Maybrat perdagangan merupakan tujuan pokok tetapi selalu terselubung dalam suatu pesta perkawinan, upacara inisiasi atau ritual pembayaran tulang orang yang telah meninggal dunia. Sebaliknya pada orang Muyu, tujuan pokok yang terselubung dalam transaksi perdagangan yang terjadi pada suatu pesta babi adalah penguburan kedua dari seseorang terhormat yang telah meninggal dunia. Bagi orang Me, transaksi perdagangan yang terjadi pada satu pesta babi terutama bertujuan untuk memperkokoh solidaritas kelompok (kampung atau konfederasi).

Peranan babi dalam kehidupan ketiga suku-bangsa tersebut diatas amat penting, namun pada orang Muyu dan orang Me, peranan babi jauh lebih penting bila dibandingkan dengan orang Maybrat. Sebab pada dua suku-bangsa yang disebut pertama disamping babi merupakan komoditi perdagangan umum, juga karena mereka hanya dapat menyelenggarakan suatu upacara pesta babi yang menjadi arena transaksi perdagangan jikalau tersedia cukup banyak babi, sedangkan orang Maybrat dapat menyelenggarakan suatu upacara atau ritual yang menjadi arena transaksi perdagangan tanpa banyak babi.

Dilihat dari segi struktur sosial, maka orang Maybrat, orang Me dan orang Muyu, bukan saja memperlihatkan kesamaan-kesamaan tertentu, tetapi juga perbedaan-perbedaan  diantara mereka. Persamaannya ialah bahwa ketiga-tiganya menganut prinsip eksogami patrilineal. Sebaliknya perbedaannya ialah bahwa kesatuan sosial orang Maybrat dan orang Muyu berdasarkan lokalitas, sedangkan kesatuan sosial orang Me, berdasarkan klen. Kecuali orang Me mengenal  kesatuan sosial yang jauh lebih besar dari klen, yang mana ialah konfederasi. Orang Muyu dan orang Maybrat tidak mengenal konfederasi dalam sisitem sosialnya, walaupun orang Maybrat juga mengenal konfederasi dalam kelompok kecil yang berdasar atas asas klen dan kerabat klen yang tergabung didalam konfederasi itu. Bagi suku Maybrat, pemimpin konfederasi ini dipanggil dengan nama Ra sien, atau panglima perang yang memiliki kemahiran dalam berperang atau dalam mengayau musuh.

Berlatar belakang persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan seperti yang digambarkan diatas maka, dibawah ini dibandingkan sistem politik pria berwibawa pada tiga suku-bangsa tersebut.

Di dalam analisis perbandingan itu tidak dibandingkan struktur organisasi politik sebab hal tersebut tidak terdapat pada tiga suku-bangsa ini, mereka hanya mengenal kepemimpinan yang bersifat autonomous dan kedudukan pemimpin diperoleh melalui pencapaian. Jadi tolok ukur  yang digunakan dalam analisis ini, seperti yang sudah  dikemukakan sebelumnya pada awal sub-sub ini, ialah public goals atau cita-cita umum. Hal ini penting sebab berkaitan erat dengan komponen kekuasaan. Perhatian dalam perbandingan tidak diberikan hanya pada apa yang menjadi cita-cita umum  dalam tiga suku-bangsa itu saja, tetapi lebih penting dari itu penekanan akan diberikan terutama kepada proses pencapaian cita-cita umum itu. Apa yang dimaksud dengan proses mencapai cita-cita umum disini adalah bentuk-bentuk tindakan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Bentuk-bentuk tindakan bermanifestasi dalam tindakan-tindakan nyata seperti misalnya sifat bermurah hati (sifat ini bermanifestasi dalam tindakan memberikan bantuan kepada orang lain) dan sifat rajin (bermanifestasi dalam keberhasilan bertani, beternak dll).

Perlu diperhatikan bahwa analisis perbandingan yang dilakukan disini adalah perbandingan antar suku-bangsa yang berbeda, sehingga dalam perbandingan selalu akan dicari untuk disampaikan tindakan apa yang lebih menonjol pada satu suku-bangsa dan tidak pada suku-bangsa lain. Hal ini lain daripada jika kita mempelajari proses penguasaan cita-cita umum oleh para pemeran politik pada masyarakat yang sama. Jika hal tersebut terakhir ini yang dilakukan maka tentu perhatian harus diberikan kepada upaya-upaya para pemeran politik untuk saling berkompetisi dalam merebut penguasaan terhadap cita-cita umum. Perhatian dalam analisis perbandingan ini adalah usaha mencari unsur-unsur yang sama dan yang tidak sama antara tiga suku-bangsa itu dan selanjutnya berusaha memberikan jawaban terhadap pertanyaan, faktor-faktor apakah yang mendasari persamaan atau perbedaan itu. Jadi kompetisi antar individu-individu pada suku-bangsa yang sama untuk merebut kekuasaan secara eksplesit tidak akan di kemukakan dalam analisis perbandingan ini.

Data etnografi tentang tiga suku-bangsa itu, seperti yang termuat dalam kajian ini, menunjukkan bahwa cita-cita umum yang dikejar oleh pria dewasa dan yang menjadi idaman warga masyarakat adalah kekayaan. Bagi ketiga suku-bangsa itu, gagasan atau ide kekayaan memang sangat dinilai tinggi sebab melalui kekayaan seorang dapat membangun kekuasaannya. Atau dengan pengertian lain kekayaan mendatangkan kekuasaan. Jadi bagi mereka, konsep kekayaan adalah identik dengan konsep kekuasaan.

Jika kita membandingkan wujud kekayaan yang menjadi landasan kekuasaan dalam tiga suku-bangsa itu, maka akan nampak hal-hal sebagai berikut; seorang kaya pada orang Maybrat adalah orang yang memiliki banyak kain timur, sedangkan orang Me dan orang Muyu yang disebut orang kaya adalah orang yang memiiki banyak kulit kerang. Walaupun wujud benda yang mempunyai nilai tinggi itu berbeda antara orang Maybrat di satu pihak dengan orang Me dan orang Muyu di pihak yang lain, namun gagasan atau ide pokok tentang nilai yang terkandung dalam benda-benda yang berbeda itu sama. Persamaan lain yang terdapat pada dua benda yang berbeda wujud tetapi mempunyai kedudukan nilai yang sama adalah bahwa keduanya berasal dari luar, bukan hasil produksi lokal. Kulit kerang yang bernilai sangat tinggi bagi orang Me dan orang Muyu berasal dari daerah pantai dan melalui rute pedagangan (yang belum banyak kita ketahui) dapat sampai kepada orang Me dan orang Muyu. Demikian pula halnya dengan kain timur yang bernilai sangat tinggi bagi orang Maybrat berasal dari alam dan daerah kepulauan Nusa Tenggara Timur dan dari kepulauan Maluku, melalui rute perdagangan yang berliku-liku akhirnya sampai ke daerah Maybrat.

Orang-orang kaya itu di daerah Maybrat disebut bobot, di Me disebut tonowi dan di Muyu disebut kayepak. Pada umumnya selain memiliki banyak kain timur (untuk orang Maybrat) atau kulit kerang (untuk orang Me dan Muyu), atribut lain yang memperlihatkan kekayaan seseorang adalah mempunyai banyak isteri, maka semakin banyak pula partner dagang yang akan terlibat dalam transaksi penukaran kain timur. Keterlibatan banyak orang sebagai rekanan dagang dalam transaksi kain timur yang berkesinambungan sangat berpengaruh terhadap gengsi seorang bobot. Jadi melalui poligami terbentuklah partner-partner dagang yang pada gilirannya menyebabkan gengsi seorang bobot menjadi lebih tinggi.

Dilihat dari segi produktivitas ekonomi, isteri adalah tenaga kerja yang amat produktif, sebab isteri turut aktif dalam pekerjaan perladangan dan peternakan babi. Hal itu berarti makin banyak isteri, semakin banyak pula ladang yang dapat digarap dan banyak babi yang dapat dipelihara. Dengan perkataan lain banyak isteri berarti banyak hasil kebun yang dapat diproduksi dan banyak babi yang dapat dipelihara. Dua produk ini – babi dan hasil kebun – adalah sangat penting sebab memudahkan terselenggaranya suatu upacara pesta atau ritual yang sering dijadikan arena perdagangan yang memang sangat membutuhkan konsumsi hasil kebun dan babi yang banyak.

Jika kita membandingkan prisip poligami yang berimplikasikan jaringan partner dagang seperti yang terdapat pada orang Maybrat dengan orang Me dan orang Muyu, maka data etnografi menunjukkan bahwa walaupun implikasi tersebut penting juga dalam dua suku-bangsa yang disebut akhir, namun peranannya pada orang Maybrat jauh lebih penting.

Sebaliknya peranan poligami sebagai alat penada produktif dalam perladangan dan khususnya peternakan babi, sangat memainkan peranan penting pada orang Me dan orang Muyu bila dibandingkan dengan orang Maybrat.

Selanjutnya dibawah ini akan diperbandingkan beberapa hal yang dijadikan sebagai syarat bagi seorang pemimpin pria berwibawa pada ketiga suku-bangsa tersebut. Tata urut syarat seperti yang dimuat di bawah ini tidak didasarkan atas pertimbangan prioritas, sebab hal itu sangat sulit untuk menentukan syarat mana yang menduduki urutan pertama dan yang mana kemudian. Semua syarat itu berkaitan erat satu sama lain.

Walaupun seorang itu kaya-memiliki banyak kain timur atau kulit kerang, banyak babi dan banyak isteri, namun ia belum dapat menjadi pemimpin jika tidah memenuhi syarat bermurah hati. Sikap bermurah hati selanjutnya bermanifestasi dalam kehidupan orang Maybrat saat ini. Sikap bermurah hati disini mengandung dua makna; pada satu pihak mengandung makna politik, dan pada pihak yang lain mengandung makna moral. Sikap bermurah hati dalam bentuk memberikan bantuan secara material maupun imaterial bermakna politik, sebab melalui pemberian atau bantuan terciptalah suatu kesepakatan secara nyata atau tidak nyata antara pihak pemberi dengan pihak penerima, dimana pihak penerima secata moral tunduk dan taat kepada pihak pemberi. Atau dengan perkataan lain, melalui pemberian seseorang itu terikat untuk menjadi pendukung bagi pihak pemberi.

Kedua, sikap bermurah hati bermakna moral, sebab dalam banyak masyarakat di dunia ini, seperti misalnya orang Me, seorang kaya berkewajiban untuk memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Kekayaan tidak boleh digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Penilaian terhadap kewajiban moral tersebut begitu tinggi dijunjung sehingga orang kaya yang bermurah hati sajalah yang dapat diakui sebagai pemimpin.

Jika kita membandingkan syarat bermurah hati yang bermakna politik antara tiga suku-bangsa yang dibandingkan dalam bagian penulisan buku ini, maka nampak bahwa makna tersebut hadir secara positif pada ketiga-tiganya. Sebaliknya makna moral dari syarat tersebut jauh lebih berperan pada orang Maybrat dan Orang Me, bila dibandingkan dengan orang Muyu.

Secara keseluruhan, syarat bermurah hati dalam pengertian berganda diatas digunakan baik oleh orang Maybrat, orang Me maupun orang Muyu, sebagai alat untuk merekrut pengikut (pendukung). Bedanya ialah, bahwa pengikut seorang bobot di orang Maybrat dan seorang tonowi di orang Me, melembaga, masing-masing disebut kesemaraã bobot (untuk orang Maybrat), dan ani yokaani (untuk orang Me), sedangkan para pengikut seorang kayepak pada orang Muyu tidak melembaga. Kedudukan serta prestise seorang bobot atau tonowi menjadi mantap karena dukungan dari sistem pendukung yang melembaga, sebaliknya kedudukan dan prestise seorang kayepak menjadi mantap terutama bukan karena dukungan dari suatu sistem pendukung yang melembaga melainkan oleh dukungan dari kaum kerabat. Itulah sebabnya faktor demografi dalam pengertian banyak atau sedikit jumlah warga kerabat turut menentukan besar kecilnya kekuasaan dan pengaruh seorang kayepak.

Selain syarat bermurah hati yang telah dibicarakan diatas, syarat-syarat lain yang harus dipenuhi pula oleh seseorang agar menjadi pemimpin adalah memiliki kecakapan-kecakapan tertentu seperti kepandaian bertani, kepandaian berburu, kemahiran berpidato dan berdiplomasi, kepandaian berdagang dan kesanggupan menyelenggarakan upacara intensifikasi.

Membandingkan kecakapan-kecakapan yang merupakan syarat tersebut di atas antara tiga suku-bangsa itu, maka nampak hal-hal berikut; pertama, bahwa seluruh kecakapan itu tidak merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin. Data etnografi menunjukkan bahwa pengutamaan kecakapan-kecakapan tertentu bebeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Demikianlah dapat dilihat misalnya, kecakapan berdagang dan berdiplomasi merupakan syarat utama yang dituntut dari seorang bobot atau pemimpin pada orang Maybrat, sedangkan kecakapan bertani dan berburu hanya merupakan syarat pelengkap saja. Bagi orang Me, kecakapan bertani dan memelihara babi merupakan syarat utama, sebab suatu pesta babi yang merupakan arena perdagangan atau pasar tempat jual beli daging babi dengan kulit kerang, hanya dapat dilakukan apabila tersedia banyak babi. Memelihara banyak babi membutuhkan banyak makanan yang terdiri dari hasil kebun (ubi manis). Oleh karena itu, mereka yang berhasil dalam kebun sajalah yang dapat memelihara banyak babi.

Seperti halnya orang Me, kecakapan bertani dan memelihara babi, bagi orang Muyu adalah syarat yang penting untuk seorang pemimpin. Sebabnya ialah bahwa keberhasilan memelihara babi sangat penting bagi terselenggaranya suatu pesta babi yang merupakan hasil penting dalam kehidupan orng Muyu. Untuk kepentingan penyelenggaraan pesta babi pada orang Muyu selalu dipotong sejumlah besar ekor babi.

Kecakapan lain yang dituntut dari seorang pemimpin adalah kemampuannya menyelenggarakan suatu upacara intensifikasi. Kemampuan tersebut meliputi keberhasilan ekonomi, banyak babi dan banyak hasil kebun, juga meliputi pengetahuan seseorang dalam hal mengatur pelaksanaan upacara intesifikasi.

Bagi orang Muyu, kecakapan penyelenggaraan pesta babi atau atatbon, bukan suatu hal yang gampang, sebab menuntut pengetahuan berorganisasi dan pengetahuan religius. Pengetahuan berorganisasi dalam pesta babi penting sebab menyangkut pengaturan macam-macam aktivitas menjelang pada waktu berlangsungnya dan pada waktu penutupan pesta babi. Pada waktu menjelang  pesta babi, harus ditentukan tempat (lokasi) dan menyiapkan bangunan-bangunan (pondok-pondok) bagi para peserta pesta, membangun rumah pesta (atatbon), dan mengumpulkan makanan dan minuman yang cukup serta menyiapkan babi yang cukup banyak untuk dipotong dalam pesta. Selain itu, harus disiapkan juga sejumlah babi suci yang diperuntukkan bagi kekuatan-kekuatan alam agar pesta yang akan diselenggarakan dapat berjalan dengan baik dan membawa hasil yang banyak bagi pemerkarsa pesta. Demikian pula pada waktu pesta sedang berlangsung diperlukan pengetahuan untuk mengatur konsumsi bagi para peserta pesta yang terdiri dari dua sampai tiga ribu orang. Selain itu, diperlukan pula pengetahuan untuk mengatur keamanan antara peserta  yang berasal dari kelompok-kelompok yang biasanya bermusuhan. Juga pengetahuan tentang aturan-aturan yang menyangkut cara pemotongan babi dan penjualan daging babi yang merupakan acara puncak pesta tersebut harus dikuasai oleh pemerkarsa upacara.

Pengetahuan religius juga sangat diperlukan oleh seorang pemimpin, terutama pengetahuan tentang penyelenggaraan suatu pesta babi. Berbagai upacara religius harus dilakukan demi suksesnya pesta, misalnya upacara yawarawon yang dilaksanakan pada waktu persiapan pesta. Pada upacara ini, ditanami pohon sakral yang merupakan pusat dari tempat pesta babi; juga upacara yawarawon menyangkut pembuatan kandang-kandang untuk menampung babi-babi yang akan dipotong dalam pesta. Pantangan-pantangan tertentu seperti misalnya, seorang yang berperan sebagai orang yang memotong babi pertama pada waktu pesta, selama masa persiapan  tidak boleh makan makanan yang di masak oleh perempuan. Tujuan utama dari upacara-upacara religius dan pantangan-pantang itu adalah agar penyelenggaraan pesta mendapat bantuan dari kekuatan-kekuatan alam atas untuk memperoleh banyak kulit kerang, ot, dalam pesta babi yang memang berfungsi sebagai tempat jual beli daging babi dengan kulit kerang.

Seperti halnya orang Muyu, orang Maybrat juga menuntut kepandaian berorganisasi dari seorang pemimpin atau bobot. Kepandaian atau kemampuan berorganisasi itu dapat dilihat terutama pada penyelenggaraan suatu pesta bobot. Kepandaian berorganisasi pada seorang pemimpin Maybrat bukan saja menuntut pengetahuan  yang bersifat profan saja tetapi juga pengetahuan religius (sakral). Pengetahuan profan terwujud dalam keberhasilan seorang bobot untuk mengatur pelaksanaan pesta  bobot, meliputi pengorganisasian membangun rumah-rumah pesta, pengumpulan bahan konsumsi yang dibutuhkan selama upacara pesta berlangsung dan pengumpulan kain timur serta pengaturan kelompok-kelompok yang terlibat dalam pertukaran kain timur pada waktu pesta. Orang Maybrat telah mengembangkan inisisasi (pendidikan tradisional yang disebut wiyon), setiap anak muda yang dianggap memiliki sifat berwibawa bobot di bawa untuk di didik dalam pendidikan tradisional wiyon. Dalam melakukan pendidikan inisiasi itu, semua murid tidak diperbolehkan keluar dari rumah sekolah (k’wiyon) yang mana sangat tertutup dan sakral, bilaman merasa buang air, mereka digendong oleh guru pembimbingnya menuju tempat yang sudah di siapkan (wc). Setiap murid memiliki seorang pembimbing yang disebut raa wiyon dan seorang guru besar yang disebut raa bam. Dalam perencanaan penyelenggaraan inisiasi, seorang guru pembimbing bahkan guru besr harus menjaga kesucian mereka yaitu tidak mendekati isteri, atau wanita, tidak diperbolehkan memakan daging, dalam waktu 2 minggu menjelang pelaksanaan inisiasi. Bangunan sekolah atau juga dibilang tabernakel mempunyai aturan dan kegunaan fungsi ruang, dimana ruang luar biasanya di perbolehkan kepada semua orang baik wanita dan pria, dewasa bahkan anak-anak untuk melewatinya, sedangkan runga suci, tidak diperbolehkan untuk wanita, anak-anak, bahkan seorang guru raa wiyon yang melakukan pelanggaran aturan dilarang masuk, ruang maha suci, merupakan ruang yang sakaral dan mereka yang pantas memasukinya adalah seorang guru besar raa bam-imam untuk membawa korban persembaha. Dalam melaksanakan inisiasi tersebut, biasanya sudah ditentukan waktu, yaitu 6-9 bulan untuk yang bersedia dididik sebagai raa wiyon atau guru biasa atau rasul, sedangkan 9-12 bulan untuk murid yang dipersiapkan sebagai buru besar raa bam atau imam. Setelah dididikan dalam waktu yang sudah ditentukan, maka yang terakhir di lakukan untuk mengetahui keberhasilan setiap murid adalah menguji mereka atau disebut  sana wiyon, dalam pelaksanaan sana wiyon disini akan dilihat, diantara murid kalo yang berhasil dan mampu mampu misalnya menyembuhkan orang, atau menghentikan hujan, maka ia lolos dan dikatakan sebagai wiyon tna sebaliknya untuk murid yang tidak berhasil dalam semua perintah tersebut, ia di nyatakan gugur atau jatuh ujian atau yatah koõn. Selain itu, pengetahuan religius penting juga sebab segala aktivitas sekitar pesta bobot selalu disertai dengan tindakan-tindakan religius yang harus dipatuhi.

Disampingnya kepandaian berorganisasi seorang bobot dapat dilihat pada keberhasilannya untuk memimpin kelompoknya (in-group) – terdiri dari bobot sendiri dan anak-anak buahnya, raa kinyah- untuk melakukan ekspedisi-ekspedisi penukaran kain timur dengan rekanan dagangannya yang tersebar hampir diseluruh daerah pedalaman kepala burung.

Bagi orang Me, kepandaian berorganisasi seperti yang tereapat pada orang Muyu dan orang Maybrat, juga penting, sebab penyelenggaraan suatu pesta babi yang biasanya menelan biaya konsumsi yang besar dan yang melibatkan banyak pihak, tentu menuntut pengetahuan berorganisasi dari seorang guna mengatur terselenggaranya pesta babi. Perbedaan antara orang Me di satu pihak dengan orang Maybrat dan orang Muyu pada pihak yang lain dalam hal pengetahuan berorganisasi ialah bahwa orang Me tidak menggunakan kekuatan magis dalam acara-acara sekitar suatu pesta babi utnk mencapai keberhasilannya seperti halnya orang Maybrat dan orang Muyu. Orang Me percaya bahwa keberhasilan untuk menyelenggarakan suatu pesta babi semata-mata tergantung dari kemampuan berorganisasi penyelenggara, bukan campur tangan alam gaib (pospisil 1978:92). Nuansa dapat ditangkap dari penjelasan diatas ialah bahwa pada orang Muyu dan orang Maybrat syarat memiliki kekuatan magis bagi seorang pemimpin dianggap penting, sedangkan bagi orang Me kurang penting.

Syarat-syarat lain yang dituntut pula dari seorang pemimpin pada tiga suku-bangsa tersebut adalah kemahiran berpidato dan kepandaian berdiplomasi. Data etnografi menunjukkan bahwa syarat-syarat tersebut secara positif terdapat pada tiga suku-bangsa tersebut, namun bukan merupakan syarat mutlak melainkan syarat pelengkap.

Dengan demikian disimpulkan bahwa kekuasaan konsensus merupakan unsur paling penting yang digunakan dalam sistem politik pria berwibawa pada orang Maybrat, orang Me dan orang Muyu, sedangkan kekuasaan coesif atau koersif hanya merupakan unsur pelengkap saja.

Orang Maybrat, Imian, Sawiat, mengatakan inisiasi selain mendidik dan membentuk seseorang sebagai pria berwibawa, juga merupakan tempat berinteraksi antara manusia dan Allah dalam kemuliannya di dalam tabernakel. Baca dalam TEOLOGI TRADISIONAL SUKU MAYBRAT IMIAN SAWIAT YANG DIPARALELKAN DENGAN ALKITAB (karya Hamah Sagrim, 2008). Bandingkanlah antara k’wiyon dengan tabernakel musa.

Bentuk babi suci adalah babi yang berasal dari keturunan babi pertama yang merupakan hasil perkawinan antar bagian tubuh tokoh mite kamberap yang di sembelih (Den Haan, 1955:163).

Persamaan serta perbedaan dari hasil analisis komparatif terhadap syarat-syarat kepemimpinan pada tiga suku-bangsa diatas dapat ditunjukkan secara sederhana dalam paradigma dibawah ini.

Hasil perbandingan dari sistem politik pria berwibawa dengan keterampilan berwira swasta antara ketiga suku-bangsa seperti yang dimuat dalam penjelasan-penjelasan diatas menunjukkan bahwa walaupun orientasi hidup mereka sama, yakni mencari kekayaan, namun cara yang ditempuh  masing-masing tipe pemimpin untuk mncapai dan mengalokasi cita-cita umum tersebut demi kepentingan politiknya menampakan ciri-ciri khas tertentu yang dapat membedakan mereka antara satu sama lain.

Paradigma Kepemimpinan pria berwibawa Orang Maybrat

TUJUAN/CIRI                                           ORANG           ORANG         ORANG

MAYBRAT           ME              MUYU

I. ORIENTASI HIDUP

Kekayaan                                                            +++                   +++                 +++

  1. I. CIRI-CIRI

I. Brmurah hati

I.1. Implikasi Politik                                      +++                   +++                 +++

I.2 Implikasi Moral                                       +++                   +++                  ++

2.  Kemampuan berusaha

2.1. Bertani                                                           +++                   +++                 +++

2.2. Beternak Babi                                        ++                      +++                 +++

2.3. Berdagang                                                  +++                   ++                     ++

3.  Kepandaian berorganisasi

3.1. Pengetahuan Praktis                         +++                   +++                 +++

3.2. Pengetahuan Magis                            +++                     +                    +++

3.3.  Kemahiran berpidato/

berdiplomasi                                                    +++                    +++                +++

3.4. Pengikut melembaga                       +++                    +++                  +

4.  Kemampuan melaksanakan

ritual dan berdagang                                      +++                      +                   +++

5.  Kemampuan melaksanakan

syamanisme                                                     +++                    ++                   +++

6.  Kemampuan memimpin perang             ++                       ++                   ++

7.  Berpoligini

7.1. Keluarga isteri sebagai

partner dagang                                                    +++                    +                     +++

7.2. Isteri sebagai tenaga produktif       +++                    +++                +++

Keterangan: +++ = sangat penting; ++ = penting; + = kurang penting


  1. 2. wajah sistem kepemimpinan pria berwibawa suku maybrat dalam kepemimpinan-kepemimpinan mereka sekarang pada birokrasi pemerintahan. (big man leadership -bobot)

Telah di uraikan bahwa sistem kepemimpinan tradisional suku maybrat yang termasuk dalam sistem kepemimpinan pria berwibawa memiliki kaitan-kaitan dengan tipe-tipe kepemimpinan sebagai mana yang di lakukan oleh pemimpin-pemimpin moderen saat ini.

  1. 1. Sistem kepemimpinan big man orang maybrat sebagai leadership

Sistem kepemimpinan pria berwibawa suku Maybrat, Big Man yang mana cenderung menampilkan kemampuan atau pengaruh interpersonal seorang bobot yang mampu menyebabkan seseorang atau kelompok untuk melakukan apa yang seorang bobot inginkan, atau juga kita bisa menyebut para bobot sebagai Leadership.

  1. 2. Operational Type Big Man Leadership

Tipe kerja kepemimpinan pria berwibawa suku Maybrat adalah mereka sangat antusias dan serius dalam melaksanakan segala sesuatu yang mereka kerjakan. Nilai-nilai yang terbangun dalam sistem kepemimpinan operational bobot – Big Man Leadership orang Maybrat adalah sebagai berikut :

  • Rajin – samioh
  • Produktif – mes bobot
  • Orientasi kerja yang jelas (Action Oriented) – krek aam ase
  • Transparansi (tidak melakukan sesuatu dibelakang-belakang) –
  • Berani dan Aktif berdiplomasi
  • Fleksibel
  • Realistik
  • Ekspresif
  • Inisiatif Tinggi
  • Tegas
  • Cepat
  • Spontan
  1. 3. Promotion type big man leadership

Tipe kepemimpinan pria berwibawa suku Maybrat dengan menggunakan metode kepemimpinan yang suka mempromosikan kemampuanny dalam meraih banyak kain timur. Nilai-nilai yang menonjol dalam promotion type bobot-big Man leadership adalah:

  • Pemimpin bobot yang Lincah
  • Pemimpin bobot yang berjiwa Periang
  • Pemimpin bobot yang romantis
  • Pemimpin bobot yang penhibur
  • Pemimpin bobot yang promotional, memiliki relasi aktivitas bermain kain timur – Team Worker
  • Pemimpin bobot yang terbuka
  • Pemimpin bobot yang Polos
  • Pemimpin bobot yang Antusias
  • Pemimpin bobot yang Fleksibel
  • Pemimpin bobot yang Luwes
  • Pemimpin bobot yang Introvert
  • Pemimpin bobot yang penuh Perhatian
  • Pemimpin bobot yang komunikatif dan hangat
  1. 4. Negosiator type big man leadership

Tipe kepemimpinan bobot – big Man Leadership dengan menggunakan kecenderungan Negosiasi, yang mana memiliki beberapa nilai baik dalam kepemimpinannya adalah:

  • Sebagai pemimpin bobot yang sabar
  • Negosiator
  • Kepemimpinan yang sangat efisien dan efektif
  • Bertoleransi
  • Sebagai pemimpin bobot yang tenang dan tertib.
  • Memiliki kemampuan strategis
  • Analistis
  • Sebagai pemimpin yang berwibawa dan taat pada setiap kegiatan
  • Sebagai pemimpin bobot yang Disiplin
  1. 5. Conceptual type big man leadership

Tipe kepemimpinan bobot – big Man leadership yang memiliki kemampuan konseptual. Kepemimpinannya memiliki beberapa kelebihan tertentu yang membawanya sukses adalah:

  • Pemimpin bobot yang seleranya tinggi (perfectionist)
  • Sebagai pemimpin bobot yang teliti dan juga sebagai pengamat jitu
  • Sebagai pemimpin bobot yang Konseptual, analitis dan Mandiri serta serius
  • Pemimpin bobot yang tertib
  • Orientasi pada Tugas dan sebagai pemimpin bobot yang responsif terhadap feeling rendah
  • Sebagai pemimpin bobot yang ramah, pendengar, menyimak.
  • Sebagai pemimpin bobot yang tenang dan terukur
  • Sebagai pemimpin bobot yang suka berdiplomatis, pemikir dan selalu hati-hati.
  1. 6. Grid type big man leadership

Tipe kepemimpinan bobot yang selalu berkonsentrasi terhadap rakyat dan penghasilan, lebih cenderung pada pola manajemen kepemimpinan. Type ini memiliki beberapa faktor pendukung antara lain sebagai mana berikut adalah:

  • Klen management – klen manajemen. (kelompok yang terdiri dari keluarga-keret atau marga, mereka  memiliki manajemen baik tetapi tidak memanfaatkannya dengan baik “hura-hura”) perbandingan poin 9:1
  • Team management – team manajemen. (kelompok yang terdiri dari Team, mereka cenderung memanfaatkan peluang dengan memanajemnnya secara efektif sehingga mereka berhasil), perbandingan pon 9:9.
  • Midle of the road management – kelompok manajemen sedang. (kelompok ini cenderung berada di tengah antara klen management, team manajemen dan improve manajemen serta task manajemen)

Kepemimpinan  Big Man – Bobot Leadership Grid orang ayamaru dapat di ukur dari dua variabel, yaitu orientasi pada kerabat atau orang (concern for people) dan orientasi pada hasil kain Timur (concern for production). Kemudian hasilnya disusun dalam 9 poin/kriteria. Dari dua variabel kepemimpinan big man – bobot ini maka, akan ada 5 kategori kepemimpinan, yaitu:

Gambar:

tipe kepemimpinan yang selalu berkonsentrasi terhadap rakyat dan penghasilan

Tipe kepemimpinan bobot pada grid 1.1. adalah kepemimpinan bobot yang sangat buruk, tidak memiliki kepedulian kepada produktifitas/hasil permainan kain timur dan juga tidak berorientasi pada rakyatnya (raã kinyah). Pada pemimpin bobot dengan grid 9.1 adalah tipe pemimpin bog Man – bobot “country – club”

yang berorientasi/mementingkan rakyatnya lebih daripada memperhatikan hasil bisnis kain timur. Sebaliknya pemimpin Big Man – Bobot pada grid 1.9 adalah pemimpin bobot – Big Man yang terlalu berorientasi pada hasil permainan kain timur tetapi melanggar prinsip-pronsip  kekerabatan klen (human relation). Orientasi pada sistem permainan kain timur dan hasil permainan kain timur yang tinggi, tetapi keprihatinan pada rakyat rendah. Sedangkan yang ideal, dimana pemimpin Big man – bobot dapat memobilisasi pengikutnya dengan hasil yang optimal adalah 9.9 yaitu organisasi sangat produktif dan relasi interpersonal pemimpin dengan yang yang dipimpin sangat solid.

1. Gaya kepemimpinan big man – bobot yang situasional

Gaya kepemimpinan big man – bobot ini cenderung berdasarkan pada tingkat kedewasaan (maturity) dan kesiapan (readynes) orang yang dipimpinnya/rakyatnya. Kedewasaan dan kesiapan adalah tingkat kemampuan (willingnes) rakyat yang dipimpinnya dalam menjalankan tugas tersebut. Lihat diagram berikut;

Gambar : Diagram gaya kepemimpinan Big ManBobot

Gambar: Tabel kesiapan orang  Maybrat yang dipimpin oleh Bobot


  1. 1. Transactional leadership – gaya kepemimpinan bobot yang transaksional

Gaya kepemimpinan pria berwibawa bobot dimana selalu melakukan pertukaran-pertukaran/transaksi-transaksi dengan rakyat yang dipimpinnya utnuk mencapai sesuatu yang diinginkannya (transactional leadership). Selain itu, bobot juga memberikan hadiah-hadiah secara timbal balik dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bermain kain timur(contingen rewards). Bobot juga selalu melakukan pengawasan atas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kerabat-kerabatnya dari peraturan atau standard serta mengambil tindakan-tindakan korektif (active management by exception). Seorang bobot akan melakukan intervensi terhadap kerabat-kerabat/rakyat yang dipimpinnya jika peraturan/standard yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan, dalam proses ini hanya sebatas intervensi dan seorang bobot tidak melakukan penekanan (massive management by exception).

  1. 2. Transformational leadership – gaya kepemimpinan bobot yang bertransformasi.

Gaya kepemimpinan bobot yang bertransformasi merupakan gaya kepemimpinan bobot dimana target atau tujuan-tujuan para klen atau pengikut-pengikutnya diperluas kekerabatannya atau ditingkatkan/ditransformasikan sehingga pada akhirnya tumbuhlah rasa percaya diri untuk mencapai yang lebih dari apa yang ditargetkan.

  1. 3. Charisma leadership – pemimpin bobot yang berkarisma

Bobot adalah seorang pemimpin atau seorang pria berwibawa yang sangat dihormati di suku Maybrat yang mana bobot merupakan pemimpin yang selain memiliki banyak harta kekayaan kain timur juga ada bobot yang memiliki karisma, mereka adalah pemimpin-pemimpin berkarisma. Bobot yang berkarisma memiliki dimensi-dimensi kepemimpinan yang memberikan visi dan misi serta menanamkan rasa bangga, respek dan kepercayaan  dalam diri kerabat klen yang mengikutinya. Selain itu, bobot juga memiliki kemampuan menginspirasikan kerabat-kerabat klen pengikutnya, yaitu ia berkemampuan mengkomunikasikan harapan-harapan yang agung, penggunaan simbol-simbol, mengekspresikan tujuan yang penting dan cara yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan (inspirationalized). Selain itu, bobot juga memiliki kemampuan yang mana mampu memimpin dan mengembangkan rasionalitas, intelegensi, maupun pemecahan masalah secara kreatif (intelectual stimulation). Bobot memiliki kemampuan tersendiri dalam memberikan perhatian dan perlakuan personal kepada setiap kerabat klen pengikutnya secara pribadi sehingga mereka juga mampu bertumbuh untuk menjadi orang-orang yang berwibawa.

Berikut ini adalah tabel penilaian diri bobot-big man yang diklasifikasikan menurut karakteristik yang paling sesuai menyatakan diri seorang bobot. Poin 1 menyatakan pribadi seorang bobot yang paling tidak sesuai dan 5 menyatakan pribadi seorang bobot yang paling sesuai.

Gambar: Tabel penilaian Bobot

Skor O P N C
100
90
80
70
60 54 59
50 49 45
40
30
20
10
Gambar: skors keterangan diagram penilaian
TYPE PROMOTIONAL P

Orientasi pada orang, respon terhadap feellng tinggi, cepat akrab, komunikasi pribadi hangat, intuitif, ekspresif, terbuka, polos, antusias, fleksibel, luwes, team worker

K

E

T

E

R

A

N

G

A

N

T

I

P

E

P

E

M

I

M

P

I

N

B

O

B

O

T

TYPE OPERATIONAL O

Orientasi pada hasil

Irama cepat, aktif berbicara, fleksibel, realistik, langsung, inisiatif tinggi, tegas, terbuka, cepat, spontan

TYPE NEGOSIATION N

Orientasi pada tugas, respon terhadap feeling rendah, mendengar, menyimak, taat terhadap peraturan, tenang, terukur, tak langsung mendahulukan orang lain tenggang rasa, halus diplomaatis, hati-hati, senag berpikir

TYPE CONCEPTIONAL C

Orientasi pada ketepatan, irama rendah menjaga jarak, komunikasi faktual, analistis, terukur, pandai menahan diri, berwibawa, disiplin, taat pada agenda

  1. 1. House’s path – goal big man leadership

Penekanan pada motivasi seorang pemimpin suku maybrat bobot  – Big Man yang mampu mempengaruhi persepsi – persepsi orang – orangnya, baik tujuan pribadi dan pekerjaannya, serta jalan yang mempertemukan kedua tujuan tersebut.

2.a.12. Dalam kepemimpinan bobot – big man, memiliki 4  kecenderungan gaya pokok dalam kepemimpinan mereka :

  1. 1. big man directve leadership

Kecenderungan ini merupakan gaya kepemimpinan politik bobot – big man yang mengarahkan tentang apa dan bagaimana melaksanakan tugas atau sistem bermain kain timur itu berjalan dengan lancar.

  1. big man supportive leadership

Merupakan gaya kepemimpinan politik bobot – big man yang berfokus pada kebutuhan dan kenyamanan rakyatnya dan menciptakan sistem kekerabatan ya ng nyaman.

  1. big man achievement and oriented leadership

Kecenderungan kepemimpinan politik bobot-big man dengan gaya kepemimpinan yang menekankan pada target – target keberhasilan dan meyakinkan keluarga kerabat tentang kemampuannya.

  1. participative big man leadership

Gaya kepemimpinan politik bobot – big man yang suka mengkonsultasikan, menunjukkan sarang atau ide – ide pada keluarga klen sebelum mengambil keputusan.

Gambar: Piramida Keseimbangan hidup Bobot – Big Man

Gambar: Piramida Kepemimpinan seorang Bobot – Big Man


Gambar: Piramida makna pekerjaan dan sistem politik seorang Bobot – Big man


  1. 7. Perdaganagan kain timur –feyah boo – rura – m’fou gu ano
  2. 1. Perdagangan tradisional di daerah maybrat imian sawiat.

Perdagangan tradisional antar klen orang Maybrat, Imian, Sawiat (Feah Boo, Rura, Mfou Guano) merupakan aktivitas yang umum dalam kehidupan mereka. Dalam masyarakat-masyarakat di daerah maybrat, Imian, Sawiat, berdagang tidak hanya berarti tukar menukar barang yang kurang diperlukan dengan benda-benda lain yang tidak diperlukan (Guwiat) atau kemudian pertukaran barang yang sangat diperlukan dengan benda-benda yang melambangkan ukuran nilai tertentu, tetapi didorong oleh keinginan untuk memperbesar rasa solidaritas antara orang-orang yang saling bertukar-tukaran kain timur (feah Boo) atau karena keinginan kedua belah pihak untuk menaikkan gengsi dengan memberikan kain timur yang lebih berharga daripada yang diterimanya. Gejala pertukaran kain timur seperti itu dibedakan atas 3 bagian besar sebagaimana yang lazim dilakukan, yaitu :

  1. 2. Feah Boo

Feah boo adalah pemberian kain timur kepada saudara atau saudari untuk menyelesaikan persoalan seperti denda masalah (Bo hlat, Boke) atau membayar maskawing (Boyi). Pemberian atau pertukaran kain timur seperti ini feah boo selalu diadakan suatu kesepakatan bahwa yang dibantu akan bertanggung jawab untuk mengembalikan kain timur (Boo) yang serupa plus ditambahkan dengan beberapa kain timur (Boo) sebagai bunga. Pengembalian ini biasa disebut Tho Boo atau masi bah, atau juga Me Fe Too, bergantung besar kecilnya keterlibatan klen yang ikut merasakan pertukaran kain timur itu.

  1. 3. mfou gu ano

Mfou gu ano merupakan aktivitas orang Maybrat, Imian, Sawiat, yang mana mfou gu ano berarti kerabat dari mempelai perempuan memberi bantuan kain timur kepada kerabat mempelai laki-laki melalui isteri mempelai laki-laki dengan perjanian tertentu atau sebagai suatu pinjaman yang mana suatu saat nanti akan dikembalikan dengan porsen beberapa kain sebagai imbalan dan ucapan terima kasih. Model ini sangat lazim dilakukan oleh orang Maybrat, Imian, Sawiat, semenjak dulu hingga saat ini.

Tho Boo →  pengembalian kain dalam jumlah klen kecil sebagai penghargaan.

Masibah →  pengembalian kain timur dalam jumlah klen yang besar

Me fe too →  pengembalian kain timur dalam jumlah klen yang lebih dari besar (melibatkan semua klen)

  1. 8. Pola dan sistem Penerapan Politik Kekuasaan terbatas seorang bobot (big man) melalu perdagangan kain timur dan perkawinan keluar.

Inti pola penerapan kekuasaan terbatas oleh seorang bobot (big man) adalah sebagai berikut:

  1. Orang Maybrat, Imian, sawiat, hidup pada awalnya adalah dalam kondisi alamiah (state of nature), yaitu kondisi hidup merka mulai dari system klen, atau marga, atau keret, dan setelah itu melalui perkawinan keluar sehingga terbentuklah kekerabatan patrilineal yang mana pada akhirnya mereka menjadi hidup bersama. Dalam kondisi alamiah mereka, yaitu kondisi hidup mereka di bawah bimbingan akal tanpa ada kekuasaan tertinggi dalam kehidupan mereka yang menghakimi mereka untuk berada dalam keadaan alamiah. Ini disebut sebagai kehidupan pada masa prapolitik, yang mana orang Maybrat, Imian, Sawiat, merasa bebas, sederajat, dan merdeka.
  2. Setiap orang Maybrat, Imian, Sawiat, mula-mula merasa bahwa mereka memiliki kemerdekaan alamiah untuk bebas dari setiap kekuasaan superior di dalam kehidupan mereka dan tidak berada di bawah kehendak atau otoritas legislatif tertentu.
  3. Meskipun keadaan alamiah adalah keadaan kemerdekaan, orang Maybrat, Imian, Sawiat, namun mereka  bukan berada pada keadaan kebebasan penuh. Merekka pun juga bukan masyarakat yang tidak beradab, tetapi mereka adalah masyarakat anarki yang beradab dan rasional. Orang Maybrat, Imian, Sawiat, tidak memiliki kemer­dekaan untuk menghancurkan diri mereka atau apa yang menjadi milik mereka. Tetapi pada akhirnya prinsip ego yang membuatnya merasa dirinya gengsi sehingga mengakibatkan pemikiran bersaing yang pada akhirnya menjadikannya timbul konflik.
  4. Untuk menanggulangi kelemahan dalam hukum alam, terdapat kebutuhan hukum yang mapan yang diketahui, diterima, dan disetujui oleh kesepakatan bersama untuk menjadi standar benar dan salah. Orang Maybrat, Imian, Sawiat, telah menetapkan aturan-aturan pada Teologia Wiyon-wofle sebagai penyeleksi dosa (iro) yang biasanya akan diadakan setiap saat untuk pengakuan dosa. Ini disebut dengan (tgif iro) atau upacara pengakuan dosa. Dan salah satu aturan lainnya adalah hokum isti, yang sangat begitu keras dengan aturan-aturannya.
  5. Setiap orang Maybrat, Imian, Sawiat, tidak menyerahkan kepada komunitas lain tentang hak-hak alamiahnya yang substansial, tetapi mereka akan tetap dengan menjalankan hak-hak untuk melaksanakan hukum alam.
  6. Hak yang diserahkan oleh orang Maybrat, Imian, Sawiat, secara individu kadang kala diberikan kepada orang sebagai individu, adajuga yang diberikan kepada kelompok tertentu, bahkan kepada seluruh komunitas.
  7. Perdagangan kain timur dan Perkawinan keluar adalah jalinan untuk membentuk suatu masyarakat politik. Ketika masyarakat itu telah terbentuk, kemudian harus membentuk system kekerabatan patrilineal yang dilanjutkan dengan membentuk suatu sistem strata sosial  yang tepercaya sehingga sosok yang begitu terlihat berwibawa dan terkaya diantara mereka akan diangkat secara otomatis sebagai seorang bobot (big man) sesuai dengan criteria yang telah dilihat untuk memimpin kelompok sosial masyarakat tertentu guna mencapai sasaran tertentu.
  8. Seorang bobot (bigman) adalah pemimpin tertinggi dilingkungan masyarakat Maybrat, Imian, Sawiat, mula-mula. Seorang bobot ini kemudian bermain kain timur dan melakukan perkawinan keluar yang mana didalamnya terselubung maksud dan tujuan tertentu yang akan dicapai kemudian. Ini merupakan awalan orang Maybrat, Imian, Sawiat, mengenal bermain politik. Permainan politik melalui bermain kain timur dan perkawinan keluar sebagai suatu strategi menghimpun kekerabatan yang banyak dan kerabat-kerabat tersebut dijadikan sebagai pengikut sehingga dengan sendirinya pelaku akan dikatakan sebagai seorang pemimpin atau bobot. Sistem ini dalam kehidupan tradisional orang Maybrat, Imian, Sawiat,  yang mana seorang bobot (big man) adalah  pembuat sekaligus pewaris keputusan tersebut. Sebagai pembuat ia menetapkan batas-batas kekuasaan, sedangkan sebagai pewaris ia adalah penerima manfaat yang berasal dari pelaksanaan kekuasaan tersebut. Inilah pola dan sistem kekuasaan terbatas yang dilakukan oleh seorang bobot (big man).

KAJIAN KRITIS TENTANG

GLOBALISASI PASAR BEBAS SEBAGAI DOMINASI BUDAYA KAPITALISME

Oleh

Hamah Sagrim

Peneliti Lepas, Ilmuwan muda dan Ahli Konstuksi

Abstrak

Paper ini mendiskusikan tentang  kajian akan  globalisasi pasar bebas sebagai dominasi budaya kapitalisme pada dunia nanti. Melalui analisis akan pergerakan dan arahnya, penulis mengungkapkan bahwa  dalam penerapan pasar global, akan mengakibatkan terjadinya peleburan besar-besaran terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa atau Negara menjadi sosial, buday, ekonomi dan politik global. Selain peleburan budaya, akan adanya pengeksploitasian besar-besaran terhadap tenaga kerja dari Negara-negara non-kapitalisme oleh kaum kapitalisme untuk mendukung kinerja pemodal multiglobalisas, sehingga suatu bangsa atau Negara non-kapitalisme yang tadinya bisa merangkak perlahan untuk menyaingi Negara-negara kapitalisme dengan satu atau dua orang tenaga ahli mereka akan  menjadi mandeg, karena kekurangan tenaga ahli yang mampu menggerakkan pergerakan negaranya dikancah globalisasi.

Kata Kunci : Globalisasi, Pasar Bebas, Budaya Dominasi, Kapitalisme.

Kajian terhadap globalisasi pasar bebas ini sebagai suatu gejala dominasi buday baru. Ini menurut kami bahwa globalisasi pasar bebas merupakan suatu gejala dominasi budaya yang mana bukan sekedar fenomena perubahan style atau fashion belaka, melainkan ini akan menjadi suatu fenomena sejarah. Inti daripada kajian ini adalah mengungkapkan suatu transformasi sosial simbolik dalam ruang kebudayaan dengan transformasi historis dalam model kapitalisme global. Model kapitalime ini merupakan suatu penetrasian dan kolonisasi terhadap model-model sosial lokal sebagai budaya dari sebuah Negara atau bangsa, dengan ketidak sadaran (unconciousness), yakni berupa penghancuran system sosial budaya pra-kapitalis dan kelahiran globalisasi pasar bebas sebagai budaya kaptalisme yang mendominasi.

Mengikuti akar tahapan perubahan momen pasar global sebagai suatu pengarahan akan dominasi budaya kapitalisme, maka kami mencoba mengkaji dengan menganalisis social budaya suatu bangsa atau Negara dengan mencoba mensejajarkannya pada pasar global yang mana merujuk pada suatu dominasi budaya yang capital, bahwa peralihan struktur daripada sosial budaya suatu Negara atau bangsa akan bergantung pada cepat atau lambatnya daya cerap bangsa atau Negara  itu sendiri dan juga akan tercermin dalam perubahan kebudayaan mereka, karena terlihat bahwa hubungan ini begitu sangat kompleks.

Menurut kami, dalam era globalisasi atau pasar bebas ini, akan terjadi ledakan kebudayaan yang sangat luarbiasa biasnya disegala aspek kehidupan masyarakat diseluruh duni yang mungkin pernah disebut oleh Jameson, sebagai (dominasi buday). Dominasi budaya ini pada akhirnya serta merta akan memaksa dan mensubtitusikan setiap nilai-nilai budaya suatu bangsa atau Negara tertentu untuk mengikutinya.

Didalam globalisasi dan pasar bebas seperti begini, konsep bangsa atau Negara seperti konsep sosial budaya mereka mengenai pembagian dan otonomi kerja dalam ruang social budaya bangsa atau Negara yaitu (ruang ekonomi bangsa atau Negara, ruang budaya bangsa atau Negara, ruang politik bangsa atau Negara) akan dilebur menjadi ruang ekonomi global, ruang budaya global, dan ruang politik global. Inilah masa-masanya yang boleh dikatakan bahwa ruang-ruang bangsa atau Negara akan menjadi runtuh. Yaitu ruang ekonomi bangsa atau Negara, ruang social, ruang budaya, dan ruang politik bangsa atau Negara, akan diubahkan atau dilebur kedalam suatu system yaitu system globalisasi. Salah satu persoalan utama yang perlu diperhatikan lagi bahwa semua ini akan beralih menjadi sesuatu yang global apabila kesemuanya dapat mampu bersaing pada pasar global sebagaimana Negara-negara kapitalisme, akantetapi jikalau tidak mampu bersaing, maka system globalisasi ini merupakan suatu system yang terpuruk bagi Negara-negara non-kapitalisme. Dengan kata lain bahwa sosial, budaya, ekonomi, politik yang kuat akan tetap ada dan bersaing, tetapi yang lemah atau tidak mampu bersaing, akan hilang atau mengalami suatu diskriminasi sosial, budaya, ekonomi dan politik besar-besaran.

Segala batasan-batasan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lokal, sebagai produksi suatu bangsa sebelumnya yang dikenal sebagai falsafah dan identitas mereka akan diterabas. Tidak ada lagi kononisasi atau institusionalisasi akademisi terhadap produk ini. Menurut kami, pasar global sebagai budaya kapitalisme, karena “semua produk-produk sebuah bangsa atau Negara seperti sosial, budaya, ekonomi dan politik mereka, akan terintegrasi dalam produk-produk global”.

Pasar global sebagai dominasi budaya kapitalis ini akan memaksa segala sesuatu yang lokal untuk dilebur agar menjadi sesuatu yang global dengan tujuan untuk disejajarkan dengan sesuatu yang global agar supaya mampu menduduki kesetaraan globalisasi sebagai tuntutan utama sehingga mendorong budaya kapitalisme untuk berinovasi yang baru. Era globalisasi ini akan ditandai oleh komodifikasi besar-besaran dihampir seluruh ruang kehidupan, baik terhadap alam fisik maupun terhadap tubuh manusia juga. Dengan kata lain, dominasi pasar global adalah suatu dominasi budaya pasar global yang terjadi secara structural dengan menampilkan suatu representasi kultural kapitalisme global dan ideology kapitalisme global.  Hal ini akan semakin menarik bagi kaum kapitalisme sebagai pemain utama, sedangkan kaum non-kapitalisme akan sebagai orang yang merasa didiskriminasikan, dan tergolong kaum yang lemah bahkan disakiti dan inilah suatu tragedy yang memilukan. Kaum non-kapitalis ini secara sosial akan kita sebut  sebagai kaum “konsuman”.

Ada beberapa elemen-elemen baru dalam globalisasi pasar bebas nanti, yaitu:

Pertama : Akan munculnya formasi-formasi global yang baru, organisasi-organisasi yang bersifat global, dan transglobalisasi yang mendominasi dunia dan monopoli sebagai ruang-ruang lokal sebagai batas-batas tersendiri.

Kedua : Globalisasi sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam tatanan dunia kapitalisme global yang baru dan ini tidak akan terikat pada satu Negara, tetapi akan member suatu nuansa keuntungan kepada Negara tertentu yang mana direpresentasikan dalam bentuk suatu kekuasaan dan pengaruh yang begitu besar ketimbang suatu Negara manapun (non-kapitalis). Globalisasi ini juga akan berlaku dalam kerja yang memungkinkan adanya eksploitasi besar-besaran yang terus berlanjut terhadap para tenaga ahli dan pekerja dinegara-negara miskin guna mendukung kinerja modal multiglonbalisasi. Dalam hal ini akan merujuk bahwa semua akan mengarah kesana dan banyak yang tersedot oleh aliran dunia ketiga yang sudah maju, bersamaan dengan akibat-akibat sosial yang sudah lazim meliputi krisis buruh tradisional dan kelas elit pada skala global.

Konten ini diproteksi dengan password. Untuk melihatnya cukup masukkan password Anda di bawah ini:

TRANSISI MASYARAKAT TRADISIONAL INDONESIA

DALAM BUDAYA KONSUMTIF

oleh

Hamah Sagrim

(Peneliti lepas dan Ilmuwan muda)

Masyarakat Indonesia sekarang ini sebagai masyarakat yang sedang berada dalam keadaan transisional. Mereka sekarang sedang bergerak dari masyarakat agraris tradisional yang penuh dengan nuansa spiritualistik menuju masyarakat industri moderen yang materialistik. Ditengah masyarakat Indonesia, warna kehidupan masyarakat, sudah terasa dalam denyut jantung kehidupan masyarakat, walaupun corak kehidupan agraris tradisional tidak lenyap sama sekali. Dalam terminology keadaan Indonesia ini, dikategorikan sebagai masyarakat yang sedang bergerak dari bentuk masyarakat yang penuh solidaritas organic. Dalam kondisi seperti ini, kemungkinan akan muncul fenomena kegalauan budaya pada tingkat individu dan tingkat social.

Fenomena kegalauan seperti ini akan tidak berada disini dan tidak pula berada disana, tidak dalam budaya tradisional yang sudah mulai ditinggalkannya dan tidak pula dalam budaya moderen yang sedang diciptakannya. Oleh karena masyarakat Indonesia yang sudah banyak mengadopsi budaya konsumtif sehingga untuk tetap bertahan dan berpegang teguh pada kehidupan tradisional tidak mungkin lagi, karena dianggap tidak cocok dan ketinggalan zaman, tetapi untuk menginggalkannya secara keseluruhan juga tidak mungkin, karena model kehidupan dunia baru pun belum begitu jelas dalam system gagasan masyarakat Indonesia secara jelas.

Dalam keadaan seperti itu, membuat masyarakat Indonesia cenderung untuk menmungut simbol-simbol budaya dunia baru yang diambil secara sepotong-sepotong dan sementara itu juga memilih sebagai simbol tradisional yang ada untuk tetap dipertahankan. Kelihatannya kini masyarakat Indonesia mengadopsi kedua sistem budaya itu secara bersama, walaupun yang diambil umumnya hanya unsur-unsur budaya yang dipandang hanya bermanfaat guna kepentingan tertentu saja. Unsur-unsur budaya yang diambil dan dipertahankan itu cenderung lebih banyak memuat nuansa kebendaan (materi) dibandingkan dengan makna yang tersembunyi dibalik unsur-unsur budaya itu, akibatnya, beberapa unsur budaya asing yang ditempat asalnya sudah dipandang sebagai sesuatu yang sudah harus ditinggalkan, ternyata di Indonesia kemungkinan malahan menjadi bagian dari kehidupan baru yang dijalani masyarakat.

Salah satu ciri dari perilaku konsumtif adalah kecenderungan masyarakat tradisional Indonesia mengkonsumsi sesuatu bukan karena mereka memang betul-betul membutuhkannya, tetapi lebih banyak karena mereka merasa membutuhkannya. Barang yang dikonsumsi itu bukan lagi dimiliki dari fungsi substansialnya, tetapi lebih ditekankan hanya pada makna simbolis yang melekat pada benda itu. Disini fungsi benda itu telah berubah menjadi sesuatu yang mempunyai makna simbolis yang mungkin berkaitan dengan status social, perasaan lebih berharga, atau sekedar terperangkap pada budaya primer . karena itu, sering terlihat dimasyarakat Indonesia yang mana menganggap bahwa semakin langka dan terbatas produksi suatu benda, semakin tinggi pula makna simolis yang melekat padanya. Jadi masyarakat tradisional Indonesia kini terlihat kian sudah berpindah dari memberi barang untuk menjadikan simbol. Diluar sadar,  masyarakat tradisional Indonesia kini menjadi semakin terjajah oleh produk Negara-negara maju itu dan semakin teriring pada perilaku konsumtif dan tampaknya perubahan sosial budaya masyarakat tradisional indonesi cenderung kearah negatif.

  • Ø Tantangan Masa Depan

Wacana kami tentang hal ini, sudah lama telah kami amati dengan cermat bahwa memang benar, gejala perubahan social budaya masyarakat Indonesia yang cenderung kearah negatif itu. Ini dapat dilihat dari pelbagai pernyataan dan informasi serta arus pergerakan arah keinginan yang tampak kita saksikan. Kesadaran akan semakin beratnya tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dimasa depan betul-betul sangat dirasakan termanya saat ini. Persaingan akan semakin berat dengan semakin terbukanya masyarakat Indonesia dari dunia luar. Untuk itu diperlukan manusia yang antara lain mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, disiplin, berwawasan luas, kreatif, punya inisiatif dan prinsipil, untuk menghadapi tantangan yang tidak ringan itu. Bangsa Indonesia harus beranjak dari posisi sebagai konsumen menjadi produsen. Dari pernyataan yang didasarkan pada pengamatan kami ini, tampak beberapa kalangan menginginkan perubahan yang demikian itu. Kecenderungan arah perubahan kebudayaan masyarakat seperti yang dapat disaksikan sekarang ini, sudah pasti akan menjadi kendala serius dalam upaya melanjutkan pembangunan yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa. Karena itu, menjadi suatu tantangan yang tidak ringan untuk menemukan dan meracik resep agar masyarakat Indonesia jangan sampai kebablasan dengan kecenderungan yang sedang terjadi itu.

Dalam wujud manusia tunggal yang dapat menjawab tantangan masa depan itu, memang bukan pekerjaan yang mudah. Diperlukan strategi untuk menjgkaji kembali secara dinamis nilai-nilai budaya bangsa yang dapat digunakan sebagai alat untuk menghadapi tantangan masa depan. Konsep pewarisan nilai luhur yang selama ini menjadi slogan politik kebudayaan kita, harus dikaji ulang. Pewarisan nilai budaya harus dipahami sebagai suatu proses yang rumit dan tidak sederhana, karena menyangkut semua dimensi dinamika kehidupan masyarakat. Patut pula untuk disadari bahwa terdapat kendala-kendala yang membutuhkan kecermatan yang mendalam dalam proses pewarisan nilai itu.

Kendala pertama adalah menyangkut penentuan nilai-nilai yang perlu diwariskan, yang sesuai dengan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia di masa depan. Bangsa Indonesia yang mempunyai ratusan kelompok etnik dengan beragam kebudayaan mempunyai system nilai budayanya sendiri-sendiri. Akan menjadi pekerjaan ruah yang tidak mudah untuk menentukan nilai mana yang akan diwariskan.

Kedua adalah menyangkut “Agen” yang bertugas untuk mewariskan nilai-nilai luhur itu. Apakah “agen” yang akan mewariskan nilai itu sendiri memahami benar keunggulan nilai budaya, dan meyakinkininya. Untuk meyakininya sebagai ‘sesuatu’ yang patut untuk diwariskan. Hal ini hanya dapat dibuktikan dari sikap dan perilaku para “agen” itu sendiri. Jika pewarisan itu hanya bersifat petuah yang tidak pernah  diwujudkan hasil yang memuaskan. Patut untuk dipahami bahwa pewarisan nilai tidak cukup dengan retorika dan semacamnya itu. Pewarisan nilai akan lebih mudah dilakukan jika diiringi dengan praktik kehidupan. Disinilah pentingnya pelaksanaan hukum (low enforecement order) dalam praktik kehidupan masyarakat, namun kecenderungan pemerintah dalam emenetapkan hukum-hukum baru banyak menentang nilai-nilai kearifan yang sebagai budaya, seperti UU Pornografi yang kelihatannya membuat resah masyarakat karena nyaris mencampakkan nilai-nilai budaya itu sehingga menjadi luntur.

Ketiga, proses globalisasi yang telah kita rasakan denyutnya dalam arah kehidupan bangsa Indonesia itu, selain telah membentuk corak budaya masyarakat yang mengarah pada gagasan yang relative sama (Borderless), tetapi juga telah menumbuhkan gelombang perlawanan pada sebagian masyarakat. Akan munculnya kelompok-kelompok sosial baru  dengan system nilainya sendiri, menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Hal ini menyebabkan nilai budaya yang ingin diwariskan akan mendapat respons yang beragam pula, dan bahkan kemungkinan akan berbeda antara satu kelompok masyarakat kepada kelompok lainnya, dan mungkin saja hal ini dapat mengganggu keutuhan bangsa.

Tentu terdapat kendala lain yang menyertai pewarisan nilai budaya itu. Misalnya seperti Penetapan Undang – Undang yang bertentangan atau mengarah untuk penghapusan budaya, penetapan peraturan daera (perda) yang juga terdapat butir-butir yang di tetapkan cenderung mengarah untuk penghapusan budaya. Hal ini bagi kami merupakan suatu diskriminasi dan pengabaian terhadap budaya bangsa. Indonesia akan terlihat tidak memiliki  sesuatu yang dikenal “khas” yang merupakan kebanggaannya pada masa depan nanti. Kendala ini perlu menjadi agenda untuk diperbincangkan dengan serius oleh semua pihak yang menyadari akan tantangan masa depan yang semakin runtut dan rumit. Sebagai catatan akhir, perlu distir sebuah pepatah yang berisi nilai budaya bangsa yang menurut kami perlu dijadikan sebagai renungan dalam upaya pewarisan nilai. Pepatah itu mengatakan “sekali lancung keujian, seumur hidup orang tidak percaya”. Budaya paternalistic yang basih tebal pada masyarakat Indonesia memerlukan keteladanan dari para pemimpinnya, baik pemimpin di tingkat bawah maupun di tingkat puncak. Dengan keteladanan itu unsur-unsur negative dalam perkembangan kebudayaan Indonesia kiranya dapat ditanggulangi dan dapat diarahkan kepada budaya yang pasti untuk menyambut proses globalisasi yang telah mulai dirasakan denyutnya dalam urat nadi kehidupan bangsa.

Dinamika perubahan nilai budaya yang sedang berlangsung secara cepat di Indonesia itu dapat dicermati dari cerminan kehidupan sosial masyarakat Indonesia saat ini, bahwa pelbagai sikap dan perilaku sosial yang sedang berlangsung dalam kehidupan seiring membawa kepada kecemasan. Praktik kehidupan yang tidak lagi merujuk kepada nilai-nilai tradisional yang selama ini dipandang sebagai pola dasar bagi perilaku sosial telah mengalami pergeseran. Solidaritas eskalasi mobilitas social yang semakin meningkat telah menyebabkan persentuhan antara pelbagai budaya etnik semakin intens. Kontak sosial yang semakin meningkat antar etnik selain dapat membawa kepada bertambahnya toleransi sosial, tetapi dapat pula menumbuhkan konflik yang dipicu oleh pertukaran sosial (social exchange) yang tidak berjalan dengan  baik. Seiring dengan itu, pelbagi fenomena sosial juga ikut menyertai proses perubahan yang sedang berlangsung.